Rusia Panggil Dubes Jepang, Sengketa Pulau Memanas usai Kunjungan Putin

21 Agu 2026, 19:45 WIB

Rahmah N

News

Channel

Add Us on Google

Rusia Panggil Dubes Jepang, Sengketa Pulau Memanas usai Kunjungan Putin

Ilustrasi bendera Rusia. (pixabay.com/IGORN)

Intinya Sih

Rusia memanggil Dubes Jepang Akira Muto setelah Tokyo memprotes kunjungan Presiden Vladimir Putin ke Pulau Etorofu/Iturup, salah satu wilayah sengketa Kuril Selatan.
Moskow menilai kritik pejabat Jepang terhadap kunjungan Putin bersifat anti-Rusia, menegaskan kedaulatannya, serta mengancam tindakan balasan terkait sanksi Jepang dan dukungannya kepada Ukraina.
Jepang mengklaim Etorofu, Kunashiri, Shikotan, dan Habomai, sementara Rusia mempertahankan penguasaannya; sengketa delapan dekade ini menghambat perjanjian damai pascaperang kedua negara.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Kementerian Luar Negeri Rusia memanggil Duta Besar (Dubes) Jepang untuk Rusia, Akira Muto, di Moskow pada Selasa (18/8/2026). Kehadiran Muto terjadi sehari setelah Menteri Luar Negeri (Menlu) Rusia, Sergey Lavrov, mengatakan kementeriannya telah memanggil Dubes tersebut.

Langkah ini menyusul protes pemerintah Jepang atas kunjungan Presiden Vladimir Putin ke salah satu dari empat pulau yang disengketakan kedua negara. Secara kolektif, pulau-pulau ini disebut Wilayah Utara oleh Jepang dan Kuril Selatan oleh Rusia.

Lavrov menyatakan bahwa pernyataan Tokyo telah melampaui batas kesopanan. Ia menilai Jepang tidak berhak menyatakan bahwa Presiden Rusia tidak dapat mengunjungi wilayah manapun yang berada di bawah kedaulatan Rusia.

Pemanggilan ini memicu ketegangan diplomatik baru antara kedua negara. Dilaporkan, sengketa memuncak usai Putin mengunjungi Pulau Etorofu, yang disebut Iturup oleh Rusia, pada 13 Agustus 2026. Dalam lawatan pertamanya ke pulau itu, Putin mengunjungi berbagai lokasi seperti pabrik pengolahan ikan dan bertemu dengan warga setempat. Tokyo merespons cepat dengan menegaskan bahwa kepulauan tersebut adalah bagian sah dari wilayah Jepang berdasarkan sejarah dan hukum internasional, dilansir Kyodo News.

1. Rusia peringatkan Jepang atas ancaman tindakan balasan

Presiden Rusia Vladimir Putin. (x.com/KremlinRussia_E)

Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Mikhail Galuzin menyampaikan protes keras atas pernyataan Perdana Menteri (PM) Jepang, Sanae Takaichi, dan Menlu Toshimitsu Motegi yang mengecam kunjungan Putin. Moskow menilai kritik keras dari Tokyo bersifat 'anti-Rusia'.

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 20 menit itu, Galuzin menegaskan kedaulatan dan yurisdiksi Rusia atas wilayah tersebut bersifat mutlak sesuai hasil Perang Dunia II berdasarkan perjanjian sekutu dan Piagam PBB.

"Segala upaya dari pihak Jepang untuk secara langsung atau tidak langsung mempertanyakan kenyataan yang jelas ini sama sekali tidak dapat diterima dan melanggar hukum," kata Kementerian Luar Negeri Rusia.

Moskow juga memperingatkan bahwa pihaknya berhak mengambil tindakan balasan yang sesuai terhadap Tokyo. Ancaman ini dipicu oleh kebijakan Negeri Sakura yang terus memberlakukan sanksi terhadap Rusia, serta memberikan dukungan aktif kepada Ukraina.

2. Pernyataan Jepang yang memicu protes Rusia karena dianggap melewati batas diplomasi

Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi. (x.com/takaichi_sanae)

Sementara itu, Muto tidak memberikan komentar kepada wartawan setelah meninggalkan kementerian tersebut. Kedutaan Besar Jepang di Moskow mengatakan bahwa dalam pertemuan itu, Muto telah menjelaskan dengan tepat posisi Jepang mengenai Wilayah Utara dan kunjungan Putin.

Sebelumnya, PM Takaichi mengecam kunjungan Putin ke wilayah yang disengketakan. Ia menyebutnya sebagai tindakan yang sama sekali tidak dapat diterima dan mengatakan bahwa kunjungan Putin melukai perasaan rakyat Jepang.

"Kunjungan itu merupakan pukulan lebih lanjut bagi hubungan yang sudah tegang antara kedua negara terkait Ukraina, dan bahwa Rusia harus memahami konsekuensinya," kata Takaichi.

Motegi kemudian memanggil Dubes Rusia untuk Jepang, Nikolay Nozdrev, dan menyampaikan protes keras pemerintah Jepang.

3. Sengketa pulau antara Jepang-Rusia yang telah berlangsung puluhan tahun

Ilustrasi bendera Jepang (kiri) dan bendera Rusia (kanan). (pixabay.com/Conmongt)

Jepang mempertahankan klaim atas Etorofu, Kunashiri, Shikotan, dan gugusan Habomai. Tokyo menyatakan Uni Soviet merebut pulau-pulau tersebut setelah Jepang menyerah pada 15 Agustus 1945. Pihaknya menganggap penyitaan tersebut ilegal, sedangkan Rusia mengklaim penguasaan wilayah Kuril Selatan itu sah secara hukum internasional.

Konflik teritorial yang berlangsung selama delapan dekade ini telah menghambat kedua negara untuk menandatangani perjanjian damai pascaperang. Hubungan bilateral kian memburuk sejak invasi skala penuh Rusia ke Ukraina pada 2022, yang mendorong Jepang bergabung dengan sanksi negara-negara G7.

Upaya diplomatik selama beberapa dekade untuk menegosiasikan penyelesaian belum memberi hasil yang nyata. Selama bertahun-tahun, Rusia juga telah memperkuat kehadiran militernya di Kepulauan Kuril dalam langkah-langkah yang tampaknya menggarisbawahi pendiriannya yang tegas dalam sengketa tersebut. Meski begitu, baru-baru ini Putin menyatakan bahwa negaranya siap untuk bekerja sama dengan semua negara tetangga, termasuk Jepang dan negara-negara lain di kawasan tersebut, Asahi Shimbun melaporkan.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.