Jakarta, IDN Times - Perdana Menteri (PM) Yunani, Kyriakos Mitsotakis, pada Rabu (5/8/2026), mendesak Uni Eropa (UE) menangguhkan suaka bagi imigran ilegal untuk sementara waktu. Desakan ini menyusul krisis migrasi yang terjadi di Ceuta, Spanyol.
Insiden masuknya ribuan imigran ilegal di Ceuta membuat sejumlah negara-negara anggota UE bereaksi. Italia bahkan sudah menangguhkan sementara perjanjian Schengen dengan Spanyol.
Menteri Migrasi dan Suaka Yunani, Thanos Plevris mengatakan bahwa UE membutuhkan alat institusional untuk melawan penggunaan migran sebagai senjata. Menurutnya, insiden di Ceuta dan Evros pada 2020 sudah menunjukkan kepentingan tersebut.
Dilansir Greek City Times, Plevris mengungkapkan Yunani punya mengalami krisis migrasi di Evros yang berbatasan dengan Turki. Namun, otoritas setempat mampu bertindak cepat dan menangani masuknya ribuan imigran ilegal ke UE pada 2020.
Pada saat yang sama, Mitsotakis mengungkapkan bahwa krisis migrasi di Ceuta adalah contoh desakan untuk memperketat migrasi masuk. Menurutnya, insiden serupa sudah dialami beberapa negara di perbatasan terluar UE, seperti Yunani, Lithuania, Polandia, dan Latvia.
PM Yunani itu memperingatkan bahwa krisis migrasi ini semakin membuat kepercayaan publik tergerus. Selain itu, membuat tekanan besar kepada fungsi zona Schengen yang meniadakan pengecekan perbatasan.
“Eropa harus jujur terkait pembatasan prosedur percepatan memperoleh suaka di negara UE. Ini bukan untuk meninggalkan nilai-nilai Eropa, tapi untuk menyesuaikan dengan realitas baru,” ungkapnya.
Yunani mengucapkan solidaritas kepada Spanyol atas insiden di Ceuta. Pihaknya mengatakan bahwa Yunani paham betul situasi dan tekanan besar imbas masuknya ribuan imigran ilegal.
Sementara, Komisaris Eropa untuk Migrasi, Magnus Brunner mengatakan tidak ada hubungan antara insiden di Ceuta dan kebijakan percepatan naturalisasi imigran asal Amerika Latin. Menurutnya, Eropa akan tetap memberikan kewarganegaraan pada migran yang dipandang baik oleh UE.
Dilansir TVP World, krisis migrasi Ceuta ini bukan yang pertama kali terjadi. Pada 2021, ribuan warga Maroko berbondong-bondong masuk ke wilayah terluar Spanyol di Afrika tersebut usai otoritas Maroko melonggarkan pengecekan perbatasan imbas masalah soal perawatan Pemimpin Front Polisario, Brahim Ghali di Spanyol.