BGN Tak Minta Tambah Anggaran, meski 2.700 Dapur Segera Dibuka
- BGN memastikan perluasan program Makan Bergizi Gratis pada 2026, termasuk pembukaan dapur baru, akan dibiayai melalui optimalisasi anggaran tanpa tambahan alokasi.
- Dari anggaran MBG yang diefisienkan menjadi Rp229 triliun, realisasi telah mencapai Rp117 triliun atau 56 persen. Sekitar 2.700 dapur SPPG siap dibuka bertahap mulai September.
- BGN mencatat 27.485 titik SPPG, menemukan tujuh dapur tak beroperasi, dan menelusuri 463 titik tertangguh. Sistem pelaporan akan didigitalisasi serta diintegrasikan dengan SIPGN.
Jakarta, IDN Times - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memastikan pemerintah tidak perlu menambah anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026, meski cakupan program tersebut akan diperluas ke sejumlah wilayah yang belum terjangkau.
Hal tersebut disampaikan Sudaryono usai bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jumat (28/8/2026). Pertemuan tersebut membahas pelaksanaan program MBG, termasuk rencana penambahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG serta kebutuhan anggarannya.
Sudaryono mengatakan, penambahan dapur MBG akan dilakukan dengan mengoptimalkan anggaran yang telah tersedia. Dengan demikian, pemerintah tidak perlu menambah alokasi anggaran untuk program MBG pada 2026.
"Pembukaan (dapur MBG baru) ini kan juga mengandung anggaran, di mana anggaran itu kami sesuaikan. Insya Allah tidak perlu adanya penambahan anggaran. Anggaran yang sekarang di 2026 ini insya Allah bisa kami maksimalkan tanpa ada penambahan anggaran," kata Sudaryono di Kemenkeu, Jumat (28/8/2026).
1. Realisasi anggaran MBG
ILustrasi Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) (IDN Times/Rangga Erfizal) Sudaryono mengungkapkan, realisasi anggaran program MBG 2026 hingga saat ini telah mencapai 56 persen dari pagu anggaran setelah efisiensi sebesar Rp229 triliun. Sebelumnya, anggaran MBG ditetapkan sebesar Rp268 triliun.
Dengan demikian, sekitar Rp117 triliun dari total anggaran setelah efisiensi tersebut telah digunakan untuk pelaksanaan program MBG.
"Jadi dari Rp268 triliun itu kemudian kami sisir, kami efisiensikan menjadi Rp229 triliun. Dari Rp229 triliun itu terpakailah Rp117 triliun," ujar Sudaryono.
2. BGN akan mengaktifkan sekitar 2.700 dapur SPPG di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T)
Dapur MBG Ilir Timur III Palembang (IDN Times/Feny Maulia Agustin) Di sisi lain, BGN akan mengaktifkan sekitar 2.700 dapur SPPG di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) mulai September 2026. Selain wilayah 3T, pembukaan dapur baru akan diprioritaskan di pondok pesantren serta daerah di luar Jawa yang memiliki kebutuhan tinggi terhadap program MBG.
"Ada 2.700 yang sudah siap, kemudian serta-merta akan kami buka, termasuk juga membuka dapur-dapur yang memang di situ banyak yang membutuhkan," ujar Sudaryono.
BGN juga masih melakukan penelusuran terhadap 13 dapur MBG yang telah terdaftar. Sudaryono menegaskan, pembukaan dapur tidak dilakukan secara serentak, melainkan bertahap sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah.
Pembukaan SPPG juga akan mempertimbangkan kebutuhan di daerah aglomerasi serta wilayah yang hingga kini belum terjangkau program MBG.
3. Ada 7 dapur yang sudah tak beroperasi
Dapur MBG Ilir Timur III Palembang (IDN Times/Feny Maulia Agustin) BGN mencatat hingga saat ini terdapat 27.485 titik SPPG. Dari jumlah tersebut, sebanyak 27.022 SPPG telah ditetapkan melalui surat penetapan resmi. Sementara itu, sebanyak 463 titik sempat ditangguhkan karena belum memenuhi kelengkapan profil.
BGN kemudian melakukan penelusuran terhadap titik-titik tersebut. Hasilnya, ditemukan tujuh dapur yang sudah lama tidak beroperasi. Selain itu, terdapat pula titik yang tidak memiliki lokasi dapur secara fisik atau terindikasi fiktif.
"Dan kami masih menunggu dari sisanya 463. Kalau tidak ada laporan, kami cek lagi tidak ada, maka bisa disimpulkan bahwa memang dapurnya enggak beroperasi atau pernah ada, tapi sudah enggak beroperasi lagi," kata Sudaryono.
4. Perbaiki sistem pelaporan menjadi digitalisasi
Dapur MBG di Palembang (IDN Times/Feny Maulia Agustin) Selain membahas anggaran dan penambahan dapur, pertemuan dengan Menteri Keuangan juga membahas perbaikan sistem pelaporan pelaksanaan MBG.
Sudaryono mengatakan, pelaporan penyaluran MBG perlu diperkuat agar lebih tertib dan terintegrasi. BGN juga akan menghubungkan sistem di Kemenkeu dengan Sistem Informasi Pelaksanaan Gizi Nasional (SIPGN) yang digunakan BGN.
"Ini intinya adalah yang tadinya manual-manual, ini tidak boleh manual-manual lagi. Bagaimana caranya tim atau orang yang bekerja di lapangan, di dapur, itu kemudian dengan sistem dia bisa bekerja dan dipermudah untuk pelaporannya," jelas Sudaryono.
