Senat AS Loloskan RUU Sanksi Ekonomi Agresif untuk Rusia

RUU yang dinamai "Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026" ini memuat sanksi ekonomi yang agresif. Aturan tersebut mengizinkan penetapan tarif hingga 100 persen bagi lima negara pembeli utama minyak dan gas alam Rusia, termasuk China dan India.

Pengecualian tarif hanya diberikan bagi negara yang mengimpor gas alam Rusia di bawah 15 persen dan berkomitmen menguranginya. Selain itu, aturan ini juga menargetkan kapal tanker minyak tua yang digunakan Rusia untuk menghindari sanksi barat.

Tokoh penting Rusia seperti Presiden Vladimir Putin, pejabat militer, serta lembaga keuangan turut masuk dalam daftar sanksi. Atas permintaan Trump, sanksi ini juga memperluas pembatasan terhadap sektor energi dan senjata Iran.

Sanksi ini merupakan hasil perjuangan Senator Lindsey Graham selama lebih dari satu tahun. Graham meninggal dunia mendadak pada Juli lalu setelah kembali dari kunjungannya ke Kiev, Ukraina.

Sehari sebelum wafat, Graham sempat mengumumkan kesepakatan dengan Gedung Putih terkait aturan sanksi tersebut. Para anggota Senat kemudian sepakat melanjutkan rancangan undang-undang ini sebagai bentuk penghormatan atas warisan Graham.

"Aturan ini memberi tahu pelanggan Rusia bahwa AS tidak akan tinggal diam saat mereka mendanai serangan Putin," ujar Senator Darline Graham, adik mendiang Lindsey Graham, dilansir PBS News.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy sempat memantau langsung proses pemungutan suara awal di Senat AS pekan lalu saat berkunjung ke Washington. Ia menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan dari kedua partai AS.

Meski disetujui mayoritas anggota Senat, RUU ini tidak lepas dari penolakan. Sebanyak 11 senator, yang terdiri dari Senator Rand Paul dan 10 politisi Partai Demokrat, memilih menolak rencana sanksi tersebut.

Penolakan tersebut dipicu oleh wewenang luas yang diberikan kepada Presiden Trump untuk menetapkan tarif impor. Sejumlah senator khawatir kebijakan tarif ini dapat memicu ketidakpastian ekonomi dan kenaikan harga barang bagi warga AS.

"RUU ini memberi Trump kekuasaan yang sangat besar untuk menentukan negara mana yang kena tarif atau dikecualikan," kata Senator Ron Wyden, dilansir The Guardian.

Kekhawatiran serupa juga disuarakan oleh beberapa anggota DPR AS dari Partai Demokrat menjelang pembahasan aturan bulan depan. Namun, pendukung sanksi optimistis aturan ini akan lolos karena mendapat dukungan dari pimpinan DPR AS.