Rusia Tawarkan Pertukaran Ratusan Tawanan Perang dengan Ukraina

Sementara itu, kantor Ombudsman Anak-anak Rusia mengatakan bahwa Qatar memfasilitasi pengembalian dua anak Rusia yang diambil dari zona pertempuran di Ukraina. Anak-anak tersebut dipertemukan kembali dengan keluarga mereka di Keduataan Besar Qatar di Moskow, dengan kehadiran Duta Besar negara tersebut, Ahmed bin Nasser Al Thani, dan perwakilan dari Komisaris Presiden Rusia untuk Hak-Hak Anak.

"Saya sangat senang menerima dua anak dan keluarga mereka di kedutaan hari ini. Qatar selalu menaruh perhatian besar pada pekerjaan kemanusiaan, memastikan hak asasi manusia, dan menjamin hak-hak anak," kata Al Thani.

"Kami berharap setiap anak dapat kembali ke rumah, baik di Rusia maupun di Ukraina," tambahnya, dikutip dari Anadolu Agency.

Ia juga menggarisbawahi bahwa negaranya akan terus membantu Rusia dan Ukraina dalam menyatukan kembali anak-anak dengan keluarga mereka.

Dilansir Reuters, pasukan Rusia kini semakin maju di Ukraina, di mana tentara Rusia merebut hampir 235 km persegi selama seminggu terakhir, yang disebut sebagai rekor mingguan untuk tahun 2024.

Rusia dilaporkan telah mengendalikan 18 persen wilayah Ukraina, termasuk seluruh Krimea, lebih dari 80 persen wilayah Donbas, dan lebih dari 70 persen wilayah Zaporizhzhia dan Kherson di selatan, serta kurang dari 3 persen wilayah Kharkiv timur.

Perang keduanya saat ini memasuki apa yang disebut oleh pejabat Rusia dan Barat sebagai fase paling berbahaya. Sebab, Moskow dilaporkan menggunakan pasukan Korea Utara di Ukraina, dan Kiev menggunakan rudal yang dipasok Barat untuk menyerang balik ke dalam Rusia.

Sebagai peringatan terhadap Barat agar tidak mendukung upaya perang Ukraina, Rusia menyerang fasilitas militer Ukraina dengan rudal hipersonik jarak menengah, Oreshnik, minggu lalu.

Di sisi lain, Kiev mengeluhkan betapa sulitnya memperluas mobilisasi tanpa mengetahui kapan bantuan militer Barat akan tiba dan seberapa canggih bantuan tersebut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy menyalahkan beberapa faktor termasuk penundaan hingga satu tahun dalam melengkapi pasukan angkatan bersenjata, sebagian karena lamanya waktu yang dibutuhkan Kongres Amerika Serikat untuk menandatangani paket bantuan besar bagi Ukraina.

Pekan lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani undang-undang (UU) tentang penghapusan utang bagi tentara baru yang mendaftar di militer. Langkah tersebut diambil sebagai upaya untuk merekrut lebih banyak pasukan, guna melancarkan invasi Moskow ke Ukraiana.

UU itu memberikan penghapusan tunggakan hingga 10 juta rubel (sekitar Rp1,5 miliar) bagi mereka yang menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia untuk berperang di Ukraina selama setidaknya satu tahun, yang dimulai pada 1 Desember 2024. Regulasi itu berlaku bagi semua calon rekrutan yang telah menghadapi proses penagihan utang, yang dibuka terhadap mereka sebelum awal Desember.

Kremlin telah meningkatkan perekrutan militer dengan menawarkan pembayaran yang semakin besar, yang dalam beberapa kasus berkali-kali lipat dari gaji rata-rata kepada mereka yang bersedia bertempur di Ukraina.

Taktik ini memungkinkan tentara untuk meningkatkan tenaga kerja di daerah konflik, sekaligus menghindari putaran mobilisasi umum lainnya yang memicu eksodus massal dari Rusia pada September 2022, The Straits Times melaporkan.