13 Modus Kejahatan dan Praktik Mafia Tanah yang Terjadi di Indonesia

Kementerian ATR/BPN melaporkan, ada beragam modus kejahatan dan praktik-praktik mafia tanah, yakni:

1. Pemalsuan alat hak berupa Girik/Petuk/Kekitir/VI
2. Mencari legalitas di Pengadilan
3. Pemalsuan AJB dan Surat Kuasa Menjual
4. Membuat Sertifikat palsu dan sertifikat pengganti
5. Menghilangkan warkah;
6. Menduduki tanah secara ilegal melalui preman
7. Pemufakatan jahat dengan makelar
8. Kolusi dengan oknum aparat untuk mendapatkan legalitas
9. Jual beli tanah sengketa di hadapan Notaris dan tidak kuasai fisik, SKGR Lurat dan Camat
10. Rekayasa penilaian/appraisal nilai tanah
11. Kuasa mutlak untuk menjual, PPJB lunas padahal kenyataannya belum lunas dan merugikan pemilik
12. Kejahatan penggelapan dan penipuan baik korporasi atau perorangan
13. Pemalsuan kuasa pengurusan hak tanah.

Dalam keterangan tertulisnya, Kementerian ATR/BPN juga merinci contoh praktik mafia tanah sebagai berikut:

• Kepala Desa membuat Salinan girik, membuat surat keterangan tidak sengketa, membuat surat keterangan penguasaan fisik atau membuat surat keterangan tanah lebih dari satu kepada beberapa pihak untuk bidang tanah yang sama.
• Memprovokasi masyarakat petani/penggarap untuk mengokupasi atau mengusahakan tanah secara ilegal di atas perkebunan HGU baik yang akan berakhir maupun yang masih berlaku.
• Pemalsuan dokumen terkait tanah seperti kartu eigendom, Kikitir/Girik, Surat Keterangan Tanah, SK Redistribusi Tanah, Tanda Tangan Surat Ukur.
• Mengubah, menggeser, atau menghilangkan patok tanda batas tanah.
• Mengajukan permohonan sertifikat pengganti karena hilang padahal sertifikat tidak hilang dan masih dipegang oleh pemiliknya sehingga
  mengakibatkan dua sertifikat di batas bidang tanah yang sama.
• Dengan sengaja menggunakan jasa preman untuk kuasai fisik objek tanah milik orang lain yang sudah bersertifikat, memagarnya dan menggemboknya kemudian mendirikan bangunan di atasnya, dan ketika ada pengaduan dari masyarakat pemilik tanah, mereka berdalih telah menguasai fisik tanah sejak lama.
• Menggunakan pengadilan untuk melegalkan kepemilikan atas tanah.

Kementerian ATR/BPN terus melakukan pencegahan mafia tanah dari hulu sampai hilir, dengan berbagai program kegiatan, yaitu:

1. Hak-hak lama diberi tenggang waktu selama lima tahun untuk dimohonkan haknya, setelahnya hanya sebagai petunjuk bukan sebagai bukti.
2. Mempercepat pendaftaran dan pensertifikatan tanah di seluruh Indonesia.
3. Redistribusi Tanah atau Reforma Agraria.
4. Mempercepat penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan.
5. Memperbaiki sistem administrasi SDM, promosi, demosi, hukuman disiplin dan perbaikan regulasi atau administrasi Pertanahan.
6. Penerbitan sertifikat untuk seluruh tanah BUMN/BUMD dan BMN/BMD.
7. Penyelesaian Overlaping atau sertifikat ganda.
8. Menerapkan digitalisasi warkah, dokumen, gambar ukur dan pelayanan pertanahan lainnya.