Sanksi Inggris ke Israel Berisiko Picu Kemarahan Donald Trump

Dilansir The Japan Times, rezim sanksi baru dari Inggris akan dibatasi khusus pada permukiman warga Yahudi di wilayah Tepi Barat. Pengumuman resmi mengenai pembatasan ini disiapkan langsung oleh Menteri Luar Negeri Ed Miliband.

Sebelum sanksi diumumkan, kantor Perdana Menteri Inggris di 10 Downing Street mengonfirmasi adanya komunikasi langsung antara Burnham dan Trump. Percakapan telepon pada Senin (7/9/2026) itu membahas masa depan solusi dua negara untuk wilayah Palestina dan Israel. Komunikasi bilateral tersebut mengindikasikan bahwa Burnham memanfaatkan momen tersebut untuk memberi tahu Trump perihal rencana pembatasan perdagangan yang akan datang.

Di sisi lain, diplomat Inggris dilaporkan secara tertutup telah meyakinkan AS bahwa sanksi tersebut sebagian besar bersifat simbolis dan tidak akan berdampak nyata pada hubungan perdagangan maupun keamanan yang lebih luas, demi meredam potensi ketegangan dengan pemerintahan Trump.

Pemerintahan pimpinan Burnham yang berkuasa sejak Juli 2026 dinilai mengambil langkah yang lebih berani terkait ketegangan di Timur Tengah. Dilansir Al Jazeera, Miliband menegaskan di hadapan parlemen House of Commons bahwa Inggris bersiap menetapkan serangkaian langkah demi mencegah keterlibatan negaranya dalam proyek pembangunan permukiman E1 di wilayah Palestina.

Proyek E1 dinilai melanggar hukum internasional karena dapat membelah wilayah Tepi Barat menjadi dua bagian dan menghubungkan permukiman Ma'ale Adumim dengan Yerusalem Timur. Melalui keterangannya, Miliband menyatakan penolakan pemerintah terhadap ancaman kehancuran proses perdamaian. "Pemerintah ini tidak akan membiarkan kehancuran solusi dua negara. Kami akan bertindak, dan saya akan menetapkan serangkaian langkah komprehensif dalam beberapa pekan mendatang," ucap Miliband.

Langkah pembatasan ini menyusul sikap bersama 21 negara dan Komisi Eropa pada bulan lalu yang menuntut Israel menghentikan ekspansi permukiman di Tepi Barat. Analis kebijakan dari British Palestinian Committee, Zena Agha, menilai sanksi dagang terhadap permukiman merupakan langkah minimum yang semestinya diambil setiap negara. Dia berpandangan bahwa secara materi, operasi rezim Israel tetap berlanjut serupa seperti pada masa pemerintahan sebelumnya. "Kami melihat hal ini lebih sebagai kelanjutan daripada sebuah perubahan drastis," kata Agha.

Rencana pengenaan sanksi tersebut segera memperkeruh hubungan diplomatik antara London dan pihak Tel Aviv. Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar pada pekan lalu telah memperingatkan bahwa negaranya siap mengambil tindakan balasan terhadap Inggris jika pembatasan tersebut benar-benar dijalankan. "Jika mereka bertindak, saya pikir mereka akan membuat kesalahan besar," tutur Saar kepada media Israel Ynet.

Hubungan kedua pihak kian meruncing setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mencemooh Inggris dengan sebutan Republik Islam Inggris pada bulan lalu akibat kritik media di sana. Penolakan publik Inggris terhadap perlakuan aparat militer Israel terhadap warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat juga terus menguat. Kendati demikian, Inggris hingga kini masih mempertahankan hubungan diplomatik serta menyuplai komponen jet tempur F-35 melalui program penyediaan bersama global.