Aturan Pajak Baru China Bikin Panik Seluruh Konglomerat Super Kaya

Aturan baru China membuat penghasilan yang berkaitan dengan offshore trust masuk lebih jelas ke dalam sistem pajak penghasilan individu. Dalam ketentuan ini, aset yang dimasukkan ke offshore trust dapat dikenai pajak berdasarkan kenaikan nilai aset tersebut setelah dikurangi nilai perolehan dan biaya yang diperbolehkan. Sementara itu, penghasilan yang dihasilkan trust selama masih berjalan juga dikenai pajak sesuai jenis penghasilannya. Untuk kategori penghasilan tersebut, tarif yang berlaku adalah 20 persen.

Jadi, kalau kamu membayangkan offshore trust sebagai tempat menyimpan kekayaan yang sepenuhnya berada di luar radar pajak China, anggapan itu sekarang sudah gak lagi relevan. Pemerintah China secara resmi menjelaskan bahwa aturan tersebut mencakup proses ketika aset dimasukkan ke trust, selama trust menghasilkan pendapatan, hingga ketika trust berakhir. Bahkan, keuntungan dari aset yang dikelola entitas luar negeri yang dikendalikan trust juga dapat masuk dalam perhitungan pajak. Artinya, keberadaan aset di luar China gak otomatis membuat kewajiban pajaknya ikut hilang.

Hal yang membuat aturan ini terasa semakin berat adalah adanya ketentuan untuk menyelesaikan kewajiban pajak yang belum dibayar atas aset yang dimasukkan ke offshore trust sejak 1 Januari 2023. Pemerintah China memberikan waktu 90 hari sejak aturan berlaku untuk melakukan pelaporan dan pembayaran atas kewajiban tersebut. Menariknya, untuk kewajiban tertentu dalam periode sebelumnya, pemerintah menyatakan tidak mengenakan denda keterlambatan selama pembayaran dilakukan dalam jangka waktu tersebut. Namun, apabila jumlah pajaknya sangat besar, masa penagihan dapat diperpanjang sesuai aturan perpajakan yang berlaku.

Batas waktu yang relatif singkat ini membuat pemilik trust harus bergerak cepat. Mereka gak hanya perlu mengetahui berapa nilai aset saat ini, tapi juga harus mengumpulkan dokumen lama untuk menghitung nilai aset ketika pertama kali dimasukkan ke trust. Persoalannya, aset dalam offshore trust bisa berbentuk saham perusahaan, properti, kepemilikan perusahaan sebelum IPO, atau investasi lain yang gak gampang dicairkan. Karena itu, menghitung pajaknya saja belum tentu menjadi masalah terbesar karena mereka juga harus memikirkan dari mana uang tunai untuk membayarnya.

Kewajiban pajak tersebut berpotensi menjadi persoalan besar bagi orang super kaya yang sebagian besar kekayaannya berada dalam bentuk aset, bukan uang tunai. Bayangkan kalau sebagian besar kekayaanmu berupa saham perusahaan atau kepemilikan bisnis yang nilainya sangat besar, tapi gak mudah dijual dalam waktu singkat. Untuk memenuhi kewajiban pajak, kamu mungkin harus menjual sebagian aset atau mencari sumber pembiayaan lain. Kondisi inilah yang kemudian membuat para pemilik trust dan penasihat mereka mulai mempertimbangkan berbagai opsi pendanaan.

Penasihat hukum yang menangani keluarga kaya China menyebut klien mereka sedang mempertimbangkan beberapa cara, mulai dari membagikan aset dari trust, menjual investasi, mencari pembiayaan, hingga mengajukan skema pembayaran secara bertahap. Sebagian pemilik kekayaan bahkan disebut mempertimbangkan menjual portofolio yang paling likuid, seperti saham yang tercatat di Hong Kong dan pasar saham China. Pemerintah China sendiri menyediakan kemungkinan pembayaran pajak secara bertahap hingga lima tahun dalam kondisi tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Dampak aturan ini gak berhenti di China daratan karena offshore trust selama ini banyak menggunakan pusat keuangan seperti Hong Kong dan Singapura. Data KPMG dan Hong Kong Trustees’ Association menunjukkan aset yang berada dalam trust di Hong Kong mencapai sekitar HK$5,188 triliun atau US$667 miliar (sekitar Rp10.400 triliun dengan asumsi kurs Rp15.600 per dolar AS) pada akhir 2023. Sekitar 70 persen aset dalam trust tersebut berasal dari dana publik dan dana pensiun, sehingga gak semuanya berkaitan dengan keluarga super kaya. Meski begitu, besarnya industri trust menunjukkan betapa pentingnya Hong Kong sebagai pusat pengelolaan aset internasional.

Bagi keluarga kaya yang memiliki hubungan dengan China daratan, perubahan aturan ini berarti struktur kekayaan mereka harus diperiksa lebih teliti. Mereka juga perlu memastikan informasi yang dilaporkan kepada otoritas China sesuai dengan data yang sudah tersedia melalui mekanisme pertukaran informasi pajak internasional. Sistem Common Reporting Standard memungkinkan informasi rekening keuangan lintas negara dibagikan kepada otoritas pajak, sehingga menyembunyikan aset bukan lagi perkara sederhana. Karena itu, keberadaan trust di Hong Kong, Singapura, Kepulauan Cayman, atau British Virgin Islands gak otomatis membuat aset tersebut aman dari kewajiban pajak China.

Salah satu bagian yang juga menarik perhatian adalah aturan mengenai orang yang sudah memiliki kewarganegaraan asing atau izin tinggal jangka panjang di luar China. Status tersebut ternyata gak otomatis membuat seseorang terbebas dari kewajiban sebagai penduduk pajak China, lho. Apabila kepentingan ekonomi utamanya masih berada di China, orang tersebut tetap dapat dikategorikan sebagai penduduk pajak China berdasarkan aturan baru.

Dengan kata lain, sekadar memiliki paspor asing atau pindah tempat tinggal belum tentu cukup untuk menghindari kewajiban pajak. Bagi kamu yang melihat aturan ini dari sisi pengelolaan kekayaan, perubahan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah China kini semakin fokus pada hubungan ekonomi seseorang, gak hanya tempat tinggal atau kewarganegaraannya. Offshore trust pun masih bisa digunakan untuk perlindungan aset, menjaga kekayaan keluarga, dan perencanaan warisan, tapi perannya sebagai alat untuk mengurangi pajak menjadi jauh lebih terbatas.

Aturan baru China ini pada akhirnya bukan sekadar soal munculnya pajak 20 persen, tapi juga perubahan besar dalam cara pemerintah melihat kekayaan yang berada di luar negeri. Bagi para konglomerat super kaya, tantangannya sekarang adalah menghitung kewajiban, menyiapkan dokumen, sekaligus mencari likuiditas untuk membayar pajak tepat waktu.

Sementara itu, bagi pusat keuangan seperti Hong Kong dan Singapura, kebijakan tersebut bisa memengaruhi cara keluarga kaya China mengelola aset mereka ke depannya. Satu hal yang jelas, offshore trust kini gak lagi bisa dianggap sebagai cara mudah untuk menjauhkan kekayaan dari kewajiban pajak China.