Trump Perintahkan Tunawisma Angkat Kaki dari Washington DC
- Trump mengerahkan 450 petugas federal untuk menangani tingkat kejahatan yang di luar kendali di Washington DC.
- Wali Kota Washington DC membantah klaim Trump tentang lonjakan kriminalitas, meski angka pembunuhan masih tinggi.
- Rencana Trump memindahkan tunawisma memicu pertanyaan hukum karena distrik DC memiliki otonomi terbatas.
Jakarta, IDN Times - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memerintahkan warga tunawisma untuk segera meninggalkan Washington DC. Ia berjanji akan menyediakan tempat tinggal jauh dari ibu kota sebagai bagian dari rencananya memberantas kejahatan.
Menurutnya, langkah itu membuat kota tersebut lebih aman dan indah dari sebelumnya.
“Kami akan memberikan tempat tinggal, tetapi JAUH dari ibu kota,” tulis Trump di media sosial Truth Social pada Minggu (10/8).
Ia juga menjadwalkan konferensi pers di Gedung Putih untuk memaparkan rencananya menghentikan kejahatan dan merenovasi kota, seperti dilaporkan BBC, Senin (11/8/2025).
Trump menegaskan perintahnya tidak berlaku bagi pelaku kriminal. “Para penjahat, kalian tidak perlu pindah. Kami akan memasukkan kalian ke penjara,” ujarnya.
Ia juga mengunggah foto tenda-tenda tunawisma dan tumpukan sampah di jalan, menambahkan bahwa tidak akan ada lagi sikap ‘Mr. Nice Guy’ terhadap masalah ini.
1. Pengerahan 450 petugas federal
Sejak bulan lalu, Trump menandatangani perintah yang mempermudah penangkapan tunawisma. Lau pada Jumat lalu, ia mengerahkan aparat penegak hukum federal, termasuk US Park Police, DEA, FBI, dan US Marshals Service, ke jalanan Washington DC untuk menangani apa yang ia sebut tingkat kejahatan yang benar-benar di luar kendali.
Menurut pejabat Gedung Putih kepada NPR, sekitar 450 petugas federal dikerahkan pada Sabtu malam. Langkah ini diambil setelah seorang mantan pegawai 19 tahun dari Departemen Efisiensi Pemerintahan (Doge) menjadi korban percobaan perampasan mobil disertai kekerasan.
Trump bahkan mengunggah foto korban yang berlumuran darah di media sosial.
2. Wali Kota bantah ada lonjakan kejahatan
Wali Kota Washington DC, Muriel Bowser, membantah klaim Trump bahwa ibu kota mengalami lonjakan kriminalitas.
“Memang benar kami mengalami lonjakan kejahatan serius pada 2023, tapi ini bukan 2023,” katanya kepada MSNBC.
Menurut Bowser, selama dua tahun terakhir angka kejahatan kekerasan berhasil ditekan hingga ke level terendah dalam 30 tahun. Ia juga mengecam pernyataan Wakil Kepala Staf Gedung Putih Stephen Miller yang menyebut Washington DC ‘lebih berbahaya daripada Baghdad’, menyebut perbandingan itu hiperbolis dan tidak benar.
Meski demikian, tingkat pembunuhan di DC masih relatif tinggi per kapita dibandingkan kota-kota besar AS lainnya, dengan 98 kasus pembunuhan tercatat sejauh tahun ini. Data federal Januari lalu menunjukkan bahwa total angka kejahatan kekerasan—termasuk perampokan, penyerangan, dan perampasan mobil—pada 2024 adalah yang terendah dalam tiga dekade.
3. Kontroversi soal kekuasaan federal
Trump sebelumnya pernah mengusulkan memindahkan tunawisma ke tenda ‘berkualitas tinggi’ di lahan murah di luar kota, lengkap dengan akses toilet dan layanan kesehatan. Namun, rencananya memicu pertanyaan hukum, mengingat Washington DC bukan negara bagian, melainkan distrik federal yang memiliki otonomi terbatas.
Presiden AS memang mengontrol lahan dan gedung federal di ibu kota, namun untuk mengambil alih pengelolaan penuh distrik, ia memerlukan persetujuan Kongres. Trump juga mengancam mengambil alih Kepolisian Metropolitan DC, tetapi Bowser menegaskan, langkah itu tidak mungkin dilakukan tanpa kondisi hukum tertentu yang saat ini tidak terpenuhi.
Organisasi nirlaba Community Partnership memperkirakan sekitar 3.782 warga DC tidak memiliki rumah pada malam tertentu, dengan sekitar 800 orang tinggal di jalan. Sementara itu, sisanya berada di tempat penampungan darurat atau perumahan publik.
