Anggaran Pendidikan 2026 Tembus Rp757,8 Triliun, 44 Persen Buat MBG
Jakarta, IDN Times - Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp757,8 triliun untuk sektor pendidikan dalam APBN 2026. Nominal tersebut tumbuh 9,8 persen dibandingkan anggaran pendidikan 2025, yakni sebesar Rp690,1 triliun.
Sebagian besar anggaran pendidikan 2026 dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan persentase 44,2 persen. Adapun alokasi anggaran MBG tahun depan adalah Rp335 triliun, yang ditujukan untuk 82,9 juta penerima manfaat, dan 30 ribu dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Alokasi anggaran pendidikan dibagi menjadi tiga kelompok penerima manfaat, dengan MBG termasuk untuk kelompok penerima manfaat siswa/mahasiswa. Pada kelompok tersebut, pemerintah juga mengalokasikan Rp17,2 triliun untuk program Bidikmisi/KIP Kuliah, Rp25 triliun untuk beasiswa LPDP kepada 4.000 mahasiswa, serta Rp15,6 triliun untuk Program Indonesia Pintar (PIP).
"Yang diterima oleh murid siswa dalam hal ini dan mahasiswa, itu Rp401 triliun sendiri, dalam bentuk apa? Dari mulai beasiswa Bidikmisi, beasiswa LPDP, Program Indonesia Pintar, dan juga Makan Bergizi Gratis," kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Untuk penerima manfaat sekolah/kampus, pemerintah mengalokasikan Rp24,9 triliun untuk proyek Sekolah Rakyat, Rp64,3 triliun untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Rp5,1 triliun untuk bantuan operasional (BOP) PAUD.
Tak lupa, sebesar Rp22,5 triliun dialokasikan untuk renovasi 850 madrasah dan 11.686 sekolah, Rp9,4 triliun untuk BOP Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), serta Rp3 triliun untuk pembangunan sembilan Sekolah Unggul Garuda.
Kemudian, untuk penerima manfaat Guru/Dosen/Tenaga Pendidikan dialokasikan sebesar Rp178,7 triliun, di mana sebesar Rp19,2 triliun untuk tunjangan profesi guru non-PNS, Rp68,7 triliun untuk tunjangan profesi guru PNS, Rp3,2 triliun untuk tunjangan dosen non-PNS, dan Rp82,9 triliun untuk tunjangan dosen PNS.
"Kemudian juga ada tenaga pendidikan TPD non-PNS pun juga mendapatkan Rp3,2 triliun, dosen untuk dosen ya, dan dosen PNS dalam hal ini Rp82,9 triliun sendiri," ucap Sri Mulyani.
