Tutupi Fakta Epstein Files, Jaksa Agung AS Pam Bondi Dikritik Pedas

- Jaksa Agung AS Pam Bondi dikritik pedas oleh legislator karena menyensor dokumen Jeffrey Epstein yang dianggap melindungi pelaku dan mengekspos korban.
- Bondi menolak permintaan maaf atas redaksi dokumen, menyalahkan kritik politik, dan memicu konflik tajam dengan anggota Kongres dari kedua partai.
- Legislator menuduh DOJ melakukan cover-up dengan menyensor nama-nama penting dan membiarkan informasi sensitif korban tersebar luas, sementara Bondi membela proses penyensoran berdasarkan aturan hukum.
Jakarta, IDN Times - Pamela “Pam” Bondi, Jaksa Agung AS yang diangkat oleh Presiden Donald Trump, berada di tengah badai kritik setelah tampil di hadapan House Judiciary Committee dalam sidang soal rilis dokumen Jeffrey Epstein pada Rabu (11/2/2026).
Sidang ini berujung pada konfrontasi tajam antara Bondi dan sejumlah legislator yang menuduh Departemen Kehakiman (DOJ) tidak transparan dan gagal melindungi korban Epstein.
1. Gugatan soal redaksi dokumen

Melansir ABC News, Pam Bondi berada di kursi panas setelah DOJ merilis jutaan halaman dokumen terkait Jeffrey Epstein, tapi banyak bagian yang terlalu disensor, termasuk nama-nama yang dianggap penting. Legislatif dari Partai Demokrat menyatakan penyensoran ini justru melindungi individu kuat sekaligus mengekspos data pribadi korban, sebuah tuduhan yang membuat sidang memanas.
Rep. Pramila Jayapal bahkan menantang Bondi untuk menoleh ke para korban yang hadir di ruang sidang dan meminta maaf atas cara dokumen itu dirilis, tetapi Bondi menolak dan justru menuduh kritik itu sebagai “theatrics” atau sandiwara politik.
2. Bentrok tajam dengan anggota Kongres

Sidang berubah menjadi adu argumen yang keras. Rep. Jamie Raskin mengecam DOJ karena menurutnya merilis dokumen setengah jadi yang tidak menunjukkan nama pelaku yang kuat, sementara ekspos informasi sensitif korban tetap ada. Dalam eskalasi emosi, Bondi beberapa kali melontarkan kritik pribadi terhadap legislator Demokrat, termasuk istilah yang tajam terhadap beberapa di antaranya, seperti yang dilaporkan NBC Los Angeles.
Di tempat lain, bahkan anggota dari Partai Republik seperti Rep. Thomas Massie ikut mengkritik cara Departemen Kehakiman menangani redaksi dan rilis dokumen, termasuk alasan kenapa nama-nama tertentu awalnya disensor sementara nama korban tidak.
3. Respons Bondi terhadap korban Epstein

Bondi mengatakan ia “sangat menyesal” atas penderitaan yang dialami korban akibat Jeffrey Epstein dan menyatakan bahwa setiap tuduhan akan ditindaklanjuti. Namun ketika ditanya apakah ia akan meminta maaf langsung kepada para korban atas kesalahan dalam redaksi dokumen, ia memilih untuk mengalihkan pembicaraan dan menyalahkan kritik politik, alih-alih menghadap langsung kepada mereka.
Reaksi para korban dan pendukung mereka sangat kuat, dengan beberapa mengatakan bahwa cara sidang dijalankan membuat mereka merasa “dihancurkan” (dehumanized) dan terus mendorong pengungkapan penuh dan perlindungan yang lebih baik.
4. Tuduhan “cover-up” dan politisasi

Beberapa legislator bahkan menyebut penanganan dokumen ini sebagai bentuk cover-up, menuduh DOJ menyensor nama-nama tertentu yang berkaitan dengan individu berpengaruh, sementara membiarkan informasi sensitif korban tersebar luas. Tuduhan ini, menurut kritik, menunjukkan politisasi kasus yang seharusnya difokuskan pada perlindungan korban dan transparansi penuh.
Meski begitu, Bondi tetap membela tindakan DOJ dengan mengatakan proses penyensoran dilakukan berdasarkan waktu dan aturan hukum yang ada, serta bahwa kesalahan yang terjadi akan diperbaiki.
Sidang Pam Bondi di House Judiciary Committee menunjukkan betapa sensitifnya isu seputar Epstein files dan bagaimana masalah teknis redaksi dokumen bisa berubah menjadi konflik politik besar di Washington. Kritik yang tajam dari kedua belah pihak menandakan bahwa isu ini belum akan reda dalam waktu dekat, sementara para korban dan legislator terus menuntut keadilan dan transparansi yang lebih besar dari Departemen Kehakiman.


















