Swedia Kirim Pamflet untuk Warganya untuk Antisipasi Perang

Pamflet tersebut diketahui tak hanya tersedia dalam bahasa Swedia, tapi juga dalam bahasa Inggris dan beberapa bahasa lainnya. Selain itu, pamflet 32 lembar tersebut berisikan berbagai instruksi kepada warga jika terjadi perang. 

"Kita tinggal dalam waktu-waktu yang tidak pasti. Konflik bersenjata berlangsung di pojok dunia. Terorisme, serangan siber, dan kampanye disinformasi digunakan untuk merusak dan mempengaruhi kita," tulis dalam bagian pembuka pamflet, dilansir Politico.

"Untuk menahan ancaman, kita harus tetap bersatu. Jika Swedia diserang, semua harus ikut menjadi bagian untuk mempertahankan kemerdekaan dan demokrasi di Swedia. Kami membangun resiliensi setiap harinya. Anda adalah bagian dari kesiapan darurat menyeluruh di Swedia," tambahnya. 

Tak hanya mengenai instruksi berlindung dari serangan udara, pamflet tersebut juga memberikan informasi mengenai kesiapan kolektif, seperti bergabung dalam sukarelawan organisasi pertahanan, donor darah, darurat CPR, dan lainnya. 

Selain Swedia, Norwegia sudah menyebarkan pamflet mengenai kesiapan perang. Otoritas Norwegia mengklaim dalam skenario terburuk negaranya juga akan terdampak pecahnya perang dengan Rusia. 

"Kami sudah mengirimkan 2,2 juta eksemplar pamflet, satu untuk setiap rumah tangga demi meningkatkan kesiapan perang kepada seluruh warga," terang Kepala Direktorat Perlindungan Sipil Norwegia (DSB), Tore Kamfjord, dilansir BBC. 

Sementara itu, Finlandia juga mengirimkan brosur online kepada warganya pada hari yang sama. Helsinki memutuskan tidak mencetak brosur tersebut karena dinilai lebih mudah dan murah dibanding versi cetak. 

Semua pamflet dari ketiga negara Skandinavia tersebut menyerukan kepada warganya untuk menyimpan cadangan air minum, makanan kaleng, obat-obatan, penghangat, tisu toilet, uang tunai, dan lampu sorot, serta lilin. 

Pekan lalu, pemerintah Helsinki sudah memulai langkah penyitaan arena olahraga dan hiburan, Helsinki Hall yang masuk dalam sanksi Barat. Gedung tersebut dimiliki oleh perusahaan di bawah kontrol oligarki Rusia, Gennady Timchenko dan Roman Rotenberg. 

Pada tahun lalu, pemerintah kota sudah memperingatkan, area tersebut akan disita jika tidak dijual. Namun, sanksi-sanksi dari Barat telah membuat proses penjualan gedung tersebut menjadi semakin rumit. 

"Bahkan jika pemerintah kota mengabulkan hak untuk menyita, ini akan berlangsung setahun untuk mengklaim hak kontrol dan memulai operasinya. Jika banding gagal, maka proses penyitaan akan berlangsung beberapa tahun," tutur pemerintah Kota Helsinki, dilansir The Moscow Times.