Anggaran Infrastruktur Ditahan, Proyek Baru Tergantung Prabowo
- Pemerintah menunda alokasi anggaran untuk proyek infrastruktur baru
- Lebih dari 90% anggaran kementerian PU telah terikat pada proyek lama
- Penundaan bertujuan memastikan keselarasan program dengan prioritas nasional dan Asta Cita
Jakarta, IDN Times - Pemerintah menunda sementara alokasi anggaran untuk pembangunan proyek infrastruktur baru, menunggu arahan lebih lanjut dari Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan keputusan tersebut diambil untuk memastikan sinergi antar kementerian dalam mendukung prioritas nasional, khususnya di bidang ketahanan pangan, air, dan energi.
"Kan tadi saya sampaikan kan semua menunggu arahan berikutnya dari Pak Presiden. Itu sih," kata Dody kepada jurnalis di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Senin (18/11/2024).
1. Kementerian PU minta persetujuan ke Prabowo buat proyek baru
Dody mengungkapkan lebih dari 90 persen anggaran kementeriannya untuk tahun depan telah terikat pada proyek-proyek yang dicanangkan sejak 1 hingga 3 tahun sebelumnya. Akibatnya, hanya sekitar 4 persen anggaran yang tersedia untuk proyek baru.
Oleh karena itu, dia menekankan perlunya koordinasi dengan Presiden untuk menentukan prioritas penggunaan sisa anggaran tersebut, guna memastikan keselarasan dengan program prioritasnya.
"Kalaupun kita akan melakukan sesuatu yang baru nih untuk mendukung program Pak Presiden misalnya ya kita kan mesti bicara dengan Pak Presiden "Pak Presiden, anggaran kita yang free cuma sekian nih, bapak", begitu "apakah yang ini dulu kita kerjakan nih baru review lagi? atau kami boleh mengajukan yang baru?". Itu nanti kita diskusikan," tambahnya.
2. Kementerian PU godok program pembangunan dengan K/L terkait
Dody menjelaskan meskipun anggaran infrastruktur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 telah disetujui pada 2024, pelaksanaannya saat ini ditunda sesuai arahan Prabowo.
Penundaan tersebut bertujuan untuk memastikan setiap program yang akan dilaksanakan telah melalui diskusi mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Bappenas, Kementerian Keuangan, serta kementerian terkait lainnya.
"Pokoknya kementerian terkait lainnya agar kemudian program apapun yang dibebankan kepada kita untuk dikerjakan itu memang sudah hasil diskusi matang dengan para kementerian/lembaga terkait," sebutnya.
Langkah tersebut diambil agar seluruh rencana sejalan dengan perencanaan jangka menengah dan panjang yang ditetapkan oleh Bappenas.
3. Jajaran kabinet ingin pastikan setiap program sesuai visi-misi Prabowo
Dody menyatakan meskipun program infrastruktur seperti jalan, air, dan irigasi telah direncanakan dan didiskusikan dengan berbagai kementerian terkait, pihaknya masih perlu membahasnya lebih lanjut dengan Prabowo.
Itu ditujukan untuk memastikan semua program tersebut sejalan dengan prioritas yang tercantum dalam Asta Cita. Dody menegaskan seluruh jajaran berkomitmen penuh untuk mendukung dan merealisasikan visi serta misi Presiden.
"Sebetulnya semua ini sudah ada tinggal kita perlu ngobrol lagi dengan Pak Presiden, menginformasikan kepada beliau bahwa dengan semua kementerian kita sudah bicara dan program-program ini memang adalah program-program utama yang mendukung prioritas yang ada di Asta Cita beliau," tambahnya.
