Presiden Hungaria Tamas Sulyok Setuju Mundur, Hormati Konstitusi

21 Jul 2026, 10:45 WIB

Angga Kurnia Saputra

News

Channel

Add Us on Google

Presiden Hungaria Tamas Sulyok Setuju Mundur, Hormati Konstitusi

Presiden Hungaria, Tamas Sulyok. (Elekes Andor, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

Intinya Sih

Presiden Hungaria Tamas Sulyok menyatakan mundur setelah menandatangani amandemen konstitusi ke-17 yang mengakhiri masa jabatannya, sebagai bentuk penghormatan terhadap hukum dasar dan institusi kepresidenan.
Amandemen baru membatasi masa jabatan anggota parlemen, menetapkan usia pensiun hakim MK, serta memperkuat kewenangan lembaga peradilan dan pembentukan kantor independen untuk memulihkan aset publik.
Partai Fidesz kehilangan dominasi politik setelah kekalahan pemilu, menghadapi pengunduran diri tokoh senior, dan kritik terhadap perubahan konstitusi yang dianggap melemahkan pengaruh mereka di pemerintahan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times – Presiden Hungaria, Tamas Sulyok, menyatakan akan mengundurkan diri setelah menandatangani amandemen konstitusi yang secara resmi mengakhiri masa jabatannya pada Minggu (19/7/2026). Amandemen tersebut merupakan upaya terbaru partai Tisza, pimpinan Perdana Menteri Péter Magyar, untuk membongkar benteng kekuasaan Orbán.

Amandemen Konstitusi ke-17 disahkan oleh parlemen pada Senin lalu dengan mayoritas suara. Aturan itu menyatakan bahwa Sulyok kehilangan kepercayaan publik secara serius dan memberinya waktu lima hari untuk menandatangani amandemen atau menghadapi proses pemakzulan.

Sulyok menuduh pemerintah Magyar melanggar supremasi hukum. Menurutnya, amandemen tersebut menandai titik kritis dalam demokrasi konstitusional Hungaria dan menunjukkan bahwa nilai-nilai inti masyarakat bebas telah diinjak-injak demi kekuasaan politik.

"Tanda tangan saya adalah segel terakhir dari kewajiban saya sebagai presiden dan bentuk penghormatan penuh serta tanpa syarat terhadap institusi kepresidenan. Ini menjadi bukti bahwa saya selalu mematuhi Hukum Dasar Hungaria dan tidak pernah melanggarnya," kata Sulyok, dikutip dari Euronews.

1. Ketua parlemen akan menjabat sebagai presiden sementara

Ketua Parlemen, Ágnes Forsthoffer, akan mengambil alih tugas sebagai presiden sementara mulai Senin (20/7/2026). Parlemen kemudian akan memilih presiden baru yang akan menjabat hingga konstitusi baru mulai berlaku atau paling lama lima tahun.

Sejak Partai Tisza memenangkan pemilu dengan mayoritas dua pertiga pada April lalu, Magyar berulang kali mendesak Sulyok untuk mengundurkan diri. Dia menilai Sulyok gagal menjalankan perannya sebagai simbol persatuan nasional dan lebih berpihak pada kepentingan mantan Perdana Menteri Viktor Orbán serta Partai Fidesz yang dipimpinnya.

Dilansir The Guardian, Magyar mengatakan perubahan konstitusi tersebut merupakan langkah untuk memulihkan fungsi negara setelah bertahun-tahun berada di bawah pengaruh pemerintahan Orbán. Magyar menyebut Sulyok telah bertindak sebagai boneka pemerintahan Orbán.

2. Amandemen konstitusi juga desak ketua MK sekutu Orban untuk pensiun

Amandemen konstitusi juga memberlakukan batasan masa jabatan 12 tahun bagi anggota parlemen dan menetapkan usia pensiun 70 tahun bagi hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Aturan itu membuat Ketua MK Péter Polt, yang dikenal sebagai sekutu Orbán, harus mengakhiri masa jabatannya lebih cepat. Perubahan itu juga memengaruhi lebih dari separuh anggota parlemen dari Partai Fidesz.

Selain itu, amendemen mengembalikan kewenangan MK untuk menguji berbagai undang-undang, termasuk yang berkaitan dengan anggaran negara, pajak, biaya, dan iuran sosial. Kewenangan tersebut sebelumnya dibatasi melalui amandemen konstitusi pada 2013.

Pemerintah juga membentuk Kantor Pemulihan dan Perlindungan Aset Nasional, lembaga independen yang bertugas membantu menelusuri dan memulihkan aset publik yang diduga disalahgunakan serta mendukung proses penegakan hukum. Kantor tersebut akan berpartisipasi dalam administrasi peradilan sebagai jaksa penuntut umum yang menegakkan tuntutan pidana negara.

3. Fidesz semakin terpuruk setelah kalah dalam pemilu

Partai Fidesz terus mengalami penurunan dukungan sejak kalah dalam pemilu April lalu. Kekalahan tersebut mengakhiri dominasi partai yang dipimpin Orbán selama 16 tahun di pemerintahan Hungaria. Sejak saat itu, Fidesz menghadapi serangkaian pengunduran diri tokoh senior dan terus kehilangan dukungan publik.

Mengutip laporan BBC, selama berkuasa sejak 2010 hingga 2026, Fidesz menggunakan mayoritas dua pertiga di parlemen untuk menempatkan loyalis partai di berbagai lembaga negara yang seharusnya bersifat independen. Fidesz telah memboikot sesi parlemen untuk memakzulkan Sulyok pada pekan lalu.

Orbán sebelumnya mengecam amandemen konstitusi tersebut sebagai tindakan tirani dan menyerukan aksi protes. Namun, mantan perdana menteri itu jarang terlihat di ruang publik setelah kekalahan pemilu dan bahkan menolak menghadiri sidang parlemen.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.