Karakter Gunung Api Tak Sama, Bagaimana Cara Mitigasi Erupsi?
- Sejumlah erupsi pada awal September 2026 menutup delapan bandara akibat abu vulkanik, tetapi aktivitas bersamaan tidak berarti Indonesia memasuki fase erupsi nasional.
- Mitigasi perlu pemantauan 24 jam per gunung, mencakup kegempaan, deformasi, gas, dan visual, lalu diterjemahkan menjadi zona bahaya, evakuasi, serta komunikasi risiko.
- Masyarakat sekitar gunung perlu edukasi dan kesiapsiagaan jalur evakuasi dengan pendekatan multi-bahaya, sementara pemerintah pusat dan daerah mempercepat keputusan berbasis data.
Jakarta, IDN Times - Pada awal September 2026, sejumlah gunung berapi di Indonesia mengalami erupsi hingga menyebabkan delapan bandara ditutup. Sebab, abu vulkaniknya dianggap berbahaya bagi sistem penerbangan.
Guru Besar Ilmu Vulkanologi Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof Agung Harijoko, mengatakan, salah satu kegiatan mitigasi yang dilakukan serempak di seluruh dunia adalah dengan melakukan pemantauan aktivitas gunung.
"Mitigasi bencana gunung api pada umumnya yang dilakukan di seluruh dunia dilakukan dengan cara melakukan pemantauan aktivitas gunung api. Oleh karena itu keberadaan pos pengamatan atau Balai Pengamatan gunung api akan sangat membantu dalam mitigasi bencana gunung api," ujar Agung kepada IDN Times, dikutip Jumat (11/9/2026).
Menurut dia, mitigasi yang harus dilakukan juga adalah memberikan edukasi kepada masyarakat yang tinggal di sekitar gunung berapi mengenai apa itu erupsi hingga memahami jalur evakuasi. Sebab, kata Agung, setiap gunung berapi memiliki karakter yang berbeda.
"Namun ada hal yang tidak kalah pentingnya adalah kesiapsiagaan masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di lingkungan gunung api. Pada dasarnya setiap gunung api mempunyai sistem dapur magma sendiri sehingga penanganan terhadap gunung api dilakukan per gunung api," ujar dia.
1. Indonesia tidak masuk pada fase erupsi nasional
ilustrasi gunung erupsi (pexels.com/Suhairy Tri Yadhi) Secara terpisah, Anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI), Daryono, mengatakan, meski sejumlah gunung di Indonesia mengalami erupsi, hal itu tidak bisa dianggap sebagai fase erupsi nasional. Apalagi, erupsi dianggap memicu aktivitas gunung yang lain.
"Aktivitas beberapa gunung api secara bersamaan tidak otomatis berarti Indonesia sedang memasuki fase “erupsi nasional” atau bahwa satu gunung memicu gunung lainnya. Indonesia memang memiliki banyak gunung api aktif, karena berada pada zona subduksi dan pertemuan lempeng yang sangat aktif. Aktivitas masing-masing gunung pada dasarnya dikontrol oleh sistem magmatik lokal sehingga harus dianalisis berdasarkan parameter masing-masing gunung," kata dia.
Daryono menjelaskan, potensi bahaya erupsi pada setiap gunung berapi. Oleh karena itu, diperlukan kesiapsiagaan masyarakat yang tinggal di sekitar gunung berapi aktif.
"Potensi bahayanya juga berbeda, erupsi dapat menghasilkan awan panas, lava, lontaran batu pijar, hujan abu, gas vulkanik, dan lahar. Pada gunung yang berada dekat laut, seperti Anak Krakatau, perlu pula diperhatikan potensi gangguan laut atau tsunami akibat proses vulkanik, meski mekanismenya berbeda dngan tsunami akibat gempa megathrust," ujar dia.
2. Mitigasi erupsi gunung tidak hanya berhenti pada pemberian status aktivitas
ilustrasi gunung erupsi (pexels.com/Jeffry Surianto) Menurut Daryono, mitigasi gunung gunung berapi tidak hanya berhenti pada pemberian status aktivitasnya saja. Pemerintah diminta untuk memantau aktivitas lainnya, seperti gempa hingga tsunami.
"Mitigasi harus berbasis bahaya spesifik gunung api, bukan sekadar status aktivitas. Pemerintah harus memastikan pemantauan kegempaan, deformasi tubuh gunung, emisi gas, visual, dan parameter lainnya berlangsung 24 jam, kemudian hasil pemantauan diterjemahkan menjadi zona bahaya yang jelas, rekomendasi evakuasi, jalur evakuasi, tempat pengungsian, serta komunikasi risiko yang cepat dan konsisten," ujar dia.
3. Kesiapsiagaan bencana harus pakai pendekatan multi-hazard
Ilustrasi gunung erupsi (ANTARA FOTO/Fikri Yusuf) Daryono mengatakan, kesiapsiagaan bencana harus menggunakan pendekatan multi-hazard atau manajemen risiko yang memperhitungkan potensi bencana secara bersamaan. Sebab, masyarakat terdampak erupsi gunung berapi biasanya mengalami berbagai ancaman.
"Karena masyarakat yang sedang menghadapi erupsi belum tentu hanya menghadapi satu ancaman. Setelah erupsi, misalnya, hujan dapat memobilisasi material vulkanik menjadi lahar, sementara gangguan infrastruktur, kualitas udara, penyakit, dan terganggunya transportasi dpat memperbesar dampak sosial-ekonomi," ujar dia.
Daryono mengatakan, pemerintah pusat memiliki fungsi penting dalam monitoring nasional, penyediaan data dan informasi, koordinasi lintas kementerian/lembaga, dukungan sumber daya hingga penetapan kebijakan nasional.
"Sementara, pemerintah daerah merupakan ujung tombak krn merekalah yang mengetahui kondisi masyarakat, akses jalan, kelompok rentan, lokasi pengungsian, dan kapasitas lokal," ujar dia.
Daryono mengatakan, kunci kesiapan bukan hanya memiliki alat, tapi juga apakah seluruh sistem bisa mengubah data menjadi keputusan yang cepat dalam hitungan menit.
"Karena itu, indikator keberhasilan mitigasi seharusnya bukan hnya jumlah sensor yang terpasang, tetapi seberapa cepat informasi bahaya diterima, dipahami, dan menghasilkan tindakan penyelamatan oleh masyarakat," ucap dia.
