Asal Sawit Kini Mesti Bisa Dilacak, Begini Tantangan dan Peluangnya
- Ketertelusuran sawit jadi isu penting akibat tekanan global, terutama dari Uni Eropa melalui kebijakan EUDR yang menuntut produk bebas deforestasi dan transparan asal-usulnya.
- Petani kecil menghadapi tantangan besar dalam sistem traceability karena keterbatasan legalitas lahan, biaya sertifikasi tinggi, serta minimnya dukungan teknis dan insentif ekonomi.
- BPDP diharapkan jadi motor transformasi dengan mendukung digitalisasi data petani, memperkuat integrasi lintas lembaga, serta memberi insentif ekonomi bagi produk sawit yang tertelusuri.
Jakarta, IDN Times - Ketertelusuran atau traceability menjadi isu krusial dalam industri kelapa sawit Indonesia. Selain untuk menjaga akses pasar global, aspek ini juga penting dalam memperkuat tata kelola industri yang berkelanjutan.
Strategic Advisor CECT Sustainability Universitas Trisakti, Windrawan Inantha menilai tekanan global khususnya dari Uni Eropa melalui kebijakan EU Deforestation Regulation (EUDR) mendorong industri sawit untuk memastikan produknya bebas dari deforestasi. Artinya, perjalanan produk harus bisa dilacak dari rak supermarket hingga ke kebun asal.
“Traceability sawit hari ini lebih banyak lahir dari tekanan akses pasar dan tata kelola global daripada dorongan konsumen domestik,” ujar dia di Jakarta, Senin (20/4/2026).
Menurut Windrawan, Uni Eropa kini tidak sekadar menjadi pembeli, tetapi juga penentu arah industri sawit global. Hal ini menjadi tantangan besar bagi Indonesia, mengingat pasar domestik selama ini belum menuntut transparansi asal-usul produk sawit.
Lalu, apa saja tantangan dan solusi yang bisa dilakukan? Berikut tiga poin pentingnya:
1. Petani kecil jadi titik paling rentan dalam rantai pasok
Sebanyak 42 persen lahan sawit di Indonesia dikelola oleh petani kecil. Dalam konteks traceability, kelompok ini menjadi titik paling rapuh.
Para petani kecil pun menghadapi sejumlah tantangan utama seperti legalitas lahan yang belum jelas, keterbatasan kapasitas teknis, ninimnya insentif ekonomi, tingginya biaya sertifikasi, dan kurangnya sumber daya manusia (SDM) pendamping.
"Sistem yang menuntut geolokasi presisi, dokumen legal, hingga koneksi digital tentu lebih mudah dijalankan oleh perusahaan besar dibanding petani swadaya," kata Windrawan.
2. BPDP didorong jadi motor transformasi traceability
Windrawan pun berharap Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) bisa berperan sebagai katalis dalam menjawab tantangan ini.
Dia mendorong agar kesiapan traceability dijadikan syarat prioritas bagi penerima program BPDP, seperti program peremajaan, bantuan sarana dan prasarana, pelatihan,dan dukungan kelembagaan
Kelompok tani yang sudah memiliki E-STDB, peta kebun, atau proses legalisasi dinilai perlu mendapat bobot lebih dalam program tersebut.
“Insentif kebijakan harus terasa nyata di tingkat petani,” kata Windrawan.
3. Perlu insentif ekonomi dan integrasi sistem yang kuat
Selain itu, BPDP juga diharapkan Windrawan mampu mendanai infrastruktur data di level petani kecil, mendukung pemetaan kebun rakyat dan digitalisasi data, dan menyambungkan program traceability dengan penyelesaian legalitas lahan.
Kerja sama lintas lembaga seperti Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kehutanan, pemerintah daerah, dan organisasi petani pun menjadi kunci.
“Selama status lahan belum jelas, data traceability tidak akan kokoh,” kata Windrawan.
Tak kalah penting, BPDP juga perlu menghadirkan insentif ekonomi nyata, seperti harga premium atau kontrak pembelian bagi produk yang tertelusuri.
“Selama buah dari kebun yang tertelusuri dihargai sama dengan yang tidak, perubahan akan berjalan lambat,” ujar Windrawan.
Di sisi lain, Windrawan mengapresiasi langkah BPDP yang mulai mengembangkan sistem informasi ISPO berbasis WebGIS dan aplikasi seluler. Namun, dia mengingatkan pentingnya integrasi antara riset, sistem digital, dan pembiayaan lapangan.
“Ini sinyal yang benar. Tantangannya sekarang adalah memastikan semuanya berjalan dalam satu arsitektur, bukan sendiri-sendiri,” katanya.
