Trump Hadapi Penurunan Dukungan, Kepuasan Publik Tinggal 32 Persen

23 Sep 2026, 21:06 WIB

3 min read

Intinya Sih

Kepuasan publik terhadap Presiden AS Donald Trump turun ke 32 persen, terendah sepanjang karier politiknya, dari 35 persen sepekan sebelumnya menurut survei Reuters/Ipsos.
Biaya hidup menjadi tekanan utama: hanya 17 persen responden puas atas penanganan Trump, sementara isu ekonomi dipandang menentukan pilihan dalam pemilu paruh waktu 3 November 2026.
Dukungan Republik ikut melemah setelah perang Iran memicu kenaikan harga energi; kepuasan turun ke 73 persen dan 51 persen pemilih Republik tidak puas terhadap penanganan biaya hidup.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times – Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump turun menjadi 32 persen, angka terendah sepanjang karier politiknya. Temuan tersebut berasal dari jajak pendapat Reuters/Ipsos yang berlangsung selama empat hari dan berakhir pada Minggu (20/9/2026). Penurunan ini terjadi seiring melemahnya dukungan dari sesama anggota Partai Republik atas penanganannya terhadap biaya hidup di tengah Perang Iran.

Penurunan dukungan terlihat signifikan di kalangan pendukung Partai Republik, dengan tingkat kepuasan berada di angka 73 persen. Capaian tersebut turun dibandingkan 82 persen pada jajak pendapat Reuters/Ipsos sepekan sebelumnya. Pada periode yang sama pekan lalu, tingkat kepuasan publik secara keseluruhan masih tercatat sebesar 35 persen.

1. Isu ekonomi menekan kepuasan publik
ilustrasi dolar AS (pexels.com/Photo By: Kaboompics.com)
Persoalan biaya hidup menjadi faktor utama yang memengaruhi pandangan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Trump. Berdasarkan laporan SCMP, hanya 17 persen responden dalam survei terbaru yang menyatakan puas terhadap cara Trump menangani tingginya biaya hidup. Warga AS menyebut isu ini akan menentukan bagaimana mereka memilih dalam pemilihan paruh waktu masa jabatan pada 3 November 2026.
Tingkat kepuasan tersebut berbanding terbalik saat Trump kembali bertugas di Gedung Putih pada Januari 2025. Saat dilantik, ia menikmati tingkat kepuasan sebesar 47 persen setelah berjanji menekan inflasi serta mengakhiri perang di luar negeri. Isu ekonomi ini kini menjadi tantangan utama bagi Partai Republik yang sedang mempertahankan mayoritas tipis di Kongres.
2. Biaya hidup menekan basis pendukung Republik
Bendera Amerika Serikat (pexels.com/Andrea Piacquadio)
Ketidakpuasan di kalangan internal Partai Republik terus meningkat sejak Trump meluncurkan perang terhadap Iran pada Februari 2026. Operasi militer tersebut memicu lonjakan harga bensin dan solar secara tajam di pasar domestik. Kondisi perekonomian yang memburuk membuat basis pendukungnya mulai menyuarakan kritik secara terbuka.
Untuk pertama kalinya, anggota Partai Republik yang tidak puas dengan penanganan biaya hidup melampaui mereka yang mendukung, yakni 51 persen berbanding 44 persen. Lonjakan harga energi menjadi pemicu utama pergeseran sikap di kalangan pemilih konservatif tersebut. Hal ini memperberat posisi politik Trump di tengah tekanan ekonomi nasional.
3. Metodologi survei dan perkembangan perang Iran
ilustrasi perang AS-Israel melawan Iran (unsplash.com/Saifee Art)
Menurut laporan Al Jazeera, Trump sempat menyatakan bahwa AS "semoga menuju akhir" dari perangnya dengan Iran. Pernyataan tersebut memberi harapan baru bagi proses diplomasi meskipun pertempuran masih berlangsung di Yaman. Namun, pihak Tehran hingga kini belum mengonfirmasi pembukaan kembali negosiasi langsung dengan Washington.
Jajak pendapat Reuters/Ipsos ini dilakukan secara daring dengan menghimpun 1.277 responden dewasa di seluruh wilayah AS. Penelitian tersebut memiliki tingkat margin kesalahan sekitar tiga persen. Hasil survei ini mencerminkan tingginya kecemasan publik terhadap kondisi ekonomi dan kebijakan luar negeri pemerintah.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.