AS Serang Iran, Imparsial: Board of Peace Berubah Jadi Board of War
- Imparsial menilai Board of Peace yang dipimpin Donald Trump berubah menjadi “Board of War” setelah AS dan Israel menyerang Iran, menewaskan Ayatollah Ali Khamenei dan istrinya.
- Imparsial bersama 78 organisasi sipil mengkritik perjanjian dagang RI-AS karena dianggap timpang, merugikan rakyat Indonesia, serta mendesak pemerintah dan DPR untuk segera mengevaluasinya.
- Koalisi sipil menolak pengiriman pasukan TNI ke Gaza tanpa mandat PBB dan menilai pemerintahan Prabowo kurang melibatkan masyarakat dalam keputusan strategis seperti BoP dan perjanjian dagang.
Jakarta, IDN Times - Lembaga Imparsial menilai organisasi Board of Peace (BoP) yang diumumkan di Davos, Swiss pada 22 Januari 2026 lalu tidak lagi berfungsi dengan tujuan awal pembentukannya. Apalagi Ketua BoP, Donald J Trump justru memerintahkan serangan militer bersama Israel ke Iran pada Sabtu (28/2/2026) lalu. Akibat serangan militer itu, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei dan istrinya gugur di kediamannya.
"Kami menilai serangan Amerika Serikat-Israel terhadap Iran telah melanggar hukum internasional (piagam PBB) dan merusak perdamaian dunia. Dengan demikian Board of Peace sudah menjadi 'Board of War' karena BoP yang diketuai oleh Donald Trump telah melakukan serangan militer ke Iran," ujar Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra di dalam keterangan pada Selasa (3/3/2026).
Ketua BoP seharusnya, kata Ardi, menjaga perdamaian sebagaimana yang tertulis di dalam piagam BoP. Sebab, tindakan tersebut melawan perdamaian itu sendiri.
"Maka, sudah semestinya dan seharusnya Indonesia segera menarik diri dari BoP," katanya.
Selain itu, tanpa adanya serangan dari AS dan Israel pun isi piagam BoP tidak sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2803 seperti klaim Trump. Sebab, di dalam piagam BoP itu tidak ada kata Palestina meskipun BoP diklaim dibentuk untuk membawa perdamaian di Gaza.
"Padahal, Resolusi 2803 yang mengkhususkan penyelesaian masalah Palestina, kendali dan laporan ditujukan ke DK PBB. Sementara, kendali dan laporan kegiatan BoP ditujukan kepada Donald Trump sebagai ketua," tutur dia.
1. Koalisi sipil desak pemerintah dan DPR evaluasi perjanjian dagang RI-AS
Lebih lanjut, Imparsial dan 78 organisasi masyarakat sipil turut mengkritisi perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat yang diteken di Washington DC pada 19 Februari 2026 lalu. Sebab, isinya timpang dan tidak adil bagi Bangsa Indonesia.
"Di dalamnya, Indonesia wajib memenuhi 214 ketentuan. Sedangkan, AS hanya diwajibkan menjalankan 9 ketentuan," kata Ardi.
Selain itu, di dalam dokumen setebal 45 halaman itu, substansi dalam perjanjian dagang itu merugikan rakyat Indonesia. Mulai dari bea masuk nol persen bagi barang-barang dari Negeri Paman Sam, penyerahan data pribadi rakyat Indonesia, keistimewaan bebas sertifikasi halal bagi barang dari AS, kepentingan eksploitasi sektor tambang hingga larangan ikut blok ekonomi lain yang tak sejalan dengan AS dan lainnya.
"Maka, kami mendesak pemerintah dan DPR untuk mengevaluasi seluruh perjanjian dagang Indonesia dan Amerika Serikat yang bersifat timpang dan tak adil yang merugikan bangsa Indonesia," tutur dia.
Apalagi perjanjian dagang itu baru berlaku 90 hari setelah diteken lantaran membutuhkan pengesahan lebih dulu dari DPR.
2. Koalisi sipil tolak pengiriman pasukan TNI ke Gaza tanpa mandat PBB
Imparsial dan 78 organisasi masyarakat sipil juga menolak pengiriman pasukan TNI ke Gaza tanpa adanya mandat dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sebab, pengiriman pasukan TNI dengan mandat BoP tidak sejalan dengan Resolusi DK PBB 2803.
Tanpa mandat dari DK PBB, pasukan TNI rentan menjadi korban ketika ditugaskan dimulai dari sektor Rafah, Palestina. Selain itu, pasukan TNI berpotensi berhadap-hadapan dengan kelompok Hamas yang masih banyak berada di Rafah. Belum lagi, bila pengiriman pasukan TNI tetap dikirim lewat bendera Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) maka biaya akan ditanggung oleh negara pengirim.
3. Pemerintahan Prabowo minim membangun ruang partisipasi
Puluhan organisasi masyarakat sipil itu juga menilai pemerintahan Prabowo membawa Indonesia masuk ke dalam jurang imperialisme. Selain itu, Prabowo minim membangun ruang partisipasi masyarakat sebelum meneken bergabung ke dalam Board of Peace (BoP) dan menyepakati perjanjian dengan tarif resiprokal. Padahal, dua kebijakan itu memiliki dampak besar bagi rakyat Indonesia.
"Sudah semestinya kebijakan tersebut dikomunikasikan kepda rakyat lebih dulu baik melalui mekanisme formal di DPR maupun melalui pelibatan masyarakat secara langsung," kata Ardi.
![[QUIZ] Tes Seberapa Luas Wawasan Kamu Tentang Sejarah Kenabian, Bisa Jawab?](https://image.idntimes.com/post/20250330/kusi-kisah-nabi-cover-7d0b3b2b4abad8912775212d324e6661.jpg)
