Ada Anak Usaha BUMN Mau Salip RUPS Induknya, Erick Thohir Ancam Copot
Jakarta, IDN Times - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan ada anak perusahaan BUMN yang memaksakan untuk menggelar Rapat Umum Pemegang saham (RUPS), padahal induk usahanya belum menggelar RUPS.
Menurutnya, hal itu seharusnya tidak dilakukan oleh anak usaha perusahaan pelat merah. Sebab, berdasarkan aturan, induk atau holding yang seharusnya melakukan RUPS terlebih dahulu.
"Saya ingin memastikan tidak ada raja-raja kecil lagi. Bahkan kan lucu kadang-kadang, kemarin saya setop, ada anak usaha mau memaksakan RUPS sebelum holding-nya. Nah, ini gimana? kan mestinya harusnya holding-nya dulu baru anak perusahaannya supaya policy jelas," katanya, Jumat (12/6).
1. Erick melayangkan surat kepada anak usaha tersebut
Karena hal itu dia mengeluarkan surat edaran berupa ancaman kepada anak usaha yang ingin melangkahi induknya untuk melakukan RUPS. Kendati demikian, Erick tidak membeberkan siapa anak usaha yang dia maksud.
"Kemarin saya keluarin surat kalau tetap dijalankan, saya copot semuanya saya bilang. Nah ini kan jangan ada permainan terus begini gitu," ujarnya.
2. Konsolidasi penting untuk lebih fokus
Untuk itu Erick mengatakan pentingnya konsolidasi antarperusahaan BUMN agar bisa lebih fokus untuk mengatur kebijakan.
"Kita harapkan dengan adanya konsilidasi seperti hulu atau apa, gak perlu ada banyak perusahaan kan? Misalnya PTPN sekarang dirutnya satu kan? Kebayang gak kalau semuanya dirut? Gimana bisa mengatur policy PTPN bisa disenergikan untuk mengatur tujuannya sebagai swasembada gula," ujarnya.
Sebagaimana diberitakan, Kementerian BUMN melalui holding PT Perkebunan Nusantara III melakukan restrukturisasi organisasi dengan merampingkan seluruh jumlah direksi anak perusahaan grup PTPN, mulai dari PTPN I sampai dengan XIV. Dengan adanya perampingan itu, setiap anak perusahaan yang sebelumnya memiliki empat direksi kini hanya punya satu.
3. Erick tak ingin pejabat pelat merah tidak profesional
Dalam kesempatan itu Erick juga menyampaikan bahwa dia ingin pejabat perusahaan BUMN bekerja secara profesional. Dia mengingatkan bahwa dirinya akan mempertahankan orang yang dapat mencapai key performance indicators (KPI) dalam bekerja.
"Saya gak mau mereka tidak profesional dan mencantolkan kebijakan ke yang lain, makin banyak yang WA, malah saya gak percaya. Kalau KPI-nya baik, saya pertahankan," ujarnya.
