Anomali DTSEN-Kelas Menengah Tergerus: Hadirkah Ekonomi untuk Rakyat?

01 Sep 2026, 05:04 WIB

Vadhia Lidyana

News

Channel

Add Us on Google

Anomali DTSEN-Kelas Menengah Tergerus: Hadirkah Ekonomi untuk Rakyat?

Pengemudi becak motor bernama Timbul, warga Ngentakrejo, Lendah, Kulon Progo, mengaku masuk ke dalam desil 9 DTSEN. (IDN TImes/Tunggul Damarjati)

Intinya Sih

Ekonom Wijayanto Samirin menilai DTSEN menunjukkan anomali: banyak kelompok desil 10 berpendapatan di bawah Rp7 juta, sehingga ketimpangan dan kemiskinan dinilai bisa lebih tinggi dari data resmi.
PDB Indonesia tumbuh 5,29 persen pada kuartal II-2026 dan 5,45 persen semester I-2026, tetapi kenaikan biaya hidup, sulitnya kerja, PHK, dan tabungan menipis dirasakan masyarakat.
Data Susenas BPS mencatat kelas menengah turun dari 57 juta pada 2019 menjadi 47 juta pada 2025, sementara kelompok rentan dan menuju kelas menengah meningkat.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Ekonom sekaligus Dosen Universitas Paramadina dari Paramadina Public Policy Institute, Wijayanto Samirin menilai angka pertumbuhan ekonomi Indonesia belum mencerminkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam dokumen analisis berjudul “Akan Dibawa ke Mana Ekonomi Kita?”, dikutip Selasa, (1/9/2026), Wijayanto menyoroti berbagai tabir permasalahan pembangunan nasional, mulai dari anomali Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), ketidaksesuaian Pertumbuhan Domestik Bruto (GDP) dengan realita kesejahteraan masyarakat, hingga penurunan jumlah kelas menengah di Indonesia.

1. Anomali DTSEN: Kelompok desil 10 bergaji di bawah Rp7 juta

Suwarno (70), warga Jogoyudan, Gowongan, Jetis, Kota Yogyakarta, mempertanyakan statusnya yang tercatat dalam desil 10 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). (IDNTimes/Tunggul Damarjati)

Berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), terungkap anomali di mana kelompok masyarakat yang masuk dalam kategori Desil 10—atau 10 persen masyarakat paling sejahtera—ternyata masih banyak yang memiliki pendapatan di bawah Rp7 juta sebulan.

Kelompok ini bahkan dinilai tidak mampu hidup tanpa subsidi dan bantuan sosial (bansos).

Kondisi dalam kelompok Desil 10 yang masih dipenuhi kelompok non-sejahtera ini mengindikasikan dua hal utama:

Tingkat ketimpangan (gini indeks) yang sesungguhnya jauh dari angka resmi sebesar 0,368.
Tingkat kemiskinan yang sesungguhnya jauh lebih tinggi dari hitungan Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar 8,07 persen atau setara 22,4 juta orang.

2. PDB tumbuh moncer tapi tak cerminkan kesejahteraan rakyat

Seorang petugas Sensus Ekonomi menemui salah satu waega difabel yang memiliki usaha mikro di Dukuh Sigandul Kecamatan Reban Kabupaten Batang. (IDN Times/Fariz Fardianto)

Anomali data tersebut sejalan dengan realita di mana angka pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto (PDB) tidak dirasakan dampaknya oleh masyarakat luas.

Secara makro, pertumbuhan ekonomi moncer dengan mencatatkan angka 5,29 persen pada kuartal II-2026 dan 5,45 persen pada semester I-2026.

Meski demikian, terdapat celah yang lebar antara data dan realita akibat kualitas pertumbuhan ekonomi yang buruk. Rakyat justru merasakan dampak yang bertolak belakang, di antaranya:

Biaya hidup makin tinggi;
Lapangan kerja makin sulit didapat;
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) makin merajalela;
Tabungan makin menipis;
Anak-anak muda kehilangan keyakinan pada NKRI.

3. Data susenas BPS: Kelas menengah terus tergerus

Seorang petugas Sensus Ekonomi mendata warga Dukuh Sigandul Kecamatan Reban Kabupaten Batang. (IDN Times/Fariz Fardianto)

Masalah kualitas pertumbuhan ekonomi ini berimbas langsung pada penurunan jumlah kelas menengah. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS rentang tahun 2019 hingga 2025, ekonomi memang tumbuh rata-rata mendekati 5 persen per tahun, namun pendapatan riil masyarakat stagnan.

Dalam kurun waktu 2019–2025, jumlah kelas menengah menurun dari 57 juta orang menjadi hanya 47 juta orang (turun 10 juta orang), di saat jumlah penduduk Indonesia justru mengalami peningkatan sebanyak 13 juta orang.

Berdasarkan data Susenas BPS, rincian pergeseran populasi menurut kategori pengeluaran (tahun 2019 dibandingkan 2025) adalah sebagai berikut:

Poor/Miskin (Garis Kemiskinan BPS dengan belanja bulanan Rp670 ribu/kapita): Berubah dari 25 juta orang (2019) menjadi 24 juta orang (2025).
Vulnerable/Rentan: Meningkat dari 55 juta orang (2019) menjadi 68 juta orang (2025).
Aspiring Middle Class/Menuju Kelas Menengah (Belanja bulanan Rp1 juta/kapita): Meningkat dari 129 juta orang (2019) menjadi 142 juta orang (2025).
Middle Class/Kelas Menengah (Belanja bulanan Rp2,34 juta/kapita): Menurun drastis dari 57 juta orang (2019) menjadi 47 juta orang (2025).
Upper Class/Kelas Atas (Belanja bulanan Rp11,38 juta/kapita): Stagnan di angka 1 juta orang (2019) dan 1 juta orang (2025).

Selain itu, data menunjukkan bahwa jumlah pekerja formal dengan pendapatan di atas Upah Minimum Provinsi (UMP) hanya mencapai 26 juta orang. Sebaliknya, sebanyak 60-70 persen rakyat bekerja di sektor informal tanpa kepastian pendapatan.

Apabila menggunakan standar garis kemiskinan World Bank yang setara dengan Rp1,5 juta, maka tingkat kemiskinan sesungguhnya di Indonesia berada di angka lebih dari 60 persen.