Kenapa Orang Tidak Kompeten Bisa Menduduki Jabatan Penting?

Jabatan penting bisa diberikan kepada seseorang bukan karena ia paling siap, melainkan karena punya hubungan dekat dengan orang yang berkuasa. Hubungan keluarga, pertemanan, atau kedekatan dengan kelompok politik tertentu dapat membuat seorang kandidat lebih dipercaya sejak awal. Orang lain yang punya pengalaman dan keahlian lebih sesuai, akhirnya harus bersaing dengan kandidat yang sudah mendapatkan keuntungan dari hubungan tersebut.

Nepotisme menjadi persoalan serius karena jabatan publik seharusnya tidak dipakai untuk menguntungkan keluarga atau orang dekat penguasa. Kolusi juga dapat terjadi ketika beberapa pihak bekerja sama mengatur keputusan agar kepentingan mereka tetap aman, termasuk dalam penentuan pejabat. Ketika cara seperti ini dianggap biasa, keahlian seseorang semakin sulit menjadi ukuran utama untuk menentukan siapa yang pantas memegang jabatan.

Orang yang memegang kekuasaan tentu membutuhkan dukungan. Persoalannya muncul ketika dukungan tersebut lebih dihargai daripada kemampuan menjalankan pekerjaan, sehingga pejabat yang selalu mengikuti kemauan penguasa dianggap lebih berguna daripada orang yang berani menentangnya. Orang yang punya keahlian tetapi sering mengkritik kebijakan dapat dianggap menyulitkan, sedangkan orang yang selalu sejalan justru mendapat kepercayaan lebih besar.

Hal ini membuat loyalitas politik ikut menentukan siapa yang mendapat jabatan dan siapa yang bisa mempertahankannya. Kader partai atau pejabat yang menjaga kepentingan kelompok dapat terus diberi posisi meskipun kemampuan teknisnya biasa saja. Kalau orang yang berbeda pendapat justru disingkirkan sementara orang yang selalu setuju terus diberi tempat, kekuasaan akan kehilangan orang-orang yang seharusnya bisa mengoreksi keputusan dari dalam.

Rakyat memang memilih wakil dan pemimpin melalui pemilu, tetapi mereka tidak menentukan seluruh pilihan yang tersedia di surat suara. Partai politik punya peran besar dalam menentukan siapa yang akan dicalonkan, ditempatkan dalam posisi strategis, dan diberi dukungan untuk memenangkan pemilu. Artinya, kualitas orang yang akhirnya dipilih masyarakat juga sangat dipengaruhi oleh keputusan yang dibuat elite partai sebelum pemungutan suara berlangsung.

Masalah muncul ketika pencalonan lebih mengutamakan orang yang punya modal, popularitas, hubungan dengan elite, atau kemampuan mengamankan kepentingan partai. Kandidat yang punya kapasitas tetapi tidak memiliki sumber daya atau dukungan internal dapat tersingkir sebelum sempat bersaing dengan mereka. Pemilih akhirnya hanya bisa memilih dari nama-nama yang sudah lolos dari proses tersebut, sehingga persoalan kompetensi bisa muncul jauh sebelum suara diberikan.

Pejabat tidak kompeten memegang jabatan publik bukan cuma membuat pekerjaan pemerintahan berjalan buruk. Keputusan mereka menyangkut kebijakan, uang negara, dan kehidupan masyarakat luas. Sementara orang yang membuat keputusan tersebut bisa saja mendapatkan posisi bukan karena paling mampu, melainkan karena paling berguna bagi kekuasaan. Kalau jabatan publik terus diperlakukan sebagai tempat membagi pengaruh dan membalas kesetiaan, rakyat akhirnya bukan hanya memilih siapa yang berkuasa, tetapi juga menanggung akibat dari orang yang sebenarnya tak layak memegang kekuasaan itu.