Studi Calon Ratu Kerajaan Belgia Terancam karena Kebijakan Trump

- Putri Elisabeth kuliah di Harvard
- Pemerintah AS larang mahasiswa asing masuk ke Harvard
- Universitas Harvard menentang keputusan pemerintah AS
Jakarta, IDN Times - Calon ratu Kerajaan Belgia, Putri Elisabeth, baru saja menyelesaikan tahun pertamanya di Universitas Harvard. Namun, larangan yang diberlakukan oleh pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap mahasiswa asing untuk belajar di universitas bergengsi itu, membahayakan kelanjutan studinya.
Pemerintahan Trump mencabut izin Universitas Harvard untuk menerima mahasiswa internasional pada Kamis kemarin. Hal tersebut memaksa mahasiswa asing untuk pindah ke sekolah lain atau kehilangan status hukum mereka di AS.
Tak hanya itu, Trump mengancam akan memperluas tindakan keras seperti ini ke perguruan tinggi lain.
"Putri Elisabeth baru saja menyelesaikan tahun pertamanya. Dampak dari keputusan (pemerintahan Trump) akan semakin jelas dalam beberapa hari atau minggu mendatang. Kami saat ini sedang menyelidiki situasi tersebut," kata Juru Bicara Istana Kerajaan Belgia Lore Vandoorne, dilansir Economic Today, Jumat (23/5/2025).
1. Belajar Kebijakan Publik di Harvard

Diketahui, Elisabeth mengambil studi tentang Kebijakan Publik di Harvard. Ia saat ini dalam program gelar magister dua tahun di universitas terbaik dunia tersebut.
Sang putri adalah pewaris takhta Belgia, sebagai anak tertua dari empat bersaudara yang lahir dari pasangan Raja Philippe dan Ratu Mathilde. Sebelum kuliah di Harvard, ia memperoleh gelar dalam bidang sejarah dan politik dari Universitas Oxford di Inggris.
2. AS cabut izin Harvard untuk terima mahasiswa internasional

Pemerintahan Trump pada Kamis kemarin mengumumkan akan menghentikan kemampuan Harvard untuk menerima siswa internasional. Mereka membidik sumber pendanaan penting bagi perguruan tinggi tertua dan terkaya di negara itu.
Keputusan ini menjadi peningkatan besar dalam upaya upaya pemerintah menekan sekolah elite itu agar sejalan dengan agenda presiden.
Pemerintah memberi tahu Harvard tentang keputusan tersebut setelah bolak-balik dalam beberapa minggu terakhir, mengenai legalitas permintaan catatan yang meluas sebagai bagian dari penyelidikan Departemen Keamanan Dalam Negeri.
Keputusan pemerintah AS itu dapat memengaruhi sekitar seperempat dari seluruh mahasiswa.
3. Harvard tuntut pemerintahan Trump

Universitas Harvard menentang keputusan pemerintahan Trump yang melarang sekolah Ivy League tersebut menerima mahasiswa asing, dengan menyebutnya sebagai tindakan balasan yang tidak konstitusional, karena menentang tuntutan politik Gedung Putih.
Dalam gugatan yang diajukan pada Jumat ini, di pengadilan federal di Boston, Harvard mengatakan, tindakan pemerintah tersebut melanggar Amandemen Pertama dan akan memiliki dampak langsung, dan menghancurkan bagi Harvard dan lebih dari 7.000 pemegang visa.
Pihak kampus mengatakan, telah mengajukan perintah penahanan sementara untuk memblokir Departemen Keamanan Dalam Negeri dalam melakukan pemindahan tersebut.