AHY Minta Kementerian PU Pulihkan Akses NTT Pascagempa M 7,7

AHY menegaskan, sejumlah alat berat berupa loader dan excavator telah dikerahkan untuk membersihkan material longsoran dan menjaga akses jalan tetap fungsional. Penanganan dilakukan dengan tetap memperhatikan keselamatan petugas mengingat masih adanya potensi gempa susulan.

Pemulihan layanan dasar, terutama ketersediaan air bagi masyarakat, juga menjadi prioritas. Kementerian PU terus melakukan inspeksi terhadap infrastruktur sumber daya air di wilayah terdampak.

Berdasarkan pemeriksaan awal, Bendungan Napungete, Waerita, dan Mbay secara visual berada dalam kondisi baik, sementara pemeriksaan teknis yang lebih detail masih terus dilakukan. Pada Bendung dan jaringan Daerah Irigasi Wae Laku di Manggarai Timur, ditemukan kerusakan ringan pada bendung serta longsoran yang menutup saluran sekunder.

BBWS Nusa Tenggara II juga telah menyiagakan berbagai peralatan pendukung, termasuk drilling rig dan truck crane, untuk mempercepat penanganan apabila dibutuhkan di lapangan.

Pemerintah turut memberikan perhatian terhadap SPAM Waemese di Labuan Bajo agar pelayanan air minum bagi masyarakat dapat segera dipulihkan. Penanganan Daerah Irigasi Wae Laku di Manggarai Timur juga terus dilakukan untuk menjaga keberlangsungan layanan sumber daya air bagi masyarakat.

“Prioritas kami dari sisi infrastruktur adalah jangan sampai kerusakan dan terputusnya akses memperberat kondisi masyarakat ataupun menghambat penanganan darurat. Konektivitas dan layanan dasar yang terdampak harus dipulihkan secepat mungkin,” kata AHY.

Selain itu, AHY menegaskan, pemerintah terus melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap kerusakan jalan, jembatan, infrastruktur sumber daya air, sistem penyediaan air minum, rumah warga, serta fasilitas publik lainnya. Assessment tersebut menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan penanganan pada fase berikutnya.

Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan terus mengonsolidasikan langkah Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, BNPB, pemerintah daerah, BPBD, dan unsur terkait lainnya agar respons pemerintah berjalan cepat, terpadu, dan tidak tumpang tindih.

“Pemerintah terus berkoordinasi dan hadir memastikan proses cepat tanggap darurat bencana, serta rehabilitasi dan rekonstruksi atas rumah, infrastruktur, dan fasilitas publik dapat berjalan efektif, cepat, dan tepat guna,” tutur AHY.

AHY menegaskan penanganan tidak akan berhenti setelah fase tanggap darurat. Setelah kondisi darurat tertangani, pemerintah akan melanjutkan rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan hasil assessment kerusakan dan kebutuhan masyarakat di lapangan.

Menurut AHY, pemulihan harus dilakukan secara cepat, tepat, aman, dan lebih tangguh. Infrastruktur yang mengalami kerusakan tidak hanya perlu dikembalikan fungsinya, tetapi juga harus dibangun kembali dengan memperhatikan ketahanan terhadap risiko bencana di masa mendatang.

“Setelah fase darurat, kita harus memastikan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan tuntas. Infrastruktur yang dibangun kembali harus lebih kuat dan lebih tahan terhadap gempa sehingga masyarakat juga semakin terlindungi,” ujarnya.

Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 7,7 melanda wilayah NTT. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa terjadi pada kedalaman 15 kilometer, dengan pusat gempa berada sekitar 30 kilometer timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo, NTT.

Korban meninggal dunia akibat gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT) bertambah menjadi 51 orang. Data terbaru tersebut merupakan hasil operasi SAR gabungan hingga Minggu (16/8/2026) pukul 09.00 WIB.