Trump Janji Bagi Rp82 Juta ke Warga AS, Uang dari Mana?

Trump tidak memberikan perincian mengenai bagaimana pemerintah akan mengumpulkan dan mendistribusikan dana 5.000 dolar AS tersebut. Dalam pidatonya, ia hanya menegaskan, uang tersebut harus digunakan di dalam negeri.

“Kami tidak ingin kalian pergi ke Kanada untuk membelanjakan uang itu. Kami juga tidak ingin kalian pergi ke China atau Jerman. Kalian harus membelanjakannya di Amerika Serikat,” kata Trump, dilansir dari BBC, Jumat (11/9/2026).

Belum jelas pula bagaimana pemerintah nantinya akan memastikan uang tersebut benar-benar dibelanjakan di AS. Gedung Putih telah dimintai penjelasan lebih lanjut mengenai mekanisme program tersebut.

Vance menyebut rencana itu sebagai dividen bagi pekerja Amerika. Dia mengatakan, penerimaan pemerintah dari tarif meningkat karena Trump berupaya melindungi pekerja AS dari perusahaan maupun negara asing yang dianggap merugikan Amerika.

“Apa yang dibicarakan presiden pada dasarnya adalah dividen bagi pekerja Amerika,” ujar Vance kepada Fox News.

“Kami memperoleh penerimaan dalam jumlah luar biasa karena Presiden Amerika Serikat benar-benar melawan perusahaan asing dan juga negara asing yang selama ini mengambil keuntungan dari pekerja Amerika,” lanjut dia.

Namun, tarif impor tidak secara sederhana merupakan pembayaran dari negara asing kepada pemerintah AS. Tarif dikenakan terhadap barang impor dan dibayarkan dalam proses perdagangan oleh importir. Biaya tersebut kemudian dapat memengaruhi harga barang dan biaya yang ditanggung perusahaan maupun konsumen di AS.

Karena itu, besarnya penerimaan tarif tidak otomatis berarti pemerintah memiliki dana bebas sebesar 1,35 triliun dolar AS untuk dibagikan kepada warga.

Selain persoalan sumber dana, rencana Trump juga menghadapi persoalan kewenangan. Di AS, pengeluaran pemerintah federal pada dasarnya membutuhkan otorisasi Kongres.

Dalam pidatonya, Trump tidak menjelaskan apakah dia akan meminta Kongres mengesahkan undang-undang khusus untuk membagikan uang tersebut. Belum ada pula program dividen federal yang saat ini memungkinkan presiden memberikan 5.000 dolar AS kepada seluruh warga dewasa secara langsung.

Kebutuhan dana sekitar 1,35 triliun dolar AS juga membuat skala rencana Trump sangat besar. Jumlah tersebut harus dibandingkan dengan penerimaan tarif yang benar-benar tersedia, sekaligus dengan kebutuhan belanja federal lainnya.

Trump sebelumnya juga pernah mengusulkan pembayaran cek 2.000 dolar AS yang akan didanai dari penerimaan tarif. Namun, rencana tersebut tidak pernah terealisasi dan tidak ada undang-undang yang membentuk program pembayaran tersebut.

Persoalan lain muncul dari status hukum kebijakan tarif Trump. Pada Februari, Mahkamah Agung AS memutus sebagian besar tarif Trump tidak sah. Kondisi tersebut dapat memengaruhi perhitungan pemerintah mengenai penerimaan tarif yang dapat digunakan sebagai sumber pendanaan.

Dengan demikian, sekalipun Trump dan Vance mengaitkan “Trump Dividends” dengan pendapatan tarif, masih terdapat sejumlah tahapan yang harus dilalui sebelum janji tersebut dapat berubah menjadi program pembayaran nyata.

Waktu atas janji tersebut juga tidak dapat dilepaskan dari pemilu sela AS yang akan digelar pada 3 November. Dalam pemilu ini, kursi di House of Representatives dan Senat akan diperebutkan. Hasilnya menentukan apakah Partai Republik dapat mempertahankan kendali atas kedua kamar Kongres.

Trump secara eksplisit mengaitkan pembayaran 5.000 dolar AS dengan kemenangan Partai Republik di kedua lembaga tersebut.

“Jika Partai Republik memenangkan House of Representatives dan Senat Amerika Serikat, keduanya, saya akan memberikan dividen kepada setiap warga dewasa di Amerika Serikat sebesar 5.000 dolar AS,” kata Trump.

Robert Moran, mantan ahli strategi dan jajak pendapat Partai Republik menilai janji tersebut harus dilihat dalam konteks kampanye. Dia menyebut rencana itu sebagai janji yang luar biasa, tetapi mempertanyakan dari mana uang tersebut akan berasal.

“Ini merupakan janji yang luar biasa dan saya tidak yakin dari mana uang itu akan berasal, tetapi sekarang adalah musim kampanye,” kata Moran kepada BBC.

Secara historis, partai yang menguasai Gedung Putih kerap kehilangan kursi di Kongres dalam pemilu sela. Karena itu, mempertahankan mayoritas di House dan Senat menjadi kepentingan politik penting bagi pemerintahan Trump.

Demokrat langsung mengkritik janji tersebut sebagai janji kosong. Sementara itu, sejumlah pihak mempertanyakan apakah pembayaran tersebut secara hukum dapat dilakukan dan apakah pemerintah mampu membiayainya.

Ada pula persoalan tentang aturan pemilu federal yang melarang pembayaran yang dimaksudkan untuk memengaruhi pilihan pemilih. Namun, sejumlah pakar hukum melihat pernyataan Trump belum tentu melanggar aturan tersebut karena tidak secara langsung menawarkan uang kepada individu dengan syarat mereka memilih Trump atau Partai Republik.

Pengacara John Day menilai janji tersebut dapat dianggap sebagai komitmen kebijakan yang ditujukan kepada seluruh warga dewasa AS, bukan pembayaran kepada individu agar memilih dengan cara tertentu. Pakar hukum pemilu yang diwawancarai New York Times juga menilai pernyataan tersebut dapat dilindungi oleh kebebasan berbicara berdasarkan Amandemen Pertama Konstitusi AS.

Dengan begitu, “Trump Dividends” saat ini masih berupa janji politik. Realisasinya akan bergantung pada sumber pendanaan, keputusan Kongres, mekanisme pelaksanaan, serta persoalan hukum yang mungkin muncul jika pemerintahan Trump benar-benar mencoba menjalankannya.