RI-Singapura Bentuk Satgas, Buru Perusahaan Penyebab Kabut Asap

Arrmanatha mengatakan, pembentukan satgas gabungan menjadi salah satu poin kerja sama yang dibahas bersama Vivian. Satgas tersebut diharapkan menghubungkan pertukaran informasi, intelijen keuangan, dan pengumpulan bukti lintas negara.

“Dalam konteks ini, kami membahas pembentukan satuan tugas gabungan untuk memperkuat tanggung jawab bisnis. Satgas ini akan menghubungkan pertukaran informasi, intelijen keuangan, dan pengumpulan bukti lintas batas serta, jika memungkinkan, pemulihan aset,” ujar Arrmanatha, Selasa (27/10/2026).

Ia menyebut, kerja sama ini sebagai langkah awal untuk memperkuat pertanggungjawaban perusahaan. Indonesia berharap mekanisme tersebut juga dapat membuka peluang kerja sama dalam menghadapi tantangan lain yang berkaitan dengan praktik bisnis lintas negara.

Menurut Arrmanatha, kerja sama kedua negara tidak seharusnya berhenti pada persoalan kabut asap. Ia mencontohkan praktik under-invoicing atau pelaporan nilai transaksi yang lebih rendah dari nilai sebenarnya sebagai salah satu persoalan lain yang dapat ditangani melalui kemitraan serupa.

Vivian menyatakan, Singapura setuju dengan usulan pembentukan satgas gabungan tersebut. Ia mengatakan, mekanisme itu diharapkan membuat koordinasi tindakan dan pertukaran informasi antara kedua negara berjalan lebih erat.

Vivian juga menegaskan bahwa Singapura akan mengambil tindakan terhadap perusahaan yang bertanggung jawab atas kabut asap, termasuk perusahaan yang terdaftar di Singapura. Pemerintahnya siap menggunakan kewenangan hukum dan regulasi yang tersedia, serta mempertimbangkan langkah ekonomi yang lebih luas untuk mencegah pelanggaran pada masa mendatang.

Sebelumnya, Singapura telah mengumumkan langkah pencegahan berupa pemberitahuan kepada 10 perusahaan yang diduga memiliki keterkaitan dengan kebakaran hutan. Namun, Arrmanatha menegaskan bahwa Indonesia juga menjalankan penyelidikan nasional secara terkoordinasi dan menyeluruh.

Arrmanatha mengatakan, Indonesia telah dan sedang menyelidiki serta menuntut ratusan individu dan lebih dari 50 perusahaan terkait karhutla. Ia menambahkan, sejumlah pihak telah dinyatakan bersalah berdasarkan hukum Indonesia.

Menurutnya, upaya penegakan hukum harus memastikan pihak yang memperoleh keuntungan dari pembakaran hutan bertanggung jawab atas perbuatannya. Karena itu, kerja sama dengan Singapura dipandang penting untuk membantu menelusuri keterkaitan perusahaan yang beroperasi melintasi batas negara.

“Tidak boleh ada perbatasan yang melindungi mereka yang mengambil keuntungan dari pembakaran hutan kita,” kata Arrmanatha.

Ia menegaskan, Indonesia berkomitmen bekerja sama dengan Singapura dan negara lain untuk membawa pihak yang bertanggung jawab ke hadapan hukum. Kedua negara juga akan memperkuat komunikasi dan koordinasi, termasuk melalui kerja sama di tingkat pejabat senior dan menteri luar negeri.