Rusia Desak AS Hapus Sanksi Terhadap Suriah
Jakarta, IDN Times - Pejabat Rusia dan Suriah mendesak AS untuk mencabut sanksi terhadap Suriah dan menarik pasukannya keluar dari negara itu. Desakan itu disampaikan oleh Mikhail Mizintsev dan Hussein Makhlouf, kepala kantor Rusia dan Suriah untuk koordinasi pemulangan pengungsi ke Suriah.
Mizintsev juga mengepalai Pusat Manajemen Pertahanan Nasional Rusia sementara Makhlouf adalah Menteri Administrasi dan Lingkungan Lokal Suriah. Keduanya bertemu dalam sebuah pertemuan virtual pada Kamis (23/12/2021), seperti yang dilaporkan oleh Kantor Berita TASS.
1. Sanksi sangat berdampak pada berbagai aspek
Keduanya mengeluarkan pernyataan bersama yang mengatakan bahwa tekanan sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh AS dan sekutu Eropanya serta pengerahan unit militer asing secara tidak sah di wilayah Suriah berdampak negatif pada situasi sosial, ekonomi, dan kemanusiaan di negara itu.
Mereka juga menyebut bahwa dengan menghapus sanksi maka akan membantu pembangunan kembali negara itu. Pernyataan itu juga mengatakan beberapa negara berusaha mempolitisasi masalah kemanusiaan seperti pengiriman bantuan.
2. Militer AS berusaha menduduki beberapa wilayah
Dikatakan pula bahwa ada bukti yang menunjukkan pasukan Barat berusaha menduduki beberapa wilayah yang dikuasai oleh para teroris. Ini berarti ketegangan di beberapa wilayah Suriah akan terus berlanjut.
Melansir Al Jazeera, sebelumnya pada bulan Oktober, pemerintah AS menyatakan tidak akan menarik pasukannya dari wilayah Suriah meski muncul spekualisi akan menarik pasukan setelah meninggalkan Afghanistan.
Sebagai informasi, AS memiliki sekitar 900 personel di wilayah Suriah untuk membantu tentara lokal yang tergabung dalam Pasukan Demokratik Suriah (SDF) untuk memerangi ISIL.
3. Sanksi yang dijatuhkan terhadap Suriah
Sanksi yang dibebankan terhadap Suriah muncul sebagai tanggapan atas tuduhan penindasan kekerasan terhadap penduduk sipil Suriah. Sanksi sudah berlaku sejak tahun 2011 yang dilakukan oleh pihak AS dan Uni Eropa.
Berdasarkan Perintah Eksekutif 13582 yang ditandatangani pada 18 Agustus 2011, AS memblokir properti Pemerintah Suriah, memberikan otoritas tambahan untuk menunjuk individu dan entitas, serta melarang investasi baru di Suriah oleh orang AS.
Mereka juga melarang ekspor atau penjualan layanan apapun ke Suriah oleh orang AS, melarang impor minyak atau produk minyak asal Suriah, dan melarang orang AS terlibat dalam transaksi yang melibatkan minyak atau produk minyak Suriah.
Hal yang sama juga diberlakukan oleh Uni Eropa dimana ada larangan impor minyak, pembatasan investasi tertentu, pembekuan aset bank sentral Suriah yang disimpan di Uni Eropa, dan pembatasan ekspor peralatan dan teknologi yang dapat digunakan untuk penindasan internal dan peralatan dan teknologi untuk pemantauan atau penyadapan komunikasi internet atau telepon.
