Kenapa Kakistokrasi Bisa Muncul dalam Sistem Demokrasi?

Pemilu membutuhkan biaya besar, mulai dari membangun popularitas, memasang alat kampanye, menggerakkan tim, sampai mempertahankan eksistensi kandidat di tengah persaingan. Kondisi ini membuat politik tak selalu menjadi arena yang paling ramah bagi orang yang punya kemampuan tetapi tak punya sumber daya besar. Kandidat dengan modal kuat punya lebih banyak kesempatan untuk dikenal, sementara calon yang sebenarnya punya gagasan bagus bisa kesulitan menjangkau pemilih.

Masalahnya bukan sekadar ada orang kaya yang ikut pemilu. Ketika uang menjadi salah satu penentu utama siapa yang punya kesempatan besar untuk menang, kualitas calon bisa berada di urutan belakang. Politik akhirnya lebih mudah dimasuki mereka yang punya akses terhadap modal, jaringan, dan mesin politik, meski kemampuan mengelola pemerintahan belum tentu sebanding dengan sumber daya yang dimiliki.

Pemilih tentu punya hak menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan masing-masing. Namun, pilihan politik bisa berubah ketika kampanye lebih banyak memainkan emosi daripada membicarakan kemampuan calon untuk mengurus negara. Narasi soal musuh bersama, identitas kelompok, janji besar, atau citra sebagai sosok yang dekat dengan rakyat sering kali lebih mudah mendapat perhatian daripada penjelasan panjang tentang kebijakan publik.

Media sosial kemudian membuat keadaan ini semakin rumit. Potongan video, pernyataan kontroversial, dan konten yang sengaja dibuat untuk memancing kemarahan bisa menyebar jauh lebih cepat daripada pembahasan mengenai program kerja. Kalau popularitas menjadi modal utama untuk mendapatkan suara, orang yang pandai membangun citra bisa memiliki keuntungan besar meski rekam jejak pemerintahannya patut dipertanyakan.

Demokrasi membutuhkan partai politik untuk menyiapkan orang-orang yang akan mengisi lembaga pemerintahan. Masalah muncul ketika proses tersebut lebih banyak menentukan siapa yang loyal kepada elite daripada siapa yang paling mampu menjalankan tugas. Kader yang kritis atau punya pandangan berbeda bisa tersingkir, sementara orang yang pandai mengikuti kepentingan kelompok justru mendapat posisi strategis.

Kondisi seperti ini membuat kompetensi bukan satu-satunya ukuran untuk mendapatkan kekuasaan. Hubungan dengan elit, kedekatan dengan pemilik modal, serta kemampuan menjaga kepentingan kelompok bisa menjadi tiket yang lebih penting. Kalau proses kaderisasi berjalan seperti itu terus-menerus, masyarakat akhirnya disuguhi pilihan politik yang sudah terseleksi sejak sebelum mereka masuk ke bilik suara.

Demokrasi tak berhenti ketika surat suara sudah dihitung dan pemenang ditetapkan. Pemerintah tetap harus diawasi, kebijakan harus bisa dikritik, dan pejabat publik harus mempertanggungjawabkan keputusan yang dibuat selama menjabat. Tanpa pengawasan yang kuat, kemenangan dalam pemilu bisa berubah menjadi alasan untuk merasa bahwa semua keputusan pemerintah sudah otomatis mendapat pembenaran dari rakyat.

Persoalannya, kritik terhadap pemerintah juga bisa kehilangan daya ketika masyarakat terpecah menjadi kelompok pendukung dan penentang. Kesalahan pejabat yang didukung kelompoknya sendiri bisa dianggap wajar, sementara kesalahan lawan politik dibesar-besarkan. Kalau kondisi ini berlangsung terus, publik gak lagi menilai pemerintah berdasarkan kinerja, melainkan berdasarkan siapa yang sedang mereka bela.

Di sinilah paradoks kakistokrasi menjadi penting. Sebuah negara bisa tetap mengadakan pemilu, pergantian kekuasaan bisa berlangsung secara prosedural, dan rakyat tetap memiliki hak memilih, tetapi hasil akhirnya belum tentu menghasilkan pemerintahan yang kompeten. Demokrasi menyediakan mekanisme untuk memilih pemimpin, tetapi kualitas pemimpin juga dipengaruhi oleh kualitas partai, informasi yang diterima masyarakat, aturan pemilu, serta kuat atau lemahnya lembaga pengawas.

Karena itu, menyebut kakistokrasi hanya sebagai akibat dari “pemilih yang salah” terlalu sederhana. Ada sistem politik yang ikut menentukan siapa yang punya akses terhadap kekuasaan, bagaimana kandidat dipilih, seberapa besar uang berperan, dan seberapa kuat pejabat bisa dimintai pertanggungjawaban. Kalau semua celah tersebut dibiarkan, demokrasi secara prosedural tetap bisa berjalan sambil menghasilkan pemerintahan yang justru jauh dari kepentingan publik.

Kakistokrasi bisa muncul dalam sistem demokrasi karena metodologi tersebut tak seharusnya berhenti pada pernyataan siapa yang menang dalam pemilu. Hal ini dikarenakan yang terpenting adalah apakah orang yang mendapatkan kekuasaan benar-benar bisa menjalankan tanggung jawabnya dan apakah masyarakat masih punya ruang untuk mengoreksinya ketika pemerintah membuat keputusan yang merugikan. Kalau dua hal itu semakin lemah, wajar jika istilah kakistokrasi kembali muncul dalam perdebatan tentang kualitas demokrasi Indonesia.

Referensi

"From Republic to Democracy to Kakistocracy" American Institute for Economic Research. Diakses pada September 2026.

"Kakistocracy: Incompetence in Power." Philonomist. Diakses pada September 2026.