Polisi Gerebek Kantor Partai Oposisi Georgia
- Polisi Georgia gerebek kantor partai oposisi dan rumah demonstran, memicu ketegangan antara Partai Georgian Dream dan oposisi.
- Polisi tangkap pemimpin Koalisi Perubahan, disertai kekerasan dan penangkapan anggota organisasi Strong Georgia di Lapangan Liberti.
- Komisi Helsinki mengecam aksi penangkapan pemimpin oposisi, menyebut Georgia meniru tindakan Rusia dan mendesak AS serta Eropa untuk memberikan sanksi.
Jakarta, IDN Times - Polisi Georgia, pada Rabu (4/12/2024), menggerebek beberapa kantor partai oposisi dan rumah sejumlah pengorganisir demonstrasi akbar di negara Kaukasus Seletan itu dalam sepekan terakhir. Aksi ini kian memicu ketegangan antara Partai Georgian Dream dan oposisi.
Sebelumnya, polisi Georgia disebut sudah melakukan kekerasan untuk membubarkan demonstran di depan gedung parlemen. Negara-negara Baltik bahkan sudah menjatuhkan sanksi kepada pejabat Georgia karena mengizinkan aksi kekerasan polisi kepada demonstran.
1. Polisi tangkap pemimpin dan anggota partai oposisi Georgia
Polisi diketahui sudah menggerebek kantor tiga partai oposisi, seperti Droa, Girchi, Ahali yang semuanya tergabung dalam gabungan Koalisi Perubahan. Dalam aksinya, polisi menangkap pemimpin Koalisi Perubahan, Nika Gvaramia, dan beberapa anggota lainnya.
Kuasa Hukum Gvaramia, Dito Sadzaglishvili, mengatakan bahwa pemimpin oposisi tersebut dipukuli oleh polisi ketika akan ditangkap. Dia dituding terlibat dalam aksi pengrusakan ketertiban umum dan tidak mengikuti anjuran dari polisi.
"Dia dipukul di bagian perut dan setelah itu satu pukulan, dia tidak sadarkan diri beberapa detik karena mengalami kekurangan oksigen. Untungnya, kondisi kesehatannya saat ini baik-baik saja," tuturnya, dilansir OC Media.
Sebelumnya, polisi juga menangkap anggota organisasi Strong Georgia, Aleko Elisashvili dan anggota Koalisi Perubahan lainnya, Zurab Datunashvili. Keduanya ditangkap di Lapangan Liberti di luar Hotel Marriot setelah mengadakan pertemuan antar-anggota oposisi.
2. Komisi Helsinki dorong sanksi terhadap pejabat di Georgia
Menanggapi penggerebekan dan penangkapan pemimpin oposisi Georgia, Komisi Helsinki langsung mengecam aksi tersebut. Organisasi penegak hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi di Eropa tersebut menyebut Georgia meniru tindakan Rusia.
"Secara de-facto pemerintah Georgia telah meninggalkan semua aturan demokrasi dan sekarang mereka mulai menangkap aktivis tak bersalah dan anggota dari partai oposisi di rumah maupun tempat kerjanya. Tidak salah lagi, Partai Georgian Dream sudah meniru taktik diktator Rusia," ungkap Perwakilan Komisi Helsinki, Joe Wilson.
Ia pun mendesak agar pemerintah Amerika Serikat (AS) dan negara-negara Eropa untuk menghukum dalang di balik aksi kekerasan terhadap oposisi Georgia. Ia menyebut, Partai Georgian Dream akan terus mengadakan kampanye brutalnya jika dibiarkan begitu saja.
Wilson menyerukan AS dan Eropa untuk menetapkan sanksi kepada Wali Kota Tbilisi Kakha Kaladze dan Menteri Dalam Negeri Georgia Vakhtang Gomelauri dan pejabat lain yang mendorong penggerebekan terhadap oposisi.
3. PM Kobakhidze klaim percobaan kudeta Maidan di Georgia gagal
Pada Senin (2/12/2024), Perdana Menteri (PM) Georgia Irakli Kobakhidze mengatakan bahwa sejumlah tokoh politik oposisi dan organisasi-non profit sudah berperan penting dalam demonstrasi besar ini. Ia bahkan menyebut demonstrasi tersebut sebagai Maidan yang gagal.
"Tokoh oposisi dan NGO sudah berperan penting dalam mengorganisir demonstrasi ini. Mereka sekarang bersembunyi di rumah dan kantornya dalam beberapa hari terakhir. Namun, tanggung jawab tetaplah tanggung jawab. Mereka tetap harus menerima ganjaran hukum sepantasnya," ujarnya, dikutip Civil.
Ia menambahkan, terpilihnya Donald Trump di AS akan sejalan dengan pemerintahan Partai Georgian Dream di Georgia. Ia mengklaim, pemerintahan Trump akan menghormati dan mengembalikan hubungan AS-Georgia.
