Bos BGN Beri Penjelasan Soal Anggaran Rp240 T Tahun Depan
- BGN mendapat alokasi sekitar Rp240 triliun dalam RAPBN 2027; sekitar 97 persen atau Rp232,8 triliun ditujukan untuk program Makan Bergizi Gratis.
- Sekitar 3 persen atau Rp7,2 triliun dipakai untuk operasional BGN, termasuk pengawasan, monitoring, serta gaji lebih dari 30.000 kepala SPPG berstatus PPPK.
- Pemerintah menargetkan perbaikan tata kelola MBG melalui penataan dan sertifikasi higiene SPPG, refocusing penerima, pembentukan command centre, serta survei status gizi.
Jakarta, IDN Times - Badan Gizi Nasional (BGN) mendapat alokasi anggaran sekitar Rp240 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Mayoritas anggaran tersebut akan digunakan untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala BGN Sudaryono mengatakan sekitar 97 persen atau sekitar Rp232,8 triliun dari total anggaran tersebut akan dialokasikan untuk pelaksanaan program MBG. Sementara sekitar 3 persen atau Rp7,2 triliun digunakan untuk kebutuhan operasional BGN.
"Tentu saja kami membicarakan mengenai rencana pelaksanaan MBG di tahun 2027, yang tentu saja semua sudah tahu anggarannya sekitar Rp240 triliun," ujar Sudaryono di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jumat (28/8/2026).
1. Anggaran operasional BGN capai Rp3 persen di 2027
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai dilaksanakan pada Senin (6/1/2025). (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa) Menurut Sudaryono, anggaran operasional BGN antara lain digunakan untuk fungsi pengawasan dan monitoring pelaksanaan MBG. Anggaran tersebut juga mencakup pembayaran gaji pegawai, termasuk kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
"Rp240 triliun itu sudah termasuk anggaran untuk operasional BGN. Jadi kalau tidak salah, yang dialokasikan untuk operasional BGN sekitar 3 persen, sementara 97 persen untuk program makan," katanya.
2. Sebanyak 30 ribu kepala SPPG digaji lewat BGN
SPPG Palmerah menyiapkan paket makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Senin (6/1/2025). (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa) Sudaryono menyebut jumlah kepala SPPG yang gajinya dibayarkan langsung oleh BGN mencapai lebih dari 30.000 orang.
"Untuk operasional BGN sendiri sebetulnya hanya sekitar 3 persen dari anggaran itu. Kalau 3 persen dari Rp240 triliun sekitar Rp7 triliun, untuk fungsi pengawasan, monitoring, termasuk gaji-gaji kepala SPPG," tutur Sudaryono.
3. Ada sejumlah target perbaikan MBG tahun depan
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai dilaksanakan pada Senin (6/1/2025). (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa) Bila mengacu buku nota keuangan RAPBN 2027, Target perbaikan MBG tahun depan akan terbagi di beberapa kelompok, pertama, pemerintah akan memperbaiki tata kelola pelaksanaan program MBG secara menyeluruh. Langkah ini kemudian diikuti dengan penataan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Penataan SPPG tersebut mencakup kewajiban memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi. Sertifikasi ini ditujukan untuk memastikan kualitas makanan, pemenuhan gizi, serta standar layanan SPPG kepada penerima manfaat.
Selain itu, pemerintah akan melakukan refocusing penerima manfaat program MBG agar pelaksanaannya lebih tepat sasaran. Untuk memperkuat koordinasi, pemerintah juga akan membentuk command centre program MBG. Pusat kendali ini diharapkan dapat meningkatkan koordinasi antarinstansi dan memastikan pelaksanaan program berjalan lebih terintegrasi.
Terakhir, pemerintah akan menyusun survei status gizi penerima manfaat MBG. Survei tersebut diperlukan untuk mengukur dampak program terhadap kondisi gizi penerima manfaat sekaligus menjadi dasar evaluasi kebijakan ke depan.
