Anggaran Disunat Rp81 Triliun, Ini yang Dilakukan Menteri PU

06 Feb 2025, 17:55 WIB

Trio Hamdani

Logo Kementerian Pekerjaan Umum (PU). (IDN Times/Trio Hamdani)

Intinya sih...

Menteri PU, Dody Hanggodo, mengungkapkan efisiensi anggaran Kementerian PU sebesar Rp81,38 triliun dari pagu alokasi awal.
Pembatalan kegiatan fisik pembangunan infrastruktur, penghentian kontrak fisik baru, dan pengurangan belanja alat tulis kantor dilakukan untuk menghemat anggaran.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo mengungkapkan langkah yang diambil akibat kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan pemerintah.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan mengenai efisiensi belanja kementerian dan lembaga dalam pelaksanaan APBN 2025, Kementerian PU diwajibkan melakukan efisiensi sebesar Rp81,38 triliun dari pagu alokasi awal sebesar Rp110,95 triliun.

Menindaklanjuti kebijakan tersebut, Dody menyatakan, pihaknya telah membatalkan beberapa kegiatan fisik pembangunan infrastruktur dan menunda pelaksanaan program yang tidak menjadi prioritas.

"Kami telah melakukan beberapa pembatalan kegiatan fisik pembangan infrastruktur dan pelaksanaan kegiatan yang tidak prioritas," kata Dody dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi V DPR RI, Kamis (6/2/2025).

1. Jenis proyek yang dibatalkan Kementerian PU

Ilustrasi pembangunan infrastruktur (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Dody mengungkapkan, pihaknya telah mengambil langkah efisiensi anggaran dengan membatalkan sejumlah proyek baru.

Langkah tersebut mencakup penghentian kontrak fisik baru, baik yang bersifat single year contract maupun multi year contract, yang dibiayai dari anggaran rupiah murni. Selain itu, pembelian alat berat juga dihentikan.

"Kami sekarang hanya mengoptimalisasikan alat berat yang ada," ujarnya.

2. Berbagai kegiatan ada yang dibatasi dan ditiadakan

Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo. (IDN Times/Tunggul Damarjati)

Dody menjelaskan, pihaknya juga melakukan langkah-langkah yang meliputi penggunaan dana tanggap darurat secara lebih efektif dan efisien, serta pembatasan perjalanan dinas baik di dalam maupun luar negeri.

Selain itu, kementerian juga melakukan pengurangan signifikan pada belanja alat tulis kantor (ATK) dengan mendorong implementasi kantor berbasis digital atau paperless office.

"Meniadakan semua kegiatan seremonial. Meniadakan raker, rakor, rapat dan memilih menyosialisasikan secara offline dan kemudian semua akan dilaksanakan secara online rapat-rapat," sebutnya.

Belanja kehumasan yang dinilai tidak prioritas, seperti pencetakan banner, spanduk, seminar kit, dan kebutuhan sejenis, juga dihapuskan.

3. Efisiensi belanja operasional hingga non-operasional

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dody Hanggodo melakukan monitoring persiapan Posko Nataru di Kantor Kementerian PU, Selasa (24/12/2024). (IDN Times/Trio Hamdani)

Dody menyatakan, efisiensi juga dilakukan pada belanja operasional, termasuk layanan perkantoran, pemeliharaan, dan perawatan kendaraan sewa.

Selain itu, belanja non-operasional juga dikurangi, mencakup penghematan pada honorarium kegiatan, jasa konsultan, serta kajian dan analisis.