Jakarta, IDN Times - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia menjelaskan pihaknya sedang mengkaji kasus korupsi timah yang menyebabkan kerugian Rp271 triliun.
Bahlil memerintahkan anak buahnya melakukan kajian untuk memahami duduk perkara yang sesungguhnya terkait kasus tersebut.
“Saya kan belum tahu duduk perkara yang sesungguhnya ya, kita lagi mengkaji sampai sekarang,” kata dia saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (1/4/2024).
Bahlil mengungkapkan kebingungannya terkait apakah pelaku melakukan kegiatan di atas Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dimilikinya atau atas IUP lain. Untuk mengklarifikasi hal itu, tim di kementeriannya sedang melakukan kajian mendalam.
“Saya juga lagi bingung, dia ini mengerjakan di atas IUP-nya, atau di atas IUP yang lain. Dan sekarang tim kami di deputi saya lagi mempelajarinya,” tuturnya.
Bahlil menjelaskan tidak ada kebobolan dari pihak Kementerian Investasi. Dia menegaskan proses awal perizinan IUP dilakukan oleh menteri teknis terkait, bukan oleh kementerian yang dia pimpin.
Meskipun Kementerian Investasi menyetujui IUP melalui Online Single Submission (OSS), penentuan kebijakan terkait luas lahan, titik koordinat, dan proses perizinan lainnya tetap menjadi kewenangan menteri teknis, dalam hal ini Kementerian ESDM.
OSS adalah sistem daring yang digunakan untuk mengurus perizinan berbagai sektor usaha secara terintegrasi. Sistem tersebut memungkinkan pengusaha untuk mengajukan permohonan perizinan, mengikuti proses perizinan, dan mendapatkan izin usaha secara online melalui satu platform.
“Tapi proses lelangnya, proses lokasinya di mana, titik koordinatnya di mana, itu tidak merupakan domain secara aturan di kami. Tidak,” jelas Bahlil.
Bahlil menyatakan belum dapat memberikan jawaban terkait kemungkinan pertambangan ilegal karena belum memperoleh data yang valid. Timnya sedang melakukan studi terkait hal tersebut.
Terkait dengan kerugian negara sebesar Rp271 triliun, Bahlil mengatakan hal tersebut merupakan ranah hukum. Dia menegaskan Kementerian Investasi tidak mengetahui dasar perhitungannya. Kemungkinan, dasar perhitungan tersebut diketahui oleh aparat penegak hukum.
“Itu kan hukum ya. Dan kita kan tidak tahu dasar hitungannya dari mana. Itu mungkin dari aparat penegak hukum yang tahu dasar hitungannya,” tambahnya.