Jakarta, IDN Times - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespons peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara alias BPI Danantara. Hal ini menyusul tiga bank BUMN yang akan masuk ke dalam pengelolaan badan tersebut.
BPI Danantara akan mengonsolidasikan sejumlah BUMN besar. Hal ini termasuk beberapa BUMN sektor keuangan, yaitu PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI).
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan ketiga bank BUMN ini juga merupakan perusahaan terbuka, yang kepemilikan sahamnya sebagian dimiliki oleh investor selain pemerintah. Dengan demikian, bank berkewajiban untuk tetap berkinerja baik dan membangun persepsi yang positif terhadap semua investor.
"Pembentukan Danantara tidak mengurangi kualitas operasional dan layanan perbankan, serta keamanan simpanan masyarakat di Bank. Bank BUMN akan tetap beroperasi sesuai dengan regulasi yang berlaku dan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian serta tata kelola perusahaan yang baik," kata Dian, dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (25/2/2025).
Ia menjelaskan ketiga bank BUMN yang dikonsolidasikan oleh BPI Danantara memiliki kinerja yang baik dan berkontribusi positif terhadap perekonomian. Kinerja itu tercermin dari pertumbuhan Dana Pihak Ketiga, laba bersih, dan kredit posisi Desember 2024 yang seluruhnya dibukukan positif dengan kualitas aset yang terjaga baik.
Tak hanya itu, bank-bank BUMN tersebut juga memiliki permodalan yang kuat dan likuiditas yang memadai, sehingga sustainability kinerja ke depan dapat diperkirakan terjaga dengan baik.
"OJK telah melakukan koordinasi dengan Kementerian dan atau Lembaga terkait serta industri perbankan mengenai implikasi teknis pembentukan BPI Danantara, termasuk skema lebih lanjut mengenai pengelolaan Bank BUMN oleh BPI Danantara yang akan diatur melalui peraturan turunannya. Koordinasi OJK juga dalam rangka memastikan pengelolaan Bank BUMN dijalankan dengan baik, konsisten dan berkesinambungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tegas Dian.
Dian mengatakan, pembentukan BPI Danantara melalui pengesahan Perubahan Ketiga Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang BUMN oleh DPR pada tanggal 4 Februari 2025, ditujukan untuk mengemban tugas mengelola kekayaan negara secara terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan mengoptimalkan penggunaannya untuk investasi strategis negara seperti hilirisasi, infrastruktur, ketahanan pangan, ketahanan energi, industri subtitusi impor dan digital.
Ia menjelaskan kehadiran BPI Danantara bukanlah suatu fenomena baru. Dalam catatannya, sovereign wealth funds sudah diterapkan di banyak negara, antara lain Government Pension Fund Global (Norwegia), Temasek Holdings (Singapura), Qatar Investment Authority (Qatar), dan Abu Dhabi Investment Authority (UEA).
"Ini mengelola dana investasi berskala besar pada berbagai instrumen keuangan terutama pada inovasi teknologi, energi terbarukan serta rantai pasokan barang dan jasa yang dinilai strategis," ungkap Dian.
BPI Danantara diharapkan lebih dapat mengoptimalkan kekayaan, mengintegrasikan pengelolaan aset. "Sehingga kinerja perusahaan menjadi lebih efisien dan transparan yang selanjutnya dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional suatu negara," imbuhnya.