Alasan Bahlil Mau Kasih Izin Tambang ke Ormas Islam hingga Buddha

Menurut Bahlil, para tokoh agama dan ormas keagamaan berperan besar saat negara menghadapi masalah, dan juga sebelum Indonesia meraih kemerdekaan, bukan para pengusaha.

“Di saat agresi militer 1948, yang membuat fatwa jihad memang siapa? Konglomerat? Perusahaan? Yang membuat tokoh-tokoh agama,” ujar Bahlil.

Menurut Bahlil, ormas yang diberikan IUP akan bisa menggarap tambang. Dia membandingkannya dengan perusahaan tambang, yang dalam pengerjaannya pun membutuhkan kontraktor.

“Kalau ada yang mengatakan organisasi keagamaan gak punya spesialisasi untuk kelola itu, memang perushaan perusahaan yang punya IUP itu semua kelola sendiri? Dia juga buruh kontraktor,“ tutur Bahlil.

Adapun rencana pemberian IUP kepada ormas telah dibahas sejak 2022. Rencana itu akan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dalam wacananya, IUP bisa diberikan kepada ormas keagamaan, BUMD, BUMDes, koperasi, UMKM, hingga pengusaha lokal di sekitar area tambang yang berkaitan.

“Di Mei ini akan kita atur tentang pendistribusian presiden perintahnya distribusi untuk keadilan, termasuk izin kawasan hutan presiden perintahkan untuk prioritas kepada kelompok kemasyarakatan," kata Bahlil di Jakarta, Senin (25/4/2022).