Ribuan Warga Slovenia Protes Pembukaan Kedutaan Besar Israel

Aksi unjuk rasa dipimpin oleh Gerakan untuk Hak-Hak Rakyat Palestina di depan gedung Kementerian Luar Negeri Slovenia dan hotel lokasi peresmian. Massa membawa poster penolakan terhadap perang di Gaza serta menuntut pembatalan pembukaan kedutaan.

Para demonstran juga menuntut pemerintah Slovenia segera menutup konsulat jenderal Israel. Mereka turut mendesak pemutusan kerja sama ekonomi, penerapan sanksi dagang, hingga penarikan diri Slovenia dari keanggotaan NATO.

"Langkah ini membuat Slovenia terlihat sangat buruk," kata Melina Sahernik, seorang pensiunan berusia 65 tahun yang ikut berunjuk rasa, dilansir France24.

Selain berdemonstrasi, kelompok aktivis mengajukan petisi kepada otoritas kota Ljubljana untuk mengganti nama jalan lokasi kedutaan. Mereka mendesak Jalan Dimiceva diganti menjadi Jalan Palestina sebagai simbol solidaritas. Dewan kota dijadwalkan membahas usulan tersebut dalam rapat reguler pada Oktober mendatang.

Langkah pemerintahan Jansa tidak mendapat dukungan mayoritas masyarakat Slovenia. Jajak pendapat harian Delo pada Juni menunjukkan sebanyak 56 persen warga menolak hubungan yang lebih erat dengan Israel, sementara hanya 14 persen yang mendukung.

"Mayoritas publik Slovenia menentang Israel atau berada dalam posisi netral," ujar Andraz Zorko, analis politik Slovenia, dilansir Associated Press.

Penolakan publik mendorong kubu oposisi mengajukan mosi pemakzulan terhadap PM Jansa ke parlemen. Mosi ini diprakarsai oleh partai Gerakan Kebebasan pimpinan mantan Perdana Menteri (PM) Robert Golob bersama Partai Kiri.

Oposisi juga menuntut pencopotan Menlu Tone Kajzer karena menilai kebijakan luar negeri saat ini hanya melayani kepentingan Israel. Mantan Presiden Danilo Turk turut mengkritik pemerintah dan menyebut Slovenia telah berubah menjadi instrumen politik Israel.

Gedung di Ljubljana merupakan kedutaan tetap pertama yang dibuka Israel di Slovenia. Sebelumnya, kepentingan diplomatik Israel untuk Slovenia ditangani melalui kantor kedutaan di Wina, Austria. Kedatangan Gideon Saar ini menjadi lawatan pertama menlu Israel ke Slovenia dalam 16 tahun terakhir.

Kedua menteri menandatangani kesepakatan di bidang pendidikan, sains, kebudayaan, pemuda, dan olahraga. Delegasi pengusaha terkemuka Israel juga hadir dalam forum bisnis untuk menjajaki kemitraan ekonomi dan teknologi.

Langkah ini membalikkan kebijakan era pemerintahan Robert Golob yang kritis terhadap Israel. Pada masa Golob, Slovenia resmi mengakui kemerdekaan negara Palestina pada 2024, menghentikan pembelian senjata, serta melarang impor produk dari permukiman ilegal Tepi Barat.

Pemerintahan sebelumnya bahkan melarang Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu berkunjung ke Slovenia. Namun, Jansa membatalkan semua larangan tersebut setelah dilantik pada Juni lalu dan mencopot bendera Palestina dari kantor pemerintahan.