13 Program Pemerintah di Dunia Berujung Malapetaka, Ada dari Indonesia

Beberapa tahun terakhir, kita menyaksikan berita kebakaran hutan yang menjadi lebih ganas dari sebelumnya. Yap, contohnya saja yang terjadi Agustus 2026 ini di Kalimantan. Dikutip dari The Nature Conservancy, para ilmuwan pun mengonfirmasi bahwa perubahan iklim membuat kondisi lebih kering di banyak wilayah di seluruh dunia dan kebakaran pun bisa menyebar dengan lebih cepat.

Namun, kebakaran hutan bukanlah sekadar fenomena modern, seperti yang ditunjukkan oleh salah satu kampanye pemerintah Amerika yang paling berkesan dari delapan dekade lalu. Smokey Bear, dengan slogannya yang terkenal, "Hanya Anda yang bisa mencegah kebakaran hutan," muncul pada tahun 1940-an. Hal ini membuat orang-orang yang suka camping atau naik gunung jadi lebih hati-hati saat menyalakan api di ruang terbuka.

Yap, nasihat tersebut pertama kali muncul pada Perang Dunia II. Saat itu, ancaman penembakan dari kapal selam Jepang yang membakar hutan pesisir California meningkatkan bahaya kebakaran. Hal ini pun membuat kebakaran menjadi terlalu banyak untuk diatasi.

Smokey Bear menjadi program kampanye pemerintah yang terbukti menjadi alat komunikasi yang efektif. Generasi Amerika pada masa itu dilatih untuk percaya bahwa kebakaran hutan perlu dipadamkan. Namun, Smithsonian Magazine melansir kabar, para ahli kini berpendapat bahwa kebakaran alami merupakan bagian dari siklus hidup hutan dan berfungsi untuk membakar vegetasi tua yang kering guna memberi ruang bagi vegetasi baru.

Jadi, ketika kebakaran hutan skala kecil dicegah, hal itu membuat bahan bakar seperti semak belukar kering jadi banyak dan lebih mudah terbakar. Artinya, jika terjadi kebakaran, akan ada lebih banyak bahan bakar yang memungkinkan api menyebar lebih cepat, dan pada akhirnya menjadi jauh lebih merusak dan berbahaya.

Kamu mungkin pernah kedatangan beberapa orang ke sekolahmu dan diedukasi dengan kalimat, "Katakan tidak pada narkoba." Yap, program ini tidak cuma ada di Indonesia, tetapi juga di Amerika Serikat. Program ini dikenal sebagai Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, atau Drug Abuse Resistance Education (D.A.R.E.). Didirikan di Los Angeles sebagai program untuk mengurangi penggunaan narkoba dan kejahatan terkait, D.A.R.E. pun menyebar ke seluruh Amerika Serikat. Para pendukungnya yakin bahwa pesan tersebut ampuh untuk mencegah kecanduan narkoba di AS.

Namun, D.A.R.E. juga sangat kontroversial, nih. Dikutip Time Magazine, studi yang dilakukan satu dekade setelah peluncurannya menunjukkan bahwa D.A.R.E. tidak punya dampak yang nyata pada penggunaan dan kecanduan narkoba di AS. Bahkan, sekarang diyakini bahwa program ini justru membuat anak-anak penasaran pada narkoba atau menyadari zat-zat yang sebelumnya tidak mereka ketahui. Sebab, edukasi pada masa itu di AS tidak menjelaskan efek zat-zat tersebut dan gagal memperhitungkan pengaruh lingkungan dengan benar, sebagaimana yang dijelaskan Vox.

Pada 17 Juni 1971, Presiden Richard Nixon dari Amerika Serikat menyatakan perang terhadap narkoba. Ia menggambarkan penyalahgunaan narkoba sebagai momok menakutkan bagi kehidupan keluarga Amerika. Nixon pun mengumumkan bahwa ia menerima dukungan bipartisan untuk menjanjikan ratusan juta dolar atau miliaran dolar saat ini, untuk menghentikan jalur pasokan narkoba di dalam dan luar negeri serta memberantas kecanduan narkoba di Amerika Serikat melalui pelarangan dan pengobatan.

Skala perang terhadap narkoba pun meningkat pada tahun 1980-an di bawah Presiden Ronald Reagan. Adapun, Reagan menyetujui intervensi militer terhadap kejahatan narkoba terorganisir. Jadi, pada tahun 1986, ia mengesahkan Undang-Undang Anti-Penyalahgunaan Narkoba yang meningkatkan hukuman penjara untuk pelanggaran narkoba.

Pada akhirnya, ini adalah salah satu program kampanye terlama dan termahal dalam sejarah Amerika. Namun, dikutip Britannica, para ahli meyakini bahwa perang terhadap narkoba telah berbalik arah dalam beberapa hal. Pertama, pelarangan narkoba justru menciptakan pasar gelap. Inilah yang membentuk kartel narkoba yang kuat dan menyebabkan kekerasan massal serta destabilisasi di banyak negara, khususnya di Amerika Selatan.

Upaya penangkapan para pemimpin kartel juga tak luput dari kekerasan terkait narkoba di negara seperti Kolombia dan Meksiko. Yap, penangkapan kartel ini menjerumuskan pada keputusan yang gegabah dan kebrutalan di antara para penyelundupnya. Taktik yang lebih licik pun tercipta untuk menjaga aliran narkoba tetap masuk ke AS.

Geng-geng kartel bermunculan untuk mengisi kekosongan kekuasaan kartel yang berhasil ditangkap. Sementara itu, hukuman berat untuk kejahatan narkoba menyebabkan ledakan populasi penjara di Amerika. Apalagi hukuman tersebut tidak memberikan efek jera penggunaan narkoba secara keseluruhan.

Bahkan, kecanduan narkoba meningkat di AS dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini juga karena dilegalkannya resep obat berbasis opioid. Jadi, bisa dibilang kalau warisan kebijakan dari program narkoba Nixon justru membuat generasi pemerintahan kurang siap untuk menghadapi ancaman kesehatan masyarakat yang baru ini.

Ternyata presiden AS memang punya kebiasaan menyatakan perang terhadap hal-hal abstrak yang tidak bisa mereka menangkan. Pada Oktober 2001, saat menanggapi kengerian di dunia Barat atas kekejaman serangan teror 11 September yang menewaskan 2.977 orang, ditambah 19 pembajak, Presiden George W. Bush menyatakan "Perang Global Melawan Teror." Program kampanye militer multinasional yang melibatkan Inggris dan beberapa sekutu AS lainnya ini mengerahkan ratusan ribu pasukan di Afghanistan dan Irak. Negara-negara tersebut diyakini sebagai rumah bagi sarang teroris yang berniat melakukan serangan lebih lanjut terhadap Barat.

Meskipun kontroversial, Perang Melawan Teror memang mendapat dukungan. Mengingat warga Amerika mendesak pemerintah untuk mencari Osama Bin-Laden, pemimpin al-Qaeda, yang diduga menjadi dalang di balik serangan 9/11. Adapun, Bin-Laden akhirnya ditembak dan dibunuh oleh tim SEAL AS di kompleksnya di Pakistan pada tahun 2011.

"Perang kita melawan teror dimulai dengan al-Qaeda, tetapi tidak berakhir di situ. Perang ini tidak akan berakhir sampai setiap kelompok teroris yang memiliki jangkauan global telah ditemukan, dihentikan, dan dikalahkan," kata Presiden AS George W. Bush, seperti yang dilansir George W. Bush Library.

Namun, menurut anslisis di laman Friedrich Naumann Foundation for Freedom, Perang Melawan Teror gagal dalam banyak tujuannya. Apalagi, pengerahan militer memicu reaksi balik yang menyebabkan serangan balasan lebih lanjut. Saat ini, Afghanistan kembali berada di tangan Taliban, kelompok yang dituduh melindungi al-Qaeda, setelah penarikan pasukan Amerika pada tahun 2021. Dikutip Business Insider, Perang Melawan Teror diyakini telah menelan biaya 6 triliun dolar AS atau setara dengan Rp106 kuadriliun dan menewaskan 500.000 orang.

Pada tahun 2012, David Cameron, perdana menteri Inggris dan pemimpin Partai Konservatif, berjanji untuk mengadakan referendum tentang keanggotaan Inggris di Uni Eropa. Meskipun merupakan pendukung keanggotaan Uni Eropa, Cameron berada di bawah tekanan politik dari kaum Euroskeptik di partainya sendiri serta Partai Kemerdekaan Inggris (UKIP), mengancam akan menarik suara dari Partai Konservatif pada pemilihan mendatang.

Referendum tersebut diadakan pada tahun 2016. Hasilnya, 51,9 persen suara publik memilih untuk meninggalkan Uni Eropa. Cameron, yang telah berkampanye untuk tetap berada di Uni Eropa, akhirnya mengundurkan diri.

Setelahnya, Perdana Menteri Konservatif yang baru, Theresa May, mengambil alih kendali. Meskipun ia sendiri adalah pendukung tetap untuk berada di Uni Eropa, tapi hasil pemilihan tersebut merupakan mandat yang jelas dari rakyat untuk penarikan diri dari Uni Eropa. Kesulitan May dalam menegosiasikan perjanjian penarikan diri dengan Uni Eropa yang akan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat membuatnya mengundurkan diri sebagai PM. Posisinya pun digantikan oleh pendukung Brexit, Boris Johnson.

Sebelum referendum, para pendukung Brexit mengklaim bahwa penarikan diri dari Uni Eropa menawarkan banyak manfaat, seperti kedaulatan yang lebih besar. Namun kenyataannya, saat Brexit dilakukan—meninggalkan pasar tunggal dan memberlakukan perbatasan di Laut Irlandia, di antara banyak hal lainnya—membuat sebagian besar ahli menganggap Brexit sebagai sesuatu yang merugikan Inggris dalam hal ekonomi. Akhirnya, setelah bertahun-tahun pertikaian dan kekacauan politik, Inggris meninggalkan Uni Eropa pada 1 Februari 2020. Dikutip The Guardian, Inggris pun menjadi mitra dagang yang lemah dibandingkan negara-negara tetangganya. Tantangan ekonomi serta pertanyaan tentang hubungan masa depannya dengan Uni Eropa pun masih ada.

Umat ​​manusia membuat dan mengonsumsi alkohol selama ribuan tahun. Bahkan, Wines of Georgia menjelaskan bahwa bukti pembuatan anggur paling awal di wilayah yang sekarang menjadi negara Georgia berasal dari sekitar 6000 SM. Namun, saat ini kita tahu tentang masalah kesehatan jika minum alkohol.

Dilansir Politico, pada 16 Januari 1919, AS meratifikasi Amandemen ke-18. Kebijakan ini melarang memproduksi dan menjual minuman beralkohol di AS. Langkah ini, yang seharusnya menjadi perjuangan melawan produsen minuman keras dan pemilik bar yang menjual zat adiktif, mendapat dukungan arus utama. Sebab, 68 persen mendukung kebijakan ini di Dewan Perwakilan Rakyat dan 76 persen di Senat.

Namun, dikutip Thought Co., Amandemen ke-18 membuat produksi dan distribusi alkohol dilakukan secara ilegal, dengan munculnya bar-bar rahasia (speakeasy) meskipun ada Larangan Minuman Keras. Di samping itu, tingkat kejahatan juga naik karena banyak geng yang menyelundupkan minuman keras berebut kendali atas industri baru yang menguntungkan, yaitu perdagangan minuman keras ilegal. Amandemen ini pun dicabut pada 5 Desember 1933.

Pada awal tahun 1970-an, negara kecil Singapura menghadapi masalah populasi. Generasi yang dikenal sebagai Baby Boomers memasuki usia dewasa. Jumlah perempuan usia subur di negara itu pun berlipat ganda. Pemerintah Singapura mengira bahwa negaranya akan mengalami ledakan penduduk di wilayah yang relatif kecil.

Nah, menurut laporan Los Angeles Times, pemerintah Singapura pun memulai program Stop at Two (Cukup Dua Anak Saja). Selain itu, pemerintah meningkatkan fasilitas keluarga berencana. Pengurangan pajak untuk keluarga kecil, legalisasi aborsi, dan berbagai langkah lain diterapkan untuk mengendalikan ledakan populasi.

Program kampanye ini pun mendapat dukungan signifikan dari masyarakat. Pertumbuhan populasi berhasil diredam. Adapun, keluarga yang memiliki keluarga besar sering kali dikucilkan oleh sesama warga Singapura.

Program kampanye tersebut berhasil, dan pertumbuhan populasi terhenti. Namun beberapa dekade kemudian, Singapura justru kekurangan penduduk. Pemerintah kini melakukan berbagai upaya agar populasinya kembali naik. Meskipun warga Singapura kini diberi insentif untuk memiliki lebih banyak anak, kampanye yang dilakukan terbukti tidak seefektif lima dekade lalu, dan pertumbuhan penduduk masih stagnan.

Bahkan, menurut data resmi pemerintah dari Immigration and Checkpoints Authority (ICA), Singapura mengalami krisis kependudukan hingga 2026 ini. Menurut LifeSG, Government of Singapore, Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong bahkan meluncurkan program terbaru bernama SG Child Support Package. Dalam program ini, pemerintah memberikan bantuan finansial Rp830 juta sampai Rp975 juta per anak dari lahir hingga usia 17 tahun, lho.

Pada tahun 2014, Perdana Menteri India Shri Narendra Modi mengumumkan program kampanye Swachh Bharat Abhiyan, atau kampanye India Bersih. Tokoh-tokoh publik di India sudah lama menyuarakan kekhawatiran mereka terkait kurangnya sanitasi yang memadai di negara tersebut. Di banyak daerah, sampah dibuang sembarangan di jalan. Ada juga budaya buang air besar di tempat terbuka yang sudah berlangsung lama.

Program kampanye ini dianggap baik untuk jiwa bangsa. Selain itu, program ini juga terbukti bermanfaat secara ekonomi, dengan proyeksi yang menunjukkan bahwa infrastruktur kebersihan dan pembuangan limbah akan bertambah antara 1 dan 2 poin persentase pada PDB India.

Rencana Modi ini termasuk pembangunan puluhan juta toilet pribadi, umum, dan komunitas baru serta layanan pengelolaan limbah baru yang akan meningkatkan kualitas hidup 300 juta warganya. Ia juga bermaksud membangun 100 kota baru dengan fasilitas pembuangan limbah terbaik. Namun, lebih dari satu dekade kemudian, Swachh Bharat Abhiyan belum terbukti sukses mewujudkan hal tersebut.

Meskipun rencananya ambisius, kurangnya administrasi, pekerja yang memadai, dan pergeseran budaya, membuat program kampanye tersebut belum terlaksana dengan baik. Adapun, memulung adalah praktik umum di beberapa bagian India. Jadi, apa yang dulunya dilakukan di jalanan, sekarang justru dilakukan di sistem pembuangan limbah. Berdasarkan data resmi Kementerian Keadilan Sosial India hingga pertengahan 2026, ratusan pekerja sanitasi tewas saat membersihkan saluran pembuangan dan tangki septik secara manual (manual scavenging) dari tahun 2019, seperti yang dikutip NDTV.

Program kampanye keuangan besar-besaran oleh Perdana Menteri India Shri Narendra Modi terjadi pada tahun 2016, ketika ia mengumumkan dimulainya demonetisasi. Diyakini bahwa sebagian besar uang tunai India yang disimpan oleh perorangan dianggap sebagai "uang gelap," karena kekayaannya tidak dilaporkan dan tidak dikenai pajak. Pemalsuan rupee juga menjadi masalah di negara tersebut.

Perihal program demonetisasi, pada 8 November 2016, semua uang kertas 500 rupee dan 1000 rupee menjadi tidak berharga secara hukum. Warga India yang memegang sejumlah besar uang tunai dipaksa untuk menyetorkannya ke bank atau kehilangan nilainya. Demonetisasi ini pun membuat panik warga India. Namun, beberapa ahli ekonomi justru memuji langkah tersebut sebagai cara potensial untuk memberantas uang gelap.

Bertentangan dengan harapan pemerintah, 99 persen mata uang yang menjadi target demonetisasi disetorkan ke bank, para pemegang uang ini meminta teman atau kerabatnya untuk menyetorkan mata uang tersebut atas nama mereka. Studi-studi sebelum kebijakan demonetisasi memperingatkan bahwa pada kenyataannya, sebagian besar uang gelap disimpan dalam bentuk aset lain, seperti barang berharga atau properti. Jadi, kebijakan tersebut kemungkinan besar tidak berhasil.

Setelah pembunuhan pemimpin hak-hak sipil Martin Luther King Jr. pada tahun 1968, Presiden Lyndon B. Johnson mengesahkan Undang-Undang Perumahan Adil (Fair Housing Act). Berdasarkan keyakinan King bahwa pejabat kota sering melakukan diskriminasi terhadap komunitas kulit hitam dalam hal pendanaan dan layanan, undang-undang ini dimaksudkan untuk menarik dana federal dari kota-kota yang gagal menjalankan program integrasi secara menyeluruh.

Di atas kertas, program kampanye tersebut terdengar efektif, dan para politisi termasuk Menteri Perumahan dan Pembangunan Perkotaan (HUD) Richard Nixon, George Romney, mengambil langkah-langkah berani untuk menerapkan undang-undang tersebut. Namun, dalam beberapa dekade sejak disahkan, Undang-Undang Perumahan Adil justru digunakan sebagai alat politik oleh generasi pemerintahan. Segregasi pun tetap terjadi di banyak lingkungan di Amerika Serikat.

Selama beberapa dekade, pemerintah kota memang mengembangkan beberapa taktik untuk menghindari Undang-Undang Perumahan Adil, termasuk memblokir perumahan terjangkau dan menciptakan zona anti-kepadatan. Demikian pula, diskriminasi antara penjual dan pemilik rumah juga secara resmi dilarang oleh undang-undang tersebut. Namun, HUD terus menerima ribuan pengaduan setiap tahun yang melaporkan praktik-praktik tersebut.

Enam tahun setelah penembakan mematikan di Ecole Polytechnique Montreal pada tahun 1989, yang dilakukan dengan senapan semi-otomatis, pemerintah Kanada mengesahkan undang-undang yang mewajibkan pendaftaran untuk semua senjata api laras panjang di negara tersebut. Langkah ini populer di kalangan aktivis anti-senjata api, dan diyakini bahwa tindakan ini akan mengurangi kepemilikan senjata api ilegal dan mencegah kejahatan serupa terjadi lagi. Undang-undang ini mulai berlaku pada tahun 1998.

Namun, terlepas dari niat baik pemerintah, rencana tersebut gagal memberikan dampak yang nyata pada tingkat kejahatan senjata api, karena para penjahat malah tidak mau mendaftarkan senjata yang mereka gunakan. Jadi, menggunakan pistol dan senjata ilegal seperti senapan laras pendek mudah sekali didapatkan. Skema ini menjadi mimpi buruk. Sebab, data yang salah menghambat upaya untuk mendaftarkan 15 juta senjata api.

Semakin jelas bahwa program kampanye ini meleset dari targetnya, bahkan ketika anggaran membengkak dari perkiraan 2 juta dolar AS atau setara dengan 35,9 miliar menjadi lebih dari 1 miliar dolar AS atau setara dengan Rp17,7 triliun selama bertahun-tahun pemerintah mencoba menerapkannya. Registri senjata api laras panjang akhirnya dihapuskan pada tahun 2011.

Saat ini, sebagian besar orang menganggap energi hijau dan terbarukan sebagai hal yang baik. Memang, sumber energi tersebut terbukti sangat penting dalam perjuangan umat manusia melawan perubahan iklim. Banyak pemerintah di seluruh dunia melawan waktu untuk memenuhi target pengurangan emisi yang mereka tetapkan sendiri dengan memanfaatkan energi terbarukan. Bahkan ketika mitos tentang energi alternatif mengaburkan kebijakan dan pesan publik.

Pemerintah Jerman telah berupaya mengimplementasikan visi hijau mereka. Di bawah kepemimpinan kanselir Jerman Angela Merkel, negara tersebut berkomitmen untuk mengembangkan banyak tenaga angin dan tenaga air yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Merkel juga mengurangi pasokan tenaga nuklir di negara tersebut, dengan menonaktifkan delapan reaktor setelah bencana nuklir Fukushima di Jepang.

Namun, hasilnya justru tidak sesuai harapan. Investor enggan berinvestasi dalam sumber energi terbarukan seperti ladang angin. Pasalnya, menurut para kritikus hal ini sangat mahal dan saat ini belum bisa diandalkan. Pada awal tahun 2010-an, Jerman terpaksa menggunakan bahan bakar fosil untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh reaktor nuklir yang ditutup, membuka beberapa pembangkit listrik tenaga batu bara baru yang hingga kini masih diandalkan oleh pasokan energi negara tersebut. Namun, Undang-Undang Penghapusan Batu Bara yang baru sekarang mewajibkan pembangkit-pembangkit ini untuk dihentikan secara bertahap paling lambat pada tahun 2038.

Nah, program yang satu ini masih sangat gencar diperbincangkan di media sosial. Yap, program Makan Bergizi Gratis (MBG) pertama kali digaungkan sebagai janji kampanye Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjelang Pemilihan Presiden 2024. Program ini pun mulai beroperasi secara bertahap pada 6 Januari 2025 di masa pemerintahan Presiden Prabowa, yang kala itu terpilih menjadi presiden RI ke-8. MBG pun berada di bawah naungan Badan Gizi Nasional (BGN).

Tujuannya memang baik, memberikan gizi untuk anak-anak Indonesia. Perlahan, program ini tidak saja menyasar anak sekolah, melainkan balita, serta ibu hamil dan ibu menyusui. Selain memberantas stunting dan malnutrisi, pemerintah berharap bisa meningkatkan pendidikan karena anak sekolah tidak harus kelaparan saat belajar di kelas, dan juga menggerakkan ekonomi lokal dengan membeli bahan baku pangannya dari petani, peternak, nelayan, dan UMKM setempat.

Sayangnya, MBG berujung malapetaka. Acap kali, menu MBG ini tidak sesuai dengan rekomendasi komposisi gizi. Amnesty International Indonesia merangkum beberapa makanan MBG yang tidak layak seperti sudah basi, berjamur, bahkan ditemukan benda asing dalam paket makanan yang didistribusikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Alhasil, banyak makanan MBG yang terbuang. Lebih mengejutkannya lagi, ratusan siswa dari berbagai daerah mengalami gejala keracunan setelah menyantap menu MBG, seperti di Cipongkor (Bandung Barat), Berastagi (Sumatera Utara), Pati (Jawa Tengah), Sidoarjo (Jawa Timur), hingga Karo (Sumatera Utara). Bahkan diperkirakan, sejak program ini berjalan, secara total sudah ada puluhan ribu siswa mengalami keracunan.

Kemudian, skandal datang dari kepala BGN kala itu, Dadan Hindayana, yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Kejaksaan Agung pada Juni 2026, sebagaimana yang dilansir ANTARA News. Meskipun begitu, Presiden Prabowa Subianto bersikeras mempertahankan program MBG hingga detik ini, meskipun fakta kelam di lapangan sudah bikin gerah netizen.

Kampanye program pemerintah dibuat memang untuk tujuan baik. Namun, ada kalanya program ini justru menjadi boomerang dan menyimpan daya rusak bagi pemerintahan itu sendiri. Yap, lagi-lagi, rakyat yang harus jadi korbannya.