Aksi Peternak Sapi Buang Susu, DPR: Ada Masalah Serius di Rantai Pasok

10 Nov 2024, 22:00 WIB

Amir Faisol

Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv menanggapi penghapusan utang petani. (Dok. Istimewa)

Intinya sih...

Rajiv menilai pembuangan susu merugikan peternak sapi perah dan menuntut pemerintah mengatasi kendala di rantai pasok.
Legislator Partai NasDem mendesak Kementerian Pertanian serius mengidentifikasi masalah dan mencarikan solusi agar peternak dapat terus berkelanjutan.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv menanggapi aksi pembuangan susu oleh peternak sapi perah yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Ia menilai, situasi ini tidak hanya merugikan para peternak sapi perah yang menggantungkan kehidupan mereka pada hasil ternak.

Aksi pembuangan susu ini, menurut dia, menunjukkan adanya kendala dalam rantai pasok yang harus segera ditangani oleh pemerintah. Dia berharap, ada langkah konkret dari pemerintah untuk memastikan hasil produksi para peternak dapat terserap dengan baik di pasar domestik.

"Terutama mengingat pentingnya menjaga stabilitas ekonomi sektor peternakan," ujar Rajiv saat dihubungi IDN Times, Minggu (10/11/2024).

"Kami akan terus melakukan pemantauan dan berharap kementerian-kementerian terkait bisa segera mengambil tindakan yang tepat untuk memastikan kesejahteraan para peternak sapi perah, terutama di Boyolali, tetap terjaga," sambung dia.

1. Kementan harus serius atasi masalah ini seperti urus food estate

Ilustrasi sapi. (freepik.com/wirestock)

Legislator Partai NasDem itu mendesak Kementerian Pertanian mengidentifikasi masalah yang dialami para peternak sapi perah hingga melakukan aksi pembuangan susu. Adapun, aksi tersebut terjadi di daerah Boyolali, Jawa Tengah hingga di Pasuruan, Jawa Timur.

Rajiv meminta agar Kementerian Pertanian serius mengatasi persoalan ini sebagaimana serius dalam mengejar swasembada pangan malalui program food estate.

"(Masalah) Ini harus ditangani secara serius seperti kita menangani food estate soal swasembada pangan. Serius dan sungguh sungguh seperti kita menangani food estate secara serius kan gitu. Harus adil," tuturnya.

2. Harus ada solusi agar peternak bisa memasok ke industri

Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv mendesak Kementan tangani serius aksi pembuangan susu oleh peternak sapi di daerah. (Dok. Istimewa)

Aksi pembuangan susu tersebut dilakukan oleh para peternak lantaran industri pengolah susu membatasi penyerapan susu yang dihasilkan peternak sapi perah. Rajiv lantas mempertanyakan apakah pembatasan itu memang diatur oleh Kementerian Pertanian atau dari internal perusahaan.

Ia pun meminta supaya Kementerian Pertanian mengindentifikasi akar permasalahan ini sekaligus mencarikan solusi supaya ada titik temu demi keberlanjutan peternak sapi perah di Indonesia.

"Keterbatasan dalam penyerapan hasil ternak ini harus segera dicari solusinya, baik melalui diversifikasi produk, optimalisasi pasar domestik, atau bahkan mengkaji kebijakan importasi susu agar tidak terlalu membebani peternak lokal," kata dia.

3. Indonesia mau impor 1 juta ekor sapi perah

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melambaikan tangannya kepada wartawan setibanya di kediaman Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024). (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

Sebelumnya, peternak sapi asal Pasuruan, Jawa Timur membuang susu hasil panen karena adanya pembatasan pasokan susu lokal ke industri. Peternak sekaligus pengepul susu Bayu Aji Handayanto mengatakan, kondisi ini terjadi akibat kurangnya kontrol pemerintah terhadap susu impor.

Bayu pun berharap pemerintah memperhatikan pasokan susu dalam negeri. Terkait harga, dia yakin para peternak mau berdiskusi dengan industri.

Sementara itu, Kementan sebelumnya sempat mengungkapkan Indonesia perlu mengimpor 1 juta ekor sapi perah untuk kebutuhan susu program Makan Bergizi Gratis dan kebutuhan susu regular. Jumlah itu merupakan akumulasi impor sapi pada 2025 -2029.

Hal itu diketahui disampaikan Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Selasa (5/11/2024) lalu.

Pada kesempatan itu, Amran juga menyampaikan, impor dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 8,5 juta ton susu pada 2029. Jumlah itu terbagi atas kebutuhan susu reguler sebanyak 4,9 juta ton dan kebutuhan untuk program Makan Bergizi Gratis sebanyak 3,6 juta ton.

"Impor 1 juta ekor (2025-2029). Pelaksana: perusahaan swasta 55 perusahaan," ujar dia.