Sebulan Jadi Kepala BGN, Sudaryono Temui Menkeu

28 Agu 2026, 13:57 WIB

Intinya Sih

Kepala BGN Sudaryono menemui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 28 Agustus 2026, sebulan setelah dilantik, untuk memperkuat sinkronisasi dan kolaborasi resmi.
Koordinasi BGN-Kementerian Keuangan difokuskan pada pelaksanaan serta pertanggungjawaban anggaran MBG, termasuk anggaran 2027, realisasi tahun berjalan, dan sisa anggaran.
Pemerintah menargetkan perbaikan MBG pada 2027 melalui penataan SPPG bersertifikat, refocusing penerima manfaat, pembentukan command centre, serta survei status gizi.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menemui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Jumat (28/8/2026). Pertemuan ini menjadi kali pertama Sudaryono bertemu Purbaya secara resmi setelah dilantik sebagai Kepala BGN sekitar sebulan lalu, menggantikan Nanik S Deyang yang mengundurkan diri.

Sudaryono mengatakan pertemuan tersebut merupakan bagian dari koordinasi yang perlu dilakukan, mengingat dirinya belum pernah berdiskusi secara langsung dengan Purbaya. Meski demikian, koordinasi teknis antara kedua lembaga sebelumnya telah dilakukan oleh jajaran Deputi BGN dan Direktur Jenderal (Dirjen) di Kementerian Keuangan.

"Saya kira saya sebagai Kepala Badan yang baru kan, sudah sebulan menjadi Kepala Badan, ketemu dengan Pak Menkeu di banyak kesempatan, tapi secara resmi dan juga membuat tim ditambah secara detail kan, belum. Walaupun sebetulnya di level operasional, deputi saya dengan Dirjennya sudah koordinasi. Kami ingin sinkronisasi dan kolaborasi," ujar Sudaryono saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jumat (28/8/2026).

1. Koordinasi antarkementerian akan diperkuat
Uji coba program makan bergizi gratis (MBG). (IDN Times/Larasati Rey)
Menurut Sudaryono, pertemuan dengan Menteri Keuangan juga bertujuan menghilangkan sekat antarlembaga agar koordinasi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat berjalan lebih efektif.
Terlebih, MBG merupakan salah satu program pemerintah dengan kebutuhan anggaran besar. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar pelaksanaannya berjalan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Kita ingin pelaksanaannya baik, dilaksanakan dengan baik, pertanggungjawabannya baik. Dan ini semua juga saya kira perlu, enggak bisa kita kerja sendiri. Harus ada kolaborasi dengan kementerian lain, khususnya yang mengelola uangnya, yaitu Kementerian Keuangan," jelasnya.
2. Bahas penajaman penerima manfaat MBG
Uji coba program makan bergizi gratis (MBG). (IDN Times/Larasati Rey)
Selain itu, Sudaryono bakal membahas penajaman penerima manfaat menjadi salah satu arah kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2027. Kebijakan tersebut juga mencakup perbaikan tata kelola serta penataan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.
Sudaryono mengatakan pertemuan dengan Purbaya diperlukan untuk menyinkronkan pelaksanaan anggaran, mulai dari anggaran tahun depan, pelaksanaan anggaran tahun berjalan, hingga sisa anggaran.
"Kita tentu saja kan koordinasi dengan Kementerian Keuangan wajib ya. Ya, apa pun kan, apakah anggaran tahun depan, apakah pelaksanaan anggaran tahun ini, sisa anggaran, dan lain-lain," kata Sudaryono.
3. Target berbagai perbaikan MBG di tahun depan
Uji Coba Program Makan Bergizi Gratis (MBG) (IDN Times/Arifin Al Alamudi)
Bila mengacu buku nota keuangan RAPBN 2027, Target perbaikan MBG tahun depan akan terbagi di beberapa kelompok, pertama, pemerintah akan memperbaiki tata kelola pelaksanaan program MBG secara menyeluruh. Langkah ini kemudian diikuti dengan penataan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Penataan SPPG tersebut mencakup kewajiban memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi. Sertifikasi ini ditujukan untuk memastikan kualitas makanan, pemenuhan gizi, serta standar layanan SPPG kepada penerima manfaat.
Selain itu, pemerintah akan melakukan refocusing penerima manfaat program MBG agar pelaksanaannya lebih tepat sasaran. Untuk memperkuat koordinasi, pemerintah juga akan membentuk command centre program MBG. Pusat kendali ini diharapkan dapat meningkatkan koordinasi antarinstansi dan memastikan pelaksanaan program berjalan lebih terintegrasi.
Terakhir, pemerintah akan menyusun survei status gizi penerima manfaat MBG. Survei tersebut diperlukan untuk mengukur dampak program terhadap kondisi gizi penerima manfaat sekaligus menjadi dasar evaluasi kebijakan ke depan.