[OPINI] Ekonom Nilai Penambahan Saham Freeport Dapat Perkuat Ekonomi
- Rencana penambahan 12 persen saham di PT Freeport Indonesia (PTFI) menjadi momentum penting memperkuat kedaulatan ekonomi nasional dan mendorong pembangunan manusia di Papua.
- Manfaat ekonomi paling nyata akan muncul dari peningkatan porsi dividen dan pajak yang diterima pemerintah, serta peluang percepatan pengembangan SDM.
- Pentingnya kedisiplinan pemerintah dalam memastikan manfaat divestasi benar-benar dirasakan publik, tata kelola divestasi harus transparan dan akuntabel, program transfer teknologi dan peningkatan SDM lokal harus dilakukan serius, serta pemerintah daerah.
- Opini Oleh: Ekonom Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat.
Rencana Pemerintah Indonesia menambah 12 persen saham di PT Freeport Indonesia (PTFI) dinilai akan menjadi momentum penting memperkuat kedaulatan ekonomi nasional sekaligus mendorong pembangunan manusia di Papua.
Ekonom Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai rencana langkah tersebut tidak hanya dapat menambah kepemilikan negara, tetapi juga memperbesar potensi manfaat ekonomi dan sosial yang bisa dirasakan masyarakat.
“Penambahan saham ini bukan sekadar angka di atas kertas, tapi simbol meningkatnya kedaulatan ekonomi Indonesia. Dengan kepemilikan 63 persen, pemerintah akan memiliki kendali lebih besar terhadap arah bisnis dan distribusi keuntungan bagi rakyat,” ujar Achmad pada (12/10).
Manfaat nyata penambahan saham ke Freeport
Menurutnya, manfaat ekonomi paling nyata akan muncul dari peningkatan porsi dividen dan pajak yang diterima pemerintah. “Penerimaan negara akan bertambah, dan ini memberi ruang fiskal untuk pembangunan daerah, terutama Papua. Di saat bersamaan, posisi strategis Indonesia memungkinkan penguatan kebijakan transfer teknologi tambang bawah tanah,” ujar Ahmad.
Ahmad menambahkan, divestasi juga membuka peluang percepatan pengembangan sumber daya manusia di kawasan timur Indonesia. “Komitmen Freeport akan membangun dua universitas dan dua rumah sakit di Papua, jika dijalankan berkelanjutan, fasilitas ini akan menjadi investasi jangka panjang dalam bidang pendidikan dan kesehatan,” katanya.
Tiga syarat utama agar divestasi beri manfaat maksimal
Supaya skenario optimistis ini berjalan, Achmad menekankan pentingnya kedisiplinan pemerintah dalam memastikan manfaat divestasi benar-benar dirasakan publik. Ia menyebut tiga syarat utama agar kebijakan ini berdampak nyata.
“Pertama, tata kelola divestasi harus transparan dan akuntabel. Kedua, program transfer teknologi dan peningkatan SDM lokal harus dilakukan serius. Ketiga, pemerintah daerah di Papua perlu dilibatkan penuh agar manfaat ekonomi langsung terserap masyarakat,” ujar Achmad.
Ia menilai, jika ketiga hal ini berjalan konsisten, tambahan 12 persen saham bisa menghasilkan manfaat hingga “120 persen” dari nilai finansialnya. “Kita tidak hanya memperkuat posisi negara sebagai pemegang saham, tetapi juga menambang masa depan melalui pendidikan, teknologi, dan kesejahteraan,” katanya.
Sudah capai tahap paraf kesepakatan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya mengungkapkan, rencana penambahan saham PTFI sudah mencapai tahap paraf kesepakatan. Dengan tambahan itu, porsi kepemilikan pemerintah Indonesia akan naik menjadi 63 persen dari 51 persen.
“Rancangannya akan ke sana (hingga 2061). Karena memang undang-undang kita kan pengelolaan tambang yang berbasis smelter berjalan sampai cadangan selesai,” kata Bahlil di Jakarta, Jumat (10/10).
Sementara itu, CEO BPI Danantara Rosan Roeslani memastikan negosiasi dengan Freeport-McMoRan Inc. telah mencapai kesepakatan prinsip (principal agreement). “Semua kesepakatannya sudah kita secure. Sekarang tinggal melihat draf detailnya saja,” kata Rosan.
Ia menambahkan, Pemerintah menginginkan tambahan saham tersebut dapat diperoleh secara free of charge sebagai bagian dari komitmen strategis jangka panjang.
Dengan langkah ini, Pemerintah berharap divestasi saham Freeport tidak hanya memperkuat pendapatan negara, tetapi juga memperdalam transfer teknologi, membuka lapangan kerja baru, dan mempercepat pemerataan pembangunan di Papua. (WEB)
Oleh:
Ekonom Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat
