Jelang Muktamar NU ke-35, Idrus Marham Soroti Pragmatisme Elite PBNU
- Idrus Marham menyoroti sikap pragmatis sejumlah elite PBNU menjelang Muktamar ke-35 NU.
- Muktamar ke-35 NU dijadwalkan berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, pada 27-31 Agustus 2026.
- Idrus dan Andi Jamaro Dulung menginginkan arah serta susunan kepengurusan PBNU mendatang diperkuat melalui Muktamar.
Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Forum Ikatan Keluarga Alumni Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (IKA PTKIN) Indonesia periode 2026–2030, Idrus Marham menyoroti sikap sejumlah elite Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menjelang Muktamar ke-35 NU. Muktamar ke-35 NU akan digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, pada 27-31 Agustus 2026.
Idrus menilai dinamika menjelang pemilihan kepemimpinan PBNU menunjukkan adanya sikap pragmatis dari sejumlah elite organisasi. Bahkan, ia menyebut perilaku politik personal sejumlah pengurus NU dinilai lebih kuat dibandingkan politisi.
"Akhir-akhir ini kita lihat pengurus NU secara personal itu sikap perilakunya lebih melebihi sikap politik dari orang partai itu sendiri gitu loh," ujar Idrus dalam peluncuran buku tentang PBNU di Jakarta, Selasa (25/8/2026).
1. Arah kepemimpinan PBNU mendatang bergantung pada sikap pengurus wilayah dan cabang
Calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Abdul Ghaffar Rozin atau Gus Rozin, saat bersilaturahmi bersama jajaran PWNU dan PCNU dari tiga wilayah di kawasan Sulawesi, di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (8/8/2026). (Dok. Istimewa) Menurut Idrus, arah kepemimpinan PBNU mendatang sangat bergantung pada sikap pengurus wilayah dan pengurus cabang yang memiliki peran menentukan dalam Muktamar.
"Nah, ini yang saya kira semua itu nanti akan kita lihat. Dan ini hanya bisa dilakukan kembali kepada penentu. Siapa penentu? Itu adalah pengurus wilayah, pengurus cabang," ujarnya.
Idrus berharap kepengurusan PBNU periode 2026-2031 nantinya lebih banyak diisi sosok dengan karakter Tajdidiyah atau aliran pembaruan.
"Sehingga lahirlah pemikiran-pemikiran inovatif yang menjadi dasar untuk melakukan peran dalam rangka menentukan pembentukan peradaban ke depan. Saya kira ini yang diinginkan," katanya.
2. NU dinilai perlu memantapkan arah kepemimpinan
Konpers Sekjen PBNU Saifullah Yusuf bersama Rais Syuriyah PBNU Prof. M. Nuh. IDN Times/Ardiansyah Fajar. Idrus sebelumnya mengatakan, NU perlu melakukan penataan kepemimpinan untuk menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang. Menurutnya, NU membutuhkan arah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi dinamika masyarakat sekaligus mendorong lahirnya berbagai inovasi.
"Itulah sebabnya maka buku saya judul kecilnya itu adalah 'memantapkan arah'. Ya bukan NU tanpa arah selama ini, tetapi memantapkan arah ke depan agar supaya mampu mengakomodasi dinamika yang ada, perkembangan masyarakat yang ada, inovasi-inovasi yang ada," kata Idrus saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Senin (24/8/2026).
Penulis buku Nahdlatul Ulama dan Tantangan Peradaban itu menilai, penguatan arah organisasi harus didukung kepemimpinan yang kuat.
"Diperlukan strong leadership di sini. Seperti apa kriterianya? Ya tentu tidak hanya sekadar memiliki kemampuan intelektualitas, tetapi juga diperlukan kemampuan-kemampuan lain," ujarnya.
Idrus menilai masa depan NU akan sangat ditentukan oleh kemampuan kepemimpinan dalam mengambil peran dan menerjemahkan berbagai gagasan menjadi program yang dapat dilaksanakan.
"Kenapa? Karena masa depan NU sangat ditentukan seberapa jauh NU dapat berperan, mengambil peran. Dan peran ini diharapkan betul-betul didasarkan pada konsep-konsep yang ada, konsep-konsep inovatif yang ada, sehingga NU betul-betul memiliki satu prestasi," ujarnya.
Menurut Idrus, organisasi keagamaan harus mampu memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
"Kalau analog berpikir ini kita gunakan, adalah bahwa sebaik-baik sebuah organisasi keagamaan/keumatan, adalah organisasi yang memiliki manfaat kepada umatnya," kata Idrus.
Ia menegaskan, kepemimpinan yang kuat harus memiliki komitmen dan konsep yang jelas serta mampu mengimplementasikannya.
"Kalau tidak, jangan sampai yang terjadi pengurus mau diurus. Atau paling tidak, di dalam istilah buku saya itu bahwa, jangan sampai nanti pengurus itu justru pada kelompok yang cenderung pragmatis," ucap Idrus.
Idrus menilai sikap pragmatis tersebut terkadang tidak langsung terlihat karena dikemas dalam aktivitas yang seolah-olah memperjuangkan kepentingan organisasi.
"Jadi memang kelihatan dia lincah dan secara sepintas bisa kita melihat bahwa seakan-akan berjuang untuk NU, tetapi sebenarnya ada di balik itu yang sebenarnya juga kita tahu," pungkasnya.
3. Eks Ketua PBNU dorong perombakan pengurus
Bendera NU (nu.or.id) Sementara itu, eks Ketua PBNU Andi Jamaro Dulung juga menginginkan adanya perubahan besar dalam jajaran kepengurusan PBNU melalui Muktamar ke-35. Andi bahkan meminta para muktamirin memberikan kesempatan kepada sejumlah pengurus lama untuk tidak kembali menjadi fungsionaris PBNU periode mendatang.
"Harapan saya kepada muktamirin agar memberi kesempatan kepada pengurus lama mulai dari Rais Aam, Ketua Umum, Sekjen untuk beristirahat, agar tidak kita gunakan lagi, tidak dipilih lagi untuk menjadi fungsionaris PBNU yang akan datang," katanya.
