Selandia Baru Bakal Larang Medsos untuk Anak di Bawah 16 Tahun

RUU Keselamatan Daring atau Online Safety Bill menetapkan kewajiban bagi platform berisiko tinggi untuk memverifikasi usia pengguna. Perusahaan media sosial harus menerapkan langkah pemeriksaan seperti teknologi estimasi usia wajah, layanan identitas digital, maupun dokumen identitas resmi.

Pemerintah juga menyiapkan sanksi berat bagi perusahaan teknologi yang terbukti melanggar aturan verifikasi tersebut. Platform yang tidak patuh dapat dikenai denda hingga 10 persen dari total pendapatan global mereka.

"RUU ini membebankan kewajiban hukum kepada platform, tidak ada hukuman yang diusulkan untuk anak-anak, orang tua, atau pengasuh mereka," kata Menteri Pendidikan Selandia Baru, Erica Stanford, dilansir France24.

Regulasi ini mengecualikan aplikasi perpesanan seperti WhatsApp dan Discord, platform gim daring seperti Roblox, serta perangkat kecerdasan buatan untuk produktivitas. Selain itu, pemerintah memastikan aturan ini tidak membatasi penggunaan jaringan privat virtual atau VPN.

Langkah Partai Nasional pimpinan Luxon untuk meloloskan aturan ini menghadapi tantangan di dalam internal koalisi pemerintahan. Dua mitra koalisi pemerintah, yakni Partai ACT dan NZ First, secara terbuka menyatakan penolakan terhadap rancangan regulasi tersebut.

Pemimpin Partai ACT, David Seymour, menilai pengenaan denda 10 persen pendapatan global tidak realistis dan aturan ini mudah diakali oleh remaja. Sementara itu, Pemimpin Partai NZ First, Winston Peters, mengkhawatirkan kewajiban identitas digital berisiko mengikis kebebasan privasi masyarakat.

Partai oposisi utama, Partai Buruh, belum memberikan dukungan resmi dan mengajukan puluhan pertanyaan teknis sebelum mengambil sikap. Juru bicara sains dan teknologi Partai Buruh, Reuben Davidson, menegaskan perlunya kejelasan terkait mekanisme perlindungan data pribadi dan penegakan sanksi denda.

Partai Hijau turut mengkritik rancangan undang-undang ini karena dinilai tidak menyelesaikan akar masalah algoritma media sosial. Juru bicara Partai Hijau, Huhana Lyndon, menyatakan regulasi seharusnya melindungi seluruh pengguna dari bahaya paparan konten kebencian.

Rencana regulasi Selandia Baru ini mengadopsi langkah serupa yang telah diterapkan sejumlah negara lain. Australia menjadi negara pertama yang memberlakukan larangan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun pada Desember lalu, disusul rancangan kebijakan di Inggris dan Prancis.

Kendati demikian, efektivitas larangan di Australia masih menuai perdebatan di kalangan akademisi dan pengamat kebijakan. Studi ilmiah oleh para peneliti di Australia pada Juni lalu menemukan sedikit bukti bahwa larangan tersebut berhasil mengurangi aktivitas remaja di media sosial secara nyata.

Pemerintah Selandia Baru menyadari tidak ada sistem pengawasan daring yang dapat bekerja sempurna. Luxon menegaskan langkah pembatasan tetap harus dicoba demi meminimalkan risiko bahaya internet terhadap anak.

"Kami tidak akan bisa menjauhkan setiap anak dari media sosial, beberapa pasti menemukan cara untuk menyiasatinya, tetapi ini terlalu penting untuk tidak dicoba," kata Luxon, dilansir The Guardian.