Deretan Petinggi Eropa yang Mundur Terkait Epstein Files, Siapa Saja?

Jack Lang, politikus sosialis Prancis, mantan Menteri Kebudayaan, mantan Menteri Pendidikan, anggota Parlemen Prancis, memberikan ceramah di Sciences Po Toulouse. (Guillaume Paumier from San Francisco, USA, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons)

Mantan Menteri Kebudayaan Prancis, Jack Lang, menjadi sorotan setelah namanya dikaitkan dalam dokumen dan relasi sosial yang terhubung dengan Jeffrey Epstein. Melansir Al Jazeera (7 Februari 2026), otoritas Prancis membuka penyelidikan terhadap Lang terkait dugaan keterkaitan tersebut. Lang membantah melakukan pelanggaran hukum, namun tekanan publik meningkat setelah laporan itu terbit.

Meski bukan pejabat aktif dalam pemerintahan saat ini, posisinya sebagai figur politik senior membuat isu tersebut memicu perdebatan luas di Prancis mengenai transparansi dan akuntabilitas tokoh publik yang namanya muncul dalam dokumen Epstein.

Joanna Rubenstein, Ketua Swedia untuk UNHCR (linkedin.com/Joanna Rubenstein)

Joanna Rubinstein, Ketua Sweden for UNHCR, mengundurkan diri setelah terungkap pernah mengunjungi pulau pribadi Epstein di Karibia pada 2012.

Mengutip laporan Anadolu Agency dan sejumlah media Swedia, pengunduran diri Rubinstein diumumkan tak lama setelah informasi kunjungan tersebut dipublikasikan. Ia menyatakan bahwa kunjungan itu terjadi bertahun-tahun lalu dan tidak terkait dengan aktivitas ilegal, namun memilih mundur demi menjaga integritas organisasi.

Kasus ini memperlihatkan bagaimana tekanan reputasi publik dapat berdampak langsung pada posisi kepemimpinan di lembaga kemanusiaan, meskipun tidak ada dakwaan pidana yang diumumkan terhadap yang bersangkutan.

Peter Mandelson berbicara di acara Policy Network Politics of Climate Change. Tanggal 5 Juni 2009. (Policy Network, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons)

Melansir The Guardian, Peter Mandelson, mantan Menteri Perdagangan dan diplomat Inggris, ditarik dari jabatan sebagai Duta Besar Inggris untuk Amerika Serikat pada September 2025 setelah hubungan masa lalunya dengan Epstein terungkap dalam dokumen yang dirilis.

Hubungan ini termasuk komunikasi yang tidak diungkap sebelumnya terkait Epstein meskipun sudah terpidana. Media juga melaporkan bahwa Perdana Menteri Keir Starmer kemudian meminta maaf secara publik atas keputusan penunjukan tersebut setelah kritik yang kuat dari oposisi dan publik. Starmer juga mengonfirmasi bahwa Mandelson telah mengundurkan diri dari Partai Buruh pada awal Februari 2026.

Kunjungan kerja Menteri Luar Negeri Austria Sebastian Kurz (kiri) di Bratislava dan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Slovakia Miroslav Lajcak (kanan) pada 16 Januari 2014. (Dragan Tatic; Österreichische Außenministerium, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons)

Melansir bne IntelliNews, Miroslav Lajčák, yang menjabat sebagai penasihat keamanan nasional Slovakia untuk Perdana Menteri Robert Fico, mengundurkan diri pada akhir Januari 2026 setelah dokumen Epstein menunjukkan korespondensi antara dirinya dan Epstein yang memicu kritik media dan oposisi politik.

Dilansir Lajčák mengatakan ia membela dirinya tidak melakukan tindakan kriminal atau tidak etis dan bahwa percakapan itu bersifat “informal,” tetapi ia tetap memilih mundur agar menjaga stabilitas politik kabinet Fico. Pemerintah resmi Slovak menerima pengunduran dirinya.

Mona Juul dalam perannya sebagai Duta Besar dan Perwakilan Tetap Norwegia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York pada tahun 2019. (Richard Drew / AP / NTB, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons)

Diplomat senior Norwegia Mona Juul mundur dari jabatannya setelah keterkaitannya dengan Jeffrey Epstein menjadi isu publik, termasuk laporan media bahwa dokumen menunjukkan potensi hubungan finansial atau sosial yang dipandang merugikan reputasi pemerintah. Berdasarkan laporan Politico, meski detailnya masih diselidiki dan bukan merupakan dakwaan pidana yang terbukti, pengunduran dirinya dilaporkan oleh media arus utama sebagai bagian dari dampak rilis dokumen Epstein.

Efek dari rilis besar dokumen terkait Jeffrey Epstein telah meluas ke sejumlah negara Eropa, mendorong mundurnya beberapa pejabat senior dan memaksa partai serta pemerintahan menghadapi kritik publik. Perlu dicatat bahwa kehadiran nama dalam dokumen tidak otomatis berarti dakwaan pidana telah terbukti, tetapi cukup untuk menimbulkan tekanan politik yang signifikan. Situasi ini masih berkembang, dan proses hukum atau administratif lanjutan mungkin akan terus berlangsung ke depan.