Demo Kebocoran Soal Ujian di India Meluas, Ini Janji PM Modi
- PM Narendra Modi berjanji menghukum pelaku kebocoran soal ujian dan membentuk pengadilan cepat demi menjaga masa depan generasi muda India.
- Demonstrasi mahasiswa meluas ke berbagai kota besar India, memicu bentrokan dengan polisi dan menyebabkan ratusan orang luka-luka.
- Tekanan politik terhadap pemerintahan Modi meningkat seiring oposisi menuntut Menteri Pendidikan mundur dan menyoroti kegagalan menjaga integritas sistem pendidikan.
Jakarta, IDN Times – Perdana Menteri India Narendra Modi angkat bicara mengenai gelombang demonstrasi mahasiswa yang dipicu kebocoran soal ujian masuk perguruan tinggi. Di tengah tekanan politik yang terus meningkat, Modi berjanji akan menghukum para pelaku yang terlibat dalam praktik tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Modi pada Kamis (23/7/2026), sehari setelah ribuan mahasiswa kembali turun ke jalan di New Delhi. Demonstrasi yang dipimpin gerakan Cockroach Janta Party (CJP) kembali berujung bentrokan dengan aparat kepolisian.
Ini menjadi komentar langsung pertama Modi terkait aksi protes yang dalam beberapa hari terakhir meluas ke berbagai kota di India. Sebelumnya, pemerintah hanya diwakili Menteri Pendidikan Dharmendra Pradhan yang menyatakan komitmen untuk memperbaiki sistem ujian nasional.
Gelombang demonstrasi bermula dari kebocoran soal ujian masuk sekolah kedokteran yang memengaruhi sekitar dua juta peserta. Namun, aksi tersebut kemudian berkembang menjadi protes yang lebih luas, mencakup persoalan pengangguran, kesempatan kerja bagi anak muda, hingga kritik terhadap pemerintahan Modi.
1. Modi janji bentuk pengadilan khusus
Modi menegaskan, masa depan generasi muda menjadi prioritas pemerintah. Ia mengatakan kebocoran soal ujian merupakan tindakan yang tidak dapat ditoleransi karena merugikan jutaan pelajar.
“Tidak ada yang lebih penting daripada kesejahteraan dan masa depan generasi muda kita,” tulis Modi melalui media sosial, dilansir dari Channel News Asia.
Ia juga mengumumkan pemerintah akan membentuk pengadilan cepat untuk mempercepat proses hukum terhadap para pelaku kebocoran soal ujian.
“Mereka yang mencoba merusak masa depan generasi muda kita tidak akan dibiarkan begitu saja,” tegasnya.
Janji tersebut disampaikan ketika demonstrasi mahasiswa terus berlangsung dan tekanan terhadap pemerintah semakin meningkat. Para pengunjuk rasa menilai pemerintah gagal menjaga integritas sistem pendidikan, sementara oposisi terus mendesak Menteri Pendidikan Dharmendra Pradhan mengundurkan diri.
2. Gelombang demonstrasi meluas ke berbagai kota
Demonstrasi besar mulai pecah pada Senin (20/7/2026), ketika puluhan ribu mahasiswa berusaha menuju kompleks parlemen bertepatan dengan pembukaan sidang musim hujan.
Polisi membubarkan massa menggunakan gas air mata dan pentungan. Para demonstran kemudian membalas dengan melempar batu sehingga memicu bentrokan yang disebut sebagai aksi jalanan terbesar di ibu kota India dalam sekitar lima tahun terakhir.
Menurut kepolisian, sedikitnya 178 orang, termasuk aparat keamanan, mengalami luka-luka akibat kericuhan tersebut.
Aksi kembali berlanjut pada Rabu (22/7/2026), ketika ribuan mahasiswa memenuhi kawasan Jantar Mantar di New Delhi. Juru bicara CJP, Ashutosh Ranka, menuding polisi melakukan tindakan represif terhadap peserta aksi.
“Kemarin polisi Delhi melakukan tindakan keras terhadap para demonstran di luar Jantar Mantar,” ujar Ranka melalui media sosial.
Ia juga menuduh pemerintah memutus akses internet dan memukul para demonstran. Sementara itu, Kepolisian Delhi menyatakan para pengunjuk rasa menyerang petugas menggunakan batu dan botol plastik hingga menyebabkan “luka serius” pada sejumlah personel.
Demonstrasi kini telah meluas ke sejumlah kota besar, termasuk Mumbai, Bengaluru, Patna, Kolkata, Goa, Guwahati, Thiruvananthapuram, Jammu, dan Ahmedabad.
3. Tekanan politik terhadap Modi kian meningkat
Gelombang demonstrasi mahasiswa kini menjadi salah satu tantangan politik terbesar yang dihadapi Modi sejak memenangkan masa jabatan ketiga pada 2024.
Partai Kongres yang dipimpin Rahul Gandhi memanfaatkan momentum tersebut untuk meningkatkan tekanan terhadap pemerintah. Pada Rabu, anggota parlemen oposisi mengganggu jalannya sidang parlemen sambil membawa poster yang menuntut Menteri Pendidikan Dharmendra Pradhan mundur dari jabatannya.
Rahul Gandhi juga menyalahkan pemerintahan Modi atas memburuknya sistem pendidikan di India.
“Anda adalah orang yang paling merusak masa depan generasi muda kita. Anda membiarkan dan mendorong sistem pendidikan kita dikuasai dan dihancurkan, serta melindungi setiap orang yang bertanggung jawab atas hal itu,” tulis Gandhi melalui akun X.
Gerakan CJP sendiri bermula sebagai kampanye satir di media sosial pada Mei lalu. Awalnya, gerakan itu muncul sebagai respons terhadap pernyataan Ketua Mahkamah Agung Surya Kant yang dilaporkan menyebut anak muda sebagai kecoak dan parasit dalam sebuah persidangan.
Seiring waktu, gerakan tersebut berkembang menjadi wadah protes yang mengangkat isu kebocoran ujian, tingginya angka pengangguran, hingga kritik terhadap gaya kepemimpinan Modi. Aksi mahasiswa di India juga mendapat dukungan dari kelompok mahasiswa di Bangladesh yang menyerukan aksi obor sebagai bentuk solidaritas terhadap para demonstran.
