Prancis-Qatar Sepakat Serukan Pembukaan Selat Hormuz

Penutupan Selat Hormuz oleh Iran sejak serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel pada Februari lalu telah mengganggu pasokan energi global serta melambungkan harga minyak dunia. Macron mengungkapkan bahwa kendala terbesar saat ini adalah biaya transportasi kapal yang melonjak hingga 10 kali lipat akibat ketiadaan asuransi pelayaran. Prancis bersama negara-negara Teluk kini tengah menyusun mekanisme diversifikasi infrastruktur guna mengurangi ketergantungan pada jalur perairan tersebut.

Untuk meredakan situasi, Prancis telah mengajukan proposal pembukaan kembali Selat Hormuz melalui perairan internasional dan perairan Oman, serta terus menjalin komunikasi dengan Washington maupun Teheran. Mediator Qatar, Ibrahim bin Sultan Al Hashmi, menyatakan upaya diplomatik terus berjalan untuk menurunkan ketegangan kawasan, sementara Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyebut negaranya siap memberi kesempatan lagi bagi jalur diplomasi.

"Proposal kami masih ada di meja perundingan dan tetap berlaku. Saya rasa dalam beberapa jam atau hari ke depan kita akan menerima tanggapan, terutama dari Iran," ujar Macron, dilansir The National.

Meski mendorong penyelesaian diplomatik, Prancis dan Qatar tetap mengecam serangan militer Iran terhadap negara-negara di kawasan Teluk. Kedua pemimpin menilai serangan tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Macron juga memperingatkan semua pihak agar sangat berhati-hati supaya ketegangan politik, termasuk menjelang pemilu di Israel dan pemilu sela di AS, tidak memicu pecahnya kembali konflik terbuka.

Di luar agenda keamanan maritim, kunjungan kenegaraan Macron ke Doha menghasilkan kesepakatan pasokan gas alam cair (LNG) dari Qatar untuk memenuhi kebutuhan musim dingin Prancis. Jaminan pasokan ini sangat dibutuhkan pemerintah Prancis guna menekan lonjakan harga bahan bakar yang memicu gelombang unjuk rasa berujung kerusuhan di negaranya. Dalam tur Teluk ini, Macron turut didampingi para pemimpin perusahaan energi raksasa Prancis, TotalEnergies dan Engie.

"Kami mengamankan setara dua terawatt-jam LNG per bulan untuk periode musim dingin. Tujuan kami tercapai karena kami mendapatkan jaminan volume yang akan membantu warga kami dan menghindari kelangkaan pasokan," kata Macron, dikutip dari Euronews.

Selain gas dari Qatar, Prancis juga mengantongi komitmen pasokan diesel tambahan sebanyak 295 ribu ton per bulan dari Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, dan Arab Saudi. Jumlah tersebut setara dengan lebih dari 10 persen konsumsi bulanan Prancis di tengah lonjakan harga diesel Eropa yang mendekati 200 dolar AS (sekitar Rp3,6 juta) per barel.

Di sektor militer, kedua negara menandatangani nota kesepahaman jaminan keamanan pertahanan serta menunjuk perusahaan KNDS France dan John Cockerill Defense untuk memodernisasi angkatan darat Qatar. Prancis juga menyepakati kontrak lanjutan penyediaan jet tempur Rafale generasi kelima, sistem radar, satelit komunikasi, dan kendaraan lapis baja bagi militer Qatar. Hubungan ekonomi kedua negara sendiri tercatat sangat erat dengan lebih dari 665 perusahaan Prancis beroperasi di Qatar dan nilai perdagangan bilateral mencapai sekitar 6,39 miliar riyal (sekitar Rp30 triliun) pada 2025.

Terkait konflik Palestina, Prancis dan Qatar menuntut pelaksanaan penuh kesepakatan gencatan senjata di Gaza serta penarikan pasukan Israel sesuai perjanjian yang telah disetujui. Keduanya mendesak penyaluran bantuan kemanusiaan yang aman dan tanpa syarat ke wilayah tersebut, mengingat laporan Program Pangan Dunia (WFP) menunjukkan sekitar 1,4 juta warga Gaza atau dua pertiga populasinya menghadapi krisis kerawanan pangan akut.

Melansir Al Jazeera, kedua negara menegaskan kembali penolakan terhadap segala bentuk aneksasi di Tepi Barat serta menuntut penghentian kebijakan permukiman ilegal dan kekerasan oleh pemukim Israel. Doha dan Paris turut mendukung penyelenggaraan pemilihan umum Palestina serta solusi dua negara yang memungkinkan berdirinya negara Palestina merdeka berdampingan dengan Israel.

Mengenai situasi di Lebanon, kedua pemimpin mendukung penerapan penuh Perjanjian Kerangka Kerja Trilateral untuk memulihkan kedaulatan pemerintah Lebanon, melucuti senjata kelompok Hizbullah, dan menarik seluruh pasukan Israel. Mereka mengingatkan agar berakhirnya mandat misi penjaga perdamaian PBB (UNIFIL) tidak menciptakan kekosongan keamanan, sehingga dukungan internasional bagi angkatan bersenjata Lebanon harus terus dipertahankan. Sementara untuk Suriah, Prancis dan Qatar menyatakan kesiapan mendukung proyek pemulihan ekonomi dan stabilisasi bekerja sama dengan otoritas setempat.