PM India Janjikan Pengadilan Kilat untuk Skandal Kebocoran Soal Ujian

Gerakan CJP menolak tawaran Modi untuk mempercepat proses hukum terhadap pejabat yang terlibat dalam skandal kebocoran soal ujian. Bagi para demonstran, solusi tersebut tidak menjawab akar persoalan karena Pradhan tetap dipertahankan di dalam kabinet.

Sekitar 50 ribu orang berunjuk rasa di New Delhi pada Senin lalu meski polisi tidak memberikan izin untuk bergerak menuju gedung parlemen. Aparat kemudian membubarkan massa menggunakan pentungan dan gas air mata. Hingga Rabu, lebih dari 1.000 demonstran masih bertahan di ibu kota. Banyak dari mereka yang datang dari berbagai wilayah di India untuk mengikuti demonstrasi.

Aksi juga meluas ke sejumlah kota besar, seperti Mumbai, Bengaluru, dan Patna. Juru bicara CJP menuduh pemerintah memutus akses internet dan melakukan tindakan kekerasan terhadap peserta demonstrasi.

Gerakan CJP pertama kali muncul pada Mei lalu sebagai bentuk sindiran terhadap pernyataan Ketua Mahkamah Agung, Surya Kant, yang menyamakan anak muda dengan "kecoak" dan "parasit". Gerakan itu berkembang menjadi protes yang lebih luas terhadap tingginya pengangguran, terbatasnya kesempatan bagi generasi muda, serta gaya pemerintahan Modi yang dinilai semakin otoriter.

Gelombang demonstrasi mahasiswa dinilai sebagai salah satu tantangan politik terbesar yang dihadapi Modi sejak memulai masa jabatan ketiganya pada 2024. Gerakan protes juga memperoleh dukungan dari sejumlah partai oposisi yang mengganggu jalannya sidang parlemen dan mendesak Modi untuk meminta maaf atas tindakan keras polisi terhadap demonstran pada awal pekan ini.

Pemimpin Partai Kongres, Rahul Gandhi, menuding Modi bertanggung jawab atas rusaknya sistem pendidikan India. Gandhi menyebut negara Asia Selatan itu telah mengalami 152 kasus kebocoran soal ujian dalam satu dekade terakhir tanpa menghasilkan satu pun vonis bersalah, mengutip The Guardian.

Sementara itu, para pemimpin CJP mengaku kecewa setelah pertemuan pertamanya dengan Menteri Kesehatan, J. P. Nadda, dalam lebih dari 60 hari tidak menghasilkan kesepakatan apa pun. Pendiri CJP, Abhijeet Dipke, menegaskan bahwa para menteri harus datang ke lokasi demonstrasi dan bernegosiasi secara terbuka.

Ribuan demonstran kembali memadati lokasi aksi pada Kamis (23/7/2026) sambil membawa poster antipemerintah dan meneriakkan slogan di bawah penjagaan ketat aparat keamanan. Delhi Metro Rail Corporation menutup 16 stasiun di kawasan pusat New Delhi hingga waktu yang belum ditentukan. Penutupan tersebut menyusul meningkatnya kekhawatiran terhadap situasi keamanan.

Dilaporkan oleh The Star, di negara tetangga Bangladesh, kelompok mahasiswa menyerukan aksi pawai obor sebagai bentuk solidaritas terhadap demonstran di India. Gerakan mahasiswa di Bangladesh sebelumnya berhasil menggulingkan pemerintahan Sheikh Hasina pada 2024.

Di tengah tekanan yang terus meningkat, pemerintah Modi telah menggelar satu putaran dialog dengan para pemimpin CJP. Modi berjanji akan mempertimbangkan tuntutan para demonstran, termasuk meluncurkan reformasi terhadap sistem ujian nasional.