Tingkat Kepuasan Publik pada PM Jepang Anjlok, Kenapa?

28 Jul 2026, 10:10 WIB

Sanggar Sukma Sijati

News

Channel

Add Us on Google

Tingkat Kepuasan Publik pada PM Jepang Anjlok, Kenapa?

Bendera Jepang (unsplash.com/Roméo A.)

Intinya Sih

Kepuasan publik terhadap Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi turun dalam berbagai survei, menyusul prioritas kabinet membahas dan meloloskan sejumlah RUU kontroversial.
Kenaikan biaya hidup akibat inflasi memperberat tekanan kabinet; 57 persen responden survei Asahi menilai penanganan pemerintah terhadap harga barang belum memadai.
Revisi aturan keluarga kekaisaran memicu penolakan karena mempertahankan takhta bagi laki-laki, sementara sekitar 70 persen responden ANN menginginkan diskusi terbuka tentang peluang kaisar perempuan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Tingkat kepuasan publik terhadap Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, turun drastis pada Senin (21/7/2026). Penurunan ini dipicu oleh keputusan kabinet yang memprioritaskan pembahasan sejumlah rancangan undang-undang (RUU) kontroversial di parlemen.

Langkah politik tersebut dinilai tidak sejalan dengan kebutuhan mendesak masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil. Momen ini sekaligus menandai berakhirnya masa awal yang tenang bagi kabinet perempuan pertama di Jepang tersebut.

1. Hasil jajak pendapat tunjukkan penurunan dukungan publik

Hasil survei sejumlah media terkemuka mencatat penurunan dukungan terhadap Takaichi. Surat kabar Asahi Shimbun mencatat tingkat kepuasan publik turun ke angka 53 persen, sedangkan stasiun televisi ANN mencatat angka 49,2 persen.

Selain itu, survei harian Mainichi Shimbun menunjukkan tingkat dukungan tinggal 41 persen. Penurunan serentak ini mencerminkan keresahan warga setelah parlemen meloloskan beberapa RUU kontroversial.

Para analis menilai pemerintah harus segera merealisasikan program kerja nyata demi menjaga stabilitas politik.

"Satu-satunya pilihan bagi Takaichi adalah segera menepati janji-janjinya," kata mantan staf Partai Demokrat Liberal, Shigenobu Tamura, dilansir The Japan Times.

2. Kenaikan biaya hidup perberat kinerja kabinet

Selain isu undang-undang, masyarakat mengeluhkan tingginya biaya hidup akibat inflasi. Survei Asahi Shimbun menunjukkan 57 persen responden menganggap penanganan kenaikan harga barang oleh pemerintah masih belum memadai.

Kondisi ini diperparah oleh konflik geopolitik di Timur Tengah yang mendorong kenaikan harga energi dunia. Penundaan janji pemotongan pajak penjualan makanan juga memperluas kekecewaan warga.

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mengawasi dampak gejolak global terhadap harga kebutuhan pokok dan rantai pasokan dalam negeri.

"Kami mengawasi ketat dampak situasi Timur Tengah terhadap perekonomian. Kami berupaya penuh menjaga agar kehidupan masyarakat tidak terganggu," kata Kepala Sekretaris Kabinet, Minoru Kihara.

3. Kontroversi revisi UU kekaisaran

Faktor lain yang memicu penolakan publik adalah pengesahan revisi undang-undang keluarga kekaisaran. Aturan baru ini mengizinkan adopsi anggota keluarga laki-laki dari garis keturunan ayah, tetapi menutup akses bagi perempuan untuk naik takhta.

Kebijakan tersebut bertentangan dengan keinginan mayoritas warga. Hasil survei ANN menunjukkan sekitar 70 persen responden menginginkan diskusi terbuka mengenai peluang kaisar perempuan.

Pemerintah tetap bertahan pada keputusannya. Pemerintah menganggap pembatasan takhta khusus laki-laki sebagai upaya menjaga tradisi monarki.

"Penerusan garis keturunan kekaisaran dari jalur laki-laki telah berjalan selama 126 generasi. Hal ini merupakan sumber utama wewenang dan keabsahan Kaisar," tegas Perdana Menteri Sanae Takaichi.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.