Nakba, Sejarah Tragis Pengusiran Warga Palestina Tahun 1948

Sepanjang sejarah, tanah yang saat ini diduduki Israel, juga dikenal sebagai Palestina, telah ditaklukan oleh kekuasaan dunia, mulai dari bangsa Asyur pada tahun 721 SM hingga Kekaisaran Ottoman pada tahun 1516 M. Menurut antropolog Palestina Ali Qleibo, sepanjang sejarah, beragam bangsa pindah ke Palestina sebagai tanah air mereka, seperti orang-orang Yebus, Kanaan, Filistin dari Kreta, Yunani Anatolia dan Lidia, Ibrani, Amori, Edom, Nabatea, Aram, Romawi, dan Arab. Berbagai budaya pun bersinar sesaat sebelum memudar dari catatan sejarah dan budaya resmi Palestina. Namun, rakyatnya tetap bertahan.

Pendudukan Kekaisaran Ottoman di Palestina berlangsung hingga tahun 1918, satu tahun setelah pasukan Inggris memasuki Palestina, dan berupaya menguasai wilayah tersebut menjelang akhir Perang Dunia I. Meskipun diyakini bahwa Palestina akan menjadi zona internasional yang tidak berada di bawah kendali kolonial Prancis atau Inggris, tapi Palestina tetap berada di bawah pendudukan Inggris hingga tahun 1948. Nah, dengan Rencana Partisi, tanah tersebut dibagi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dengan satu bagian untuk rakyat Palestina dan satu bagian untuk negara Zionis Israel.

Jadi, peristiwa yang terjadi saat ini bukan pertama kalinya ketika Palestina diperlakukan oleh orang Eropa sebagai tempat bagi orang Yahudi untuk kembali. Pada tahun 1799, Napoleon menawarkan Palestina kepada orang-orang Yahudi yang berada di bawah perlindungan Prancis. Napoleon mengatakan bahwa orang-orang Yahudi adalah ahli waris sah Palestina.

Menyusul gelombang pogrom dan penganiayaan anti-Semit di Eropa Timur yang dimulai pada tahun 1881, ribuan orang Yahudi beremigrasi. Meskipun mayoritas orang Yahudi berimigrasi ke Amerika Serikat, tapi 25.000 orang Yahudi juga berimigrasi ke Palestina antara tahun 1882 sampai 1884, yang dikenal sebagai Aliyah Pertama. Aliyah Kedua berlangsung dari tahun 1904 hingga 1914, dan sekitar 40.000 orang Yahudi Eropa Timur berimigrasi ke Palestina.

Menurut buku Yemenites in Israel karya Nitza Druyan, orang Yahudi Yaman juga berimigrasi ke Palestina pada waktu itu. Pada tahun 1914, sekitar enam persen orang Yahudi Yaman menjadi populasi Yahudi di Palestina. Sementara di dunia, Yahudi Yaman kurang dari setengah persennya. Hal ini terjadi karena banyak orang Yahudi Eropa yang mendirikan pemukiman keagamaan di Palestina menyerah setelah beberapa bulan dan kembali ke rumah, karena kelaparan dan sakit, tulis The New York Times.

Hingga Perang Dunia I, komunitas Yahudi yang berimigrasi ke Palestina mempertahankan berbagai tradisi etnis mereka. Pluralisme budaya Yahudi merupakan bagian dari era pra-Zionis dan pra-Negara. Selain itu, warisan etnis seseorang diakui sebagai ekspresi identitas Yahudi yang sah di Eretz Israel. Namun, setelah Perang Dunia I, para pemimpin Zionis menciptakan citra baru tentang orang Yahudi sebagai individu dan masyarakat Yahudi secara keseluruhan. Hal ini melibatkan pelepasan gaya hidup yang merosot dari Diaspora.

Nathan Birnbaum bisa dibilang adalah orang yang menciptakan istilah Zionisme pada tahun 1890. Namun, Theodor Herzl kemudian dikenal sebagai pendiri gerakan Zionis. Hal ini terjadi karena karyanya yang berjudul Der Judenstaat, atau Negara Yahudi, seperti yang dikutip Open Democracy.

Theodor Herzl sendiri mempertanyakan "Palestina atau Argentina?" dan tidak terlalu mengincar Palestina sampai ia terlibat dengan Zionis Eropa Timur, yang terikat pada Tanah Israel dalam Alkitab. Namun, terlepas dari hubungan keagamaan, tujuan utamanya adalah pada kekuasaan. Nah, sebagai hasilnya gerakan Zionis dengan cermat memilah dan menasionalisasi beberapa kepercayaan agama untuk mengubahnya menjadi mitos pembangunan bangsa.

Palestina bukanlah satu-satunya pilihan di peta. Afrika Timur juga dipertimbangkan untuk koloni Yahudi sementara, yang dikenal sebagai Skema Uganda. Pemukiman Yahudi juga dimulai di Argentina pada tahun 1889. Pada saat pecahnya Perang Dunia I, jumlah orang Yahudi mencapai 6 persen dari populasi Palestina.

Organisasi-organisasi yang terlibat dalam pengadaan tanah di Palestina antara lain Jewish Colonial Trust, Jewish National Fund, Palestine Land Development Company, dan Palestine Jewish Colonization Association (PJCA). Menurut buku Land, Law, and Legitimacy in Israel and the Occupied Territories, karya George E. Bisharat, Zionis Eropa yang ingin membeli tanah di Palestina mengajukan permohonan kepada sultan Ottoman berdasarkan janji bahwa sumber daya keuangan Yahudi akan dimobilisasi secara global untuk memberikan bantuan kepada Kekaisaran Ottoman yang kekurangan dana. Namun, permohonan ini ditolak. Kekaisaran Ottoman mempertahankan untuk membatasi pembelian tanah dan imigrasi Yahudi ke Palestina.

Permohonan juga diajukan untuk membujuk Kaisar Jerman agar mendukung pembentukan Perusahaan Pengembangan Tanah Berlisensi, yang akan dioperasikan oleh Zionis di Palestina di bawah perlindungan Jerman. Namun, setelah Inggris mengambil alih Palestina, Zionis berhasil melobi pemerintah Inggris untuk mendirikan 'Rumah Nasional' Yahudi di Palestina dengan Deklarasi Balfour.

Pada awal abad ke-20, terjadi arus imigrasi Yahudi ke Palestina yang relatif stabil. Meskipun Inggris memberlakukan kuota dua kali, banyak yang berimigrasi melalui celah hukum atau ilegal. Jadi, pada akhir tahun 1946, jumlah penduduk Yahudi mencapai 32,4 persen dan memiliki sekitar 6 persen tanah Palestina.

Pada 29 November 1947, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi Rencana Partisi untuk Palestina. Seperti yang ditulis Fayez A. Sayegh dalam buku Zionist Colonialism in Palestine, dukungan antusias untuk proposal tersebut datang secara eksklusif dari Eropa, Australasia, dan Belahan Barat. Jadi bisa dibilang, sebuah negara asing akan didirikan di wilayah penghubung antara Asia dan Afrika tanpa persetujuan dari negara Afrika atau Asia tetangga mana pun. Sementara itu, rencana tersebut dibuat dengan bekerja sama dengan Badan Yahudi untuk Palestina. Adapun, tidak ada warga Palestina yang dimintai pendapatnya mengenai rencana tersebut. Komite Tinggi Arab bahkan memboikot musyawarah karena PBB menolak untuk membahas masalah kemerdekaan.

Pada akhirnya, warga Palestina menolak proposal tersebut karena rencananya akan memberikan 56,5 persen tanah Palestina kepada negara Zionis dan juga akan merampas lahan pertanian dan pelabuhan utama Palestina. Rencana tersebut pun ditolak oleh warga Palestina dan negara-negara Arab dengan alasan melanggar ketentuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang memberikan hak kepada setiap orang untuk menentukan nasibnya sendiri.

Sebagai tanggapan terhadap Resolusi PBB 181, perang saudara meletus di Palestina antara warga Palestina dan Zionis. Haganah, Irgun, dan LHI adalah tiga pasukan paramiliter Zionis utama yang berperang melawan warga Palestina. Paramiliter Zionis ini mendapat pelatihan dan persenjataan ekstensif dari pertempuran bersama Inggris dalam Perang Dunia II.

Tentara Inggris Orde Wingate melatih satu divisi komandan Haganah yang kemudian dikenal sebagai "pasukan malam khusus," karena mereka berlatih di tengah malam. Nah, karena kelompok ini berada di luar rantai komando militer formal, tindakan mereka liar dan tidak terkendali. Salah satunya insiden yang melibatkan pemaksaan penduduk desa untuk memakan pasir sampai mereka muntah. Menurut sejarawan militer Matthew Hughes, kebrutalan SNS Inggris mengajari tentara Yahudi cara menangani pemberontakan dan pemberontak. Hal ini pun masuk dalam kerangka hukum kolonial tentang hukuman dan tindakan punitif yang menormalisasi tindakan kejam.

Meskipun ketiga organisasi paramiliter Zionis tersebut sempat bersatu melawan otoritas Inggris dari tahun 1945 hingga 1946, begitu penarikan Inggris dari Palestina resmi, mereka memfokuskan perhatiannya pada rakyat Palestina dan melancarkan program pembersihan etnis. Pada akhirnya, banyak metode kekerasan dan kekejian yang digunakan oleh tentara Israel saat ini, yang dibentuk dari Haganah, mencerminkan metode yang digunakan Inggris terhadap warga Palestina pada tahun 1930-an, termasuk penghancuran rumah dan penahanan tanpa batas waktu.

Pada akhir tahun 1947, terdapat sekitar 50.000 pasukan Zionis yang bertempur melawan paling banyak 3.000 gerilyawan yang dipimpin Palestina dan 2.000 hingga 4.000 sukarelawan Tentara Pembebasan Arab. Adapun, Rencana Dalet, yang merupakan pengosongan dan penghancuran desa-desa Palestina, baru dikonfirmasi pada Maret 1948, tapi desa-desa Palestina sudah menjadi sasaran pada Desember 1947.

Dilansir Palestinian Journeys, Haganah dan Irgun melancarkan operasi militer di desa al-Tira dan al-Abbasiyya, masing-masing pada 12 dan 13 Desember. Kekejaman ini menewaskan dan melukai puluhan penduduk desa. Terorisasi Haifa juga dimulai pada Desember 1947. Alhasil, hingga 20.000 penduduk Palestina di kota itu mencari perlindungan di Mesir dan Lebanon.

Pada Februari 1948, Haifa menjadi lokasi pengusiran terencana dan terorganisir pertama terhadap komunitas Arab oleh Haganah. Penduduknya diperintahkan untuk pergi. Mereka yang memaksa untuk tetap bertahan di rumahnya terpaksa dihancurkan. Akibatnya 30 rumah dihancurkan, dan 6 rumah selamat karena Haganah kehabisan bahan peledak. Namun, antara 60 hingga 80 orang Palestina tewas, dan mereka yang selamat diusir.

Langkah pertama dari Rencana Dalet adalah Operasi Nachshon, yang dimaksudkan untuk merebut jalan Tel Aviv–Yerusalem. Jalan ini sempat diblokade oleh milisi Palestina pada Februari 1948. Pada akhirnya, setiap desa Palestina di sepanjang jalan dihancurkan atau direbut. Namun, desa Deir Yassin dianggap sebagai salah satu pembantaian paling terkenal dalam perang tersebut.

Setelah memerintahkan penduduk desa Deir Yassin untuk pergi lewat pengeras suara, pasukan Zionis Irgun dan LHI kemudian membantai semua orang yang tersisa di desa tersebut. Menurut Middle East Monitor, antara 100 hingga 250 orang Palestina, termasuk anak-anak, dibunuh selama beberapa jam. Ini terjadi meskipun Deir Yassin telah menandatangani pakta non-agresi dengan pemukiman Yahudi Givat Shaul di dekatnya dan telah mematuhinya. Pada akhirnya, penduduk Givat Shaul-lah yang datang dan menghentikan pembantaian setelah mereka mendengar kabar tersebut.

Yehuda Feder, yang ikut serta dalam pembantaian tersebut, menulis bagaimana paramiliter Yahudi mengeksekusi anak-anak di depan tembok. Setelah itu, mereka menjarah desa tersebut. "Kami menyita banyak uang dan perhiasan perak serta emas yang jatuh ke tangan kami."

Selama pogrom, semua penduduk desa dibunuh atau diusir dan rumah-rumah dihancurkan dengan bahan peledak. Bahkan setelah pembantaian, mayat-mayat dibakar. Adapun, beberapa korban yang selamat dibawa ke Yerusalem untuk "parade kemenangan."

Meskipun pembantaian Deir Yassin terdokumentasi dengan baik, banyak organisasi Zionis mengklaim bahwa pembantaian Deir Yassin adalah rekayasa. Dan hingga tahun 2026, IDF dan Kementerian Pertahanan Israel tidak mau mempublikasikan foto-foto pembantaian Deir Yassin yang ada di arsip mereka.

Setelah Rencana Partisi Palestina disahkan, diputuskan bahwa mandat Inggris atas Palestina akan berakhir pada 15 Mei 1948. Dan pada hari terakhir mandat tersebut, para pemimpin Zionis mengumumkan deklarasi kemerdekaan di Tel Aviv. Nah, karena itu, 15 Mei dianggap oleh rakyat Palestina sebagai hari peringatan nasional al-Nakba, atau bencana.

Setelah Israel mendeklarasikan kemerdekaan, negara-negara tetangga Arab bergabung dengan pihak Palestina dalam perang saudara, yang dikenal sebagai Perang Arab-Israel 1948. Tentara Mesir, Lebanon, Suriah, Yordania, dan Irak melancarkan serangan. Tapi meskipun ada intervensi, pengusiran warga Palestina justru semakin intensif. Pada 10 dan 11 Juni 1948, 50.000 warga sipil Palestina diusir dari kota Lydda dan Ramla. Lalu pada Mei 1949, Dayr al-Qassi dan semua desa di sekitarnya telah dikuasai oleh pasukan Zionis.

Tepat setelah mengusulkan rencana perdamaian kedua, diplomat Swedia dan mediator Dewan Keamanan PBB, Folke Bernadotte, dibunuh oleh pasukan LHI pada 17 September 1948. Akibatnya, banyak pasukan LHI ditangkap. Meskipun pers Zionis sendiri pun mengutuk pembunuhan itu, tapi tidak ada seorang pun yang pernah ditangkap atau diadili atas pembunuhan tersebut.

Antara Februari sampai Juli 1949, Perang Arab—Israel perlahan-lahan berakhir ketika berbagai negara menandatangani perjanjian gencatan senjata. Namun, seperti yang dicatat MDC, perjanjian tersebut hanya ditandatangani antara Israel dan Mesir, Yordania, Lebanon, serta Suriah, tanpa keterlibatan Palestina dan tanpa Irak, yang ikut serta dalam pertempuran. Mereka menolak untuk menyetujui perjanjian apa pun dengan negara Israel yang baru.

Dikenal sebagai Perjanjian Rhodes, banyak rakyat Palestina marah dengan perjanjian tersebut, terutama mereka yang berada di wilayah Israel bukan karena pasukan Zionis berhasil menduduki komunitas mereka tetapi sebagai akibat dari penyesuaian perbatasan yang dilakukan antara Israel dan Yordania. Garis Hijau juga ditetapkan sebagai garis demarkasi antara Palestina dan Israel, memisahkan Jalur Gaza dan Tepi Barat sebagai wilayah Palestina dan memberikan sekitar 78 persen wilayah Palestina bersejarah kepada negara Israel Zionis. Akibat garis demarkasi tersebut, Palestina terputus dari Laut Merah serta kota Jaffa, pelabuhan utama negara Palestina di Laut Mediterania. Gaza juga kehilangan hubungannya dengan ladang gandum di Negev.

Sayangnya, gencatan senjata tidak menghentikan pengusiran paksa warga Palestina oleh pasukan Zionis. Pada tahun 1950, 2.500 penduduk Palestina di kota Majdal dipaksa masuk ke Jalur Gaza. Sekitar 2.000 penduduk Beer el-Sabe diusir ke Tepi Barat, dan sekitar 2.000 penduduk dari dua desa di utara diusir ke Suriah.

Sekitar 500 desa Palestina dan 11 kota dibersihkan secara etnis dan dihancurkan oleh pasukan Zionis, dengan beberapa perkiraan menyebutkan hingga 530 desa. Penduduk desa-desa ini dicegah kembali ke rumah mereka oleh pasukan Israel, karena pemerintah menetapkan daerah-daerah tersebut sebagai "zona militer tertutup." Jika mereka diizinkan, tak ada yang tersisa dari desa mereka. Sebagian besar dihancurkan oleh Israel, rumah-rumah diratakan dengan buldoser atau diledakkan. Mayoritas desa hancur total, tetapi desa-desa yang selamat akhirnya diambil alih oleh pemukim Israel.

Menurut buku Remembering the Palestinian Nakba karya Nur Masalha, tentara Israel dan JNF [Dana Nasional Yahudi] menjadi dua lembaga Zionis untuk memastikan bahwa pengungsi Palestina tidak dapat kembali ke tanah mereka, dengan menghancurkan desa dan rumah-rumah Palestina serta menjadi pemukiman Yahudi, taman nasional, hutan, dan bahkan tempat parkir mobil. JNF juga menanam hutan di desa-desa yang telah dikosongkan untuk menyembunyikan keberadaan Palestina. Desa dan kota yang direbut juga diganti namanya dengan nama-nama Ibrani.

Antara Desember 1947 hingga paruh pertama tahun 1949, sekitar 750.000 warga Palestina terpaksa meninggalkan rumah mereka dan menjadi pengungsi. Seperti yang dilansir Middle East Eye, beberapa warga Palestina melarikan diri ke desa mereka dengan harapan bisa kembali memanen gandum. Namun, meskipun beberapa petani berhasil menyelamatkan tanaman, ternak, atau barang apa pun yang bisa mereka selamatkan dari rumah mereka yang ditinggalkan, tapi ada yang dibunuh oleh milisi Zionis dalam proses tersebut.

Banyak yang terpaksa melarikan diri dari desa ke desa karena milisi Zionis terus melakukan serangan hingga akhirnya mereka berada di kamp pengungsi di Tepi Barat, Jalur Gaza, atau salah satu negara tetangga. Yordania adalah satu-satunya negara yang memberikan hak kewarganegaraan penuh kepada pengungsi Palestina, kecuali untuk 120.000 orang yang awalnya berasal dari Jalur Gaza. Hingga tahun 2026, lebih dari 1,9 juta warga Palestina masih tinggal di kamp pengungsi, menurut United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East.

Selain menolak hak warga Palestina untuk kembali, Undang-Undang Properti Absen tahun 1950 menjadi instrumen hukum utama perampasan dan digunakan oleh Israel untuk menyita harta benda pengungsi dan orang-orang yang terlantar di Palestina. Pengusiran paksa ini tidak berakhir pada tahun 1949. Menurut United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, hingga tahun 2026, operasi skala besar oleh pasukan Israel meluas secara signifikan dari Tepi Barat bagian utara hingga mencakup provinsi-provinsi tengah dan selatan, termasuk di kamp pengungsi Qalandiya dan Kafr Aqab di provinsi Yerusalem.

Selama al-Nakba, terjadi hingga 70 pembantaian dan pembersihan etnis terhadap rakyat Palestina. Beberapa pembantaian ini terjadi di depan mata polisi dan tentara Inggris. Namun, mereka tidak bertindak untuk menghentikannya.

Terdapat juga perang biologis, seperti pada Mei 1948, ketika pasukan Zionis menyuntikkan tifus ke dalam saluran air untuk meracuni pasokan air kota Acre. Setidaknya ada 70 korban sipil, dan 55 korban di antaranya tentara Inggris. Selain itu, lebih dari 15.000 warga Palestina tewas antara tahun 1947 sampai 1949, sebagian besar di antaranya adalah warga sipil. Sebagai perbandingan, pihak Zionis mengalami sekitar 6.000 korban, dua pertiga di antaranya adalah militer.

Namun, pembantaian tersebut tidak berakhir pada tahun 1949. Warga Palestina yang tetap tinggal di Tepi Barat atau Jalur Gaza terus menjadi sasaran pembersihan etnis. Pembantaian ini berlanjut hingga tahun 2023, ketika serangan udara dan operasi militer Israel terhadap Palestina terus berlanjut.

Warga Palestina yang tetap tinggal di Tepi Barat dan Jalur Gaza secara efektif menjadi warga negara kelas dua. Selama 18 tahun pertama keberadaan Israel, warga Palestina berada di bawah pemerintahan militer, yang sejak itu bergeser ke kebijakan penahanan institusional yang memperlakukan warga Palestina sebagai ancaman keamanan dan demografis terhadap karakter Zionis negara dan terhadap pemerintahan mayoritas Yahudi.

Dikutip Haaretz, sejak tahun 1948 warga Palestina mengalami penindasan secara politik, selalu diawasi, penyitaan tanah, dan hukum yang tidak adil, yang menciptakan apartheid di Israel. Dan pada tahun 1967, Nakba kedua terjadi ketika antara 250.000 sampai 420.000 warga Palestina diusir dari rumah mereka. Banyak yang dipaksa untuk menandatangani dokumen yang menyatakan bahwa mereka pergi secara sukarela.

Pasukan Israel juga terus melanjutkan program pemindahan dan pembersihan etnis hingga abad ke-21. Antara tahun 2000 sampai 2014, 87 persen dari mereka yang kehilangan nyawa dalam pertempuran adalah warga Palestina. Antara tahun 2018 sampai 2019, hampir 200 warga Palestina tewas karena penembak jitu Israel saat mereka memprotes hak Palestina untuk kembali.

Bangunan juga sering diratakan oleh serangan udara dengan dalih bahwa bangunan tersebut merupakan titik organisasi Hamas, sebuah organisasi fundamentalis Islam Sunni Palestina. Meskipun tidak ada bukti untuk mendukung klaim tersebut, hingga 16 Mei 2021, hampir 200 warga Palestina telah tewas akibat serangan udara Israel. Dikutip Al Jazeera, berdasarkan data dari Gaza Mortality Survey (GMS), sebuah studi yang diterbitkan di The Lancet Global Health, memperkirakan 75.200 kematian akibat kekerasan antara 7 Oktober 2023 sampai 5 Januari 2025.

Penindasan dan kekerasan bukanlah akar dari penyelesaian masalah. Apalagi jika kekejian itu dengan sengaja menargetkan anak-anak dan perempuan. Semoga masalah Palestina bisa diselesaikan dengan baik ke depannya.