Trump Klaim Tak Lagi Terikat Perdamaian Setelah Nobel Gagal Diraih
- Trump mempersoalkan proses Nobel dan menonjolkan klaim perdamaian.
- Trump menegaskan klaim strategis AS atas Greenland.
- AS memicu respons sekutu terkait tarif dan keamanan.
Jakarta, IDN Times – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan dirinya tak lagi merasa harus selalu mengutamakan perdamaian setelah gagal meraih Hadiah Nobel Perdamaian. Ia langsung mengaitkan penolakan itu dengan dorongan agar AS menguasai Greenland secara penuh.
Pernyataan tersebut disampaikan melalui pesan teks kepada Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Støre pada Senin (19/1/2026) pukul 16.15 waktu setempat.
“Mengingat Negara Anda memutuskan untuk tidak memberikan saya Hadiah Nobel Perdamaian karena telah menghentikan 8 Perang PLUS, saya tidak lagi merasa berkewajiban untuk hanya memikirkan Perdamaian, meskipun itu akan selalu menjadi yang utama, tetapi sekarang saya bisa memikirkan apa yang baik dan tepat bagi AS. Saya telah melakukan lebih banyak untuk NATO daripada orang lain sejak pendiriannya, dan sekarang, NATO harus melakukan sesuatu untuk AS. Dunia tidak aman kecuali kita memiliki kontrol lengkap dan total atas Greenland,” tulis Trump, dikutip dari USA Today.
1. Trump mempersoalkan proses Nobel dan menonjolkan klaim perdamaian
Sejak lama Trump secara terbuka menginginkan Hadiah Nobel Perdamaian. Ia menepis penjelasan bahwa Norwegia tak berperan dalam penentuan pemenang dan menyatakan kepada NBC News bahwa negara tersebut sebenarnya mengendalikan keputusan, meski klaim itu dibantah pihak Norwegia.
Hadiah Nobel Perdamaian 2025 akhirnya diberikan kepada pemimpin oposisi Venezuela María Corina Machado. Pada Kamis (15/1/2026), Machado menyerahkan medalinya secara simbolis kepada Trump di Gedung Putih, lalu Trump menerima dan menyimpannya sambil mengatakan bahwa Machado menawarkannya karena Trump telah mengakhiri delapan perang dan dinilai paling layak menerima penghargaan itu sepanjang sejarah.
Trump mengklaim keberhasilan mengakhiri delapan konflik sejak memasuki periode keduanya, yakni Israel–Hamas, Israel–Iran, Pakistan–India, Rwanda–DRC, Thailand–Cambodia, Armenia–Azerbaijan, Mesir–Ethiopia, serta Serbia–Kosovo. Namun, sejumlah pihak menilai beberapa konflik itu hanya berlangsung singkat akibat ketegangan lama, ada yang tak melibatkan pertempuran nyata seperti Mesir–Ethiopia, sebagian pihak tak mengakui peran AS, dan di beberapa wilayah pertempuran masih berlanjut meski perjanjian telah diteken, seperti di Rwanda–DRC.
2. Trump menegaskan klaim strategis AS atas Greenland
Trump kembali menekankan bahwa AS memerlukan penguasaan penuh dan total atas Greenland, wilayah Arktik milik Denmark yang berpenduduk jarang, kaya sumber daya alam, dan berstatus semi-otonom, untuk alasan keamanan nasional, pembangunan sistem peringatan dini, serta perlindungan dari Rusia dan China.
Ia juga mempertanyakan dasar kepemilikan Denmark atas pulau tersebut.
“Tidak ada dokumen tertulis, hanya perahu yang mendarat di sana ratusan tahun yang lalu, tetapi kami juga memiliki perahu yang mendarat di sana,” katanya sambil menilai Denmark tak mampu menjaga Greenland secara memadai, dikutip dari BBC.
Pesan Trump itu merupakan balasan atas pesan teks bersama yang dikirim kurang dari setengah jam sebelumnya oleh Støre atas nama dirinya dan Presiden Finlandia Alexander Stubb. Dalam pesan tersebut, keduanya meminta agar ketegangan terkait Greenland, Gaza, Ukraina, serta pengumuman tarif terbaru segera diredakan dan mengusulkan dialog langsung dengan Trump.
Sebelumnya, Støre telah menyampaikan sikap Norwegia secara terbuka.
“Ancaman tidak memiliki tempat di antara sekutu. Posisi Norwegia tegas: Greenland adalah bagian dari Kerajaan Denmark. Norwegia sepenuhnya mendukung kedaulatan Kerajaan Denmark,” katanya.
3. AS memicu respons sekutu terkait tarif dan keamanan
Saat ditanya kemungkinan penggunaan kekuatan militer untuk memperoleh Greenland, Trump memilih tak memberikan komentar. Di sisi lain, Denmark memperingatkan bahwa aksi militer AS terhadap Greenland akan mengakhiri Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).
Sebelumnya, Trump mengumumkan tarif 10 persen atas barang impor dari delapan negara sekutu NATO, yakni Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Finlandia, yang akan berlaku awal bulan depan. Tarif tersebut disebut akan dicabut jika tercapai kesepakatan pembelian penuh Greenland, namun Trump juga mengancam kenaikan tarif menjadi 25 persen mulai Juni.
Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menegaskan bahwa keputusan mengenai masa depan Greenland sepenuhnya berada di tangan rakyat Greenland dan Kerajaan Denmark. Ia juga menyebut penggunaan tarif terhadap negara sekutu sebagai langkah yang keliru.
Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen bersama Presiden Dewan Eropa Antonio Costa menyampaikan pernyataan bersama yang menegaskan bahwa integritas teritorial dan kedaulatan merupakan prinsip dasar hukum internasional serta menyatakan solidaritas penuh Uni Eropa kepada Denmark dan rakyat Greenland.
Survei CNN/SSRS menunjukkan bahwa 75 persen warga AS menolak gagasan intervensi Amerika Serikat di Greenland.
