Bahlil Marahi Anak Buah saat Rapat dengan DPR: Kurang Ajar Kalian

02 Jul 2025, 17:32 WIB

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi XII DPR RI, Rabu (2/7/2025). (IDN Times/Trio Hamdani)

Intinya sih...

Bahlil marah karena ketidaksesuaian data desa belum teraliri listrik antara yang dia terima dan data paling mutakhir.
Pemerintah memetakan wilayah prioritas untuk penyambungan listrik bagi masyarakat yang belum terjangkau layanan kelistrikan.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegur keras bawahannya dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi XII DPR RI, Jakarta, Rabu (2/7/2025).

Teguran itu bermula ketika Bahlil memaparkan terdapat sekitar 5.600 desa yang belum teraliri listrik, sesuai data yang dia terima dari internal Kementerian ESDM.

Namun, situasi berubah saat dia mendapatkan laporan terbaru yang mencatat jumlahnya justru mencapai 10 ribu desa. Sontak, dia menghentikan paparannya dan mengonfirmasi ulang angka tersebut di hadapan peserta rapat

"Dalam hitungan kami ada sekitar 5.600 desa yang harus kita lakukan tapi tadi saya dapat laporan katanya PLN 10 ribu desa ya. Oh 10 ribu? Ini tambah, 10 ribu," kata Bahlil dalam paparannya.

1. Bahlil dibuat kesal karena persoalan data

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi XII DPR RI, Rabu (2/7/2025). (IDN Times/Trio Hamdani)

Kekesalan Bahlil tak terbendung akibat perbedaan data jumlah desa yang belum teraliri listrik. Dengan jengkel, dia mempertanyakan keakuratan laporan dari jajaran internal Kementerian ESDM maupun pihak PLN.

Dia bahkan mengancam akan memanggil langsung pejabat terkait usai rapat dan melontarkan teguran keras kepada dirjennya di forum rapat dengan legislatif tersebut.

"Ini nggak tahu dirjen saya nggak benar atau Dirut PLN-nya yang nggak benar. Kalian habis ini ketemu sama saya ya, kurang ajar kalian ini. Masih mau jadi dirjen kau?" ujar Bahlil.

2. Pemerintah petakan prioritas sambungan listrik

ilustrasi meteran listrik (dok. PLN)

Dalam rapat tersebut, Bahlil menjelaskan pemerintah tengah memetakan wilayah prioritas untuk penyambungan listrik bagi masyarakat yang belum terjangkau layanan kelistrikan. Itu sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami menyampaikan bahwa kami kemarin sudah rapat sama Bapak Presiden kami sedang memetakan prioritas sambung listrik ke masyarakat yang belum dapat sambung listrik," tuturnya.

3. Pasokan listrik untuk desa jadi perhatian utama

Ilustrasi meteran listrik/Dok. PLN

Bahlil menyampaikan berdasarkan arahan dan visi Prabowo, program swasembada energi perlu diarahkan hingga ke tingkat desa. Dia menekankan pentingnya menghadirkan akses energi yang merata hingga pelosok.

"Nah saya sampaikan kepada Bapak Presiden atas arahan dan visi Bapak Presiden tentang swasembada energi jadi energi ini harus juga diletakkan di desa-desa," tambahnya.