Trump TV Diluncurkan, Isinya Siaran Ulang Pidato Presiden

Ketiadaan kelompok media televisi terlihat ketika upacara pemotongan pita helipad raksasa berbahan granit digelar di halaman selatan Gedung Putih pada Senin (21/9/2026). Suara mesin helikopter Marine One menutupi pidato Trump, sedangkan Gedung Putih tak menyediakan mikrofon karena tak ada kamera kelompok media di lokasi, sehingga pembawa acara Newsmax menjelaskan komentar Trump tak terdengar akibat keterbatasan akses media.

Aksi solidaritas juga melibatkan organisasi berita foto seperti Agence France-Presse (AFP), yang memilih menunda publikasi foto dari acara tersebut. Perseteruan kemudian masuk ke jalur hukum setelah akses dan lencana pers CNN, MS NOW, dan Politico dicabut pada Sabtu (19/9/2026), sehingga ketiga organisasi itu mengajukan gugatan dan meminta perintah penahanan sementara atas dugaan pelanggaran Amandemen Pertama Konstitusi AS mengenai hak pers bebas.

Seorang hakim distrik AS telah menjadwalkan sidang pemeriksaan atas gugatan tersebut pada Rabu (23/9/2026). Perkembangan ini menjadi bagian dari sengketa hukum antara ketiga organisasi berita dan Administrasi AS terkait akses pers di Gedung Putih.

Gedung Putih belum memberikan penjelasan pasti apakah “Trump TV” dibuat untuk menggantikan fungsi liputan kelompok televisi. Deputi Asisten Presiden sekaligus Kepala Strategi Digital Gedung Putih Kaelan Dorr menyebut kanal tersebut digunakan untuk menyampaikan capaian pemerintah secara langsung tanpa penyaringan media yang kerap dituduh menyajikan informasi secara tak akurat.

Trump juga terus melancarkan serangan terbuka terhadap media dan menyebutnya sebagai ancaman keamanan nasional.

“Gedung Putih tidak sedang menyerang Kebebasan Pers, sesuatu yang sangat saya hargai. Mereka sedang menyerang BERITA PALSU, sesuatu yang telah tumbuh seperti kanker di Amerika Serikat tercinta kita.” tulis Trump di Truth Social.

Sikap pemerintah mendapat dukungan dari jajaran eksekutif yang menilai tindakan terhadap media tersebut tepat. Wakil Presiden AS JD Vance menuduh media arus utama menyebarkan propaganda sayap kiri dan menyatakan wartawan yang dilarang tak akan lagi memperoleh fasilitas ruang kantor di Gedung Putih.

Ketika reporter AFP menanyakan pemicu pelarangan di Ruang Oval, Trump menyebut kebijakan tersebut merupakan akumulasi pemberitaan negatif selama dua tahun terakhir. Ia juga memperingatkan bahwa media lain dapat menghadapi perlakuan serupa.

Peluncuran kanal mandiri itu mendapat kritik dari sejumlah tokoh politik yang menilai pemerintah berupaya mengendalikan narasi publik secara sepihak. Gubernur California Gavin Newsom menyebut kebijakan tersebut sebagai langkah otokratis untuk menutupi kegagalan pemerintah dalam melayani rakyat, sementara Senator Arizona Mark Kelly menilai pembentukan media negara dan tekanan terhadap pers bukan praktik normal dalam sistem demokrasi.

Mantan Sekretaris Pers Gedung Putih Stephanie Grisham menilai pola komunikasi pemerintah saat ini menyerupai metode yang biasa digunakan di Rusia, China, dan Iran. Kritik mengenai perlunya pengawasan independen terhadap pemerintah juga disampaikan jurnalis senior CBS News Weijia Jiang ketika berbicara di program Fox News Sunday.

Jiang memperingatkan bahwa pers independen merupakan fondasi utama demokrasi AS dan publik perlu mempertanyakan informasi yang disembunyikan jika pemerintah hanya menyajikan satu narasi. Ketegangan tersebut berlangsung ketika tingkat persetujuan publik terhadap Trump berada di titik terendah, ancaman kekalahan Partai Republik pada pemilihan paruh waktu November berlanjut, perang Iran masih berlangsung, serta Presiden China Xi Jinping direncanakan berkunjung ke Gedung Putih pada pekan yang sama.