Warga Thailand Unjuk Rasa di Kedubes Israel Tuntut Usut Aset Asing
- Gerakan Take Thailand Back berunjuk rasa di depan Kedubes Israel di Bangkok, menuntut penertiban aset asing dan dugaan bisnis nominee demi melindungi kedaulatan serta bisnis domestik Thailand.
- Massa meminta Israel mengarahkan warganya mematuhi hukum Thailand, tidak melindungi pelanggar, serta mendukung pemeriksaan kepemilikan lahan Chachoengsao dan operasional pusat Chabad.
- Aksi berlangsung tertib dengan pengamanan ketat polisi; Sondhi Limthongkul berencana mengawal isu ini melalui petisi dugaan bisnis ilegal China dan demonstrasi lanjutan di beberapa provinsi.
Jakarta, IDN Times - Massa yang tergabung dalam gerakan Take Thailand Back menggelar aksi unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Israel di Sukhumvit 21, Bangkok, Thailand, Kamis (10/9/2026). Aksi yang dipimpin oleh mantan pemimpin People's Alliance for Democracy, Sondhi Limthongkul, tersebut menuntut penertiban kepemilikan properti oleh warga negara asing dan dugaan bisnis berkedok pihak ketiga atau nominee.
Demonstrasi di luar gedung Ocean Tower II itu digelar guna mendesak otoritas terkait untuk melindungi kedaulatan negara serta kepentingan bisnis domestik Thailand. Para pengunjuk rasa turut membawa spanduk bernada protes sembari mendesak warga negara asing agar menghormati hukum serta adat istiadat setempat.
1. Empat tuntutan utama untuk otoritas Israel
ilustrasi unjuk rasa (unsplash.com/James Eades) Sondhi membacakan surat terbuka dalam bahasa Thai dan bahasa Inggris di hadapan massa yang memadati lokasi sejak pagi hari. Surat tersebut menyerukan kepada Kedutaan Besar Israel serta Pemerintah Thailand agar mengambil tindakan konkret, bukan sekadar menerima petisi sebagai formalitas diplomatik. Sondhi juga menolak tawaran pertemuan tertutup dengan Duta Besar Israel karena menilai gerakan ini mewakili kepentingan masyarakat luas Thailand.
Dalam aksinya, gerakan massa ini merumuskan empat poin tuntutan utama kepada otoritas Israel. Tuntutan pertama mewajibkan adanya pengarahan bagi seluruh wisatawan Israel agar mematuhi hukum, budaya, dan ketertiban masyarakat setempat saat berada di Thailand. Selain itu, mereka menuntut otoritas Israel tidak melindungi pelanggar hukum dan bekerja sama penuh dengan aparat penegak hukum Thailand tanpa berlindung di balik hak istimewa diplomatik.
Poin tuntutan lainnya mencakup dukungan terhadap pemeriksaan kepemilikan lahan di Chachoengsao serta operasional pusat-pusat Chabad di bawah hukum Thailand. Demonstran juga meminta pihak kedutaan menyampaikan keberatan mereka kepada pemerintah Israel sekaligus mendesak penghentian serangan terhadap warga sipil, fasilitas rumah sakit, dan sekolah agar mematuhi hukum kemanusiaan internasional. Mereka menegaskan tidak boleh ada satu pun kelompok atau warga negara asing yang kedudukannya berada di atas hukum nasional Thailand.
2. Dugaan kepemilikan tanah dan aktivitas pusat Chabad
ilustrasi lahan tanah komersial (unsplash.com/Point3D Commercial Imaging Ltd.) Massa aksi menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan tindakan penipuan oleh sejumlah oknum warga negara Israel yang meresahkan komunitas lokal. Dilansir Nation Thailand, surat terbuka pengunjuk rasa menyebutkan warga lokal di beberapa daerah mulai kehilangan kesabaran terhadap perilaku wisatawan tersebut. “Kemurahan hati kami bukan kelemahan. Menyambut wisatawan asing bukan berarti menyetujui perlakuan buruk,” tulis pernyataan dalam surat terbuka tersebut.
Kekhawatiran demonstran berfokus pada pembelian tanah untuk area pemakaman di Chachoengsao serta ekspansi pusat-pusat Chabad di berbagai wilayah. Kelompok pengunjuk rasa menduga aktivitas tersebut merupakan bagian dari upaya membangun kehadiran teritorial asing di Thailand. Dilansir TRT World, seluruh klaim terkait kepemilikan lahan dan operasional pusat Chabad ini bersumber dari tuduhan massa aksi serta belum dibuktikan secara independen.
Surat terbuka tersebut turut mempertanyakan apakah bangunan Chabad murni difungsikan sebagai sarana ibadah atau wadah perkumpulan kelompok tertentu. Pengunjuk rasa menduga perputaran uang dari wisatawan Israel hanya mengalir ke bisnis milik sesama warga Israel, sehingga minim dampak ekonomi bagi warga setempat. Kelompok ini menolak pemberian fasilitas yang dinilai dapat membentuk struktur kekuasaan tandingan di dalam negeri.
3. Pengamanan ketat kepolisian dan rencana aksi lanjutan
ilustrasi polisi (pexels.com/Kindel Media) Aksi ini turut melibatkan Ketua Thailand Watch Foundation, Panthep Puapongpan, serta perwakilan Network of Students and People for Reform of Thailand, Pichit Chaimongkol dan Nitithorn Lamlue. Massa mulai berkumpul sejak pukul 09.00 waktu setempat dengan membawa spanduk bernada protes, di antaranya bertuliskan "Thailand welcomes tourists, not war criminals" dan "Stop Genocide". Sondhi tiba di lokasi pada pukul 09.05 waktu setempat mengenakan kaus putih bertuliskan slogan Take Our Thailand Back.
Aparat kepolisian dari Kantor Polisi Thong Lor bersama Divisi 5 Kepolisian Metropolitan Bangkok diterjunkan langsung untuk mengamankan jalannya aksi. Tim penjinak bahan peledak juga dikerahkan guna memeriksa dan memastikan area sekitar steril dari benda-benda berbahaya. Seluruh rangkaian kegiatan unjuk rasa berjalan dengan tertib tanpa adanya laporan bentrokan fisik maupun insiden gangguan keamanan serius.
Kepada para jurnalis, Sondhi menyatakan dirinya tidak ragu untuk terus mengawal isu penertiban kepemilikan aset asing ini. Dia mengingatkan pemerintah Thailand akan terus menghadapi tekanan publik jika mengabaikan masalah kedaulatan demi kepentingan bisnis semata. Sondhi juga berencana mengajukan petisi baru terkait dugaan jaringan bisnis ilegal asal China yang disebutnya sebagai bisnis abu-abu (grey Chinese), serta menggelar aksi unjuk rasa lanjutan di Chonburi, Chanthaburi, dan Khon Kaen.
